Intip Yuk Profil Presiden Terpilih Taiwan William Lai

JAKARTA - Presiden terpilih baru Taiwan, Lai Ching-te atau William Lai, kemungkinan akan menghadapi tugas tersulitnya saat ia menjabat pada bulan Mei 2024. Dia harus menghadapi kemarahan China yang telah berkali-kali mencelanya sebagai separatis yang berbahaya.

Lai, yang memenangkan pemilihan pada Sabtu, 13 Januari 2024, secara berulang kali menyatakan selama kampanye ia ingin menjaga status quo dengan China. Dia mengklaim Taiwan sebagai negara merdeka, dan menawarkan berbicara dengan Beijing.

“Kami tidak ingin menjadi musuh China. Kita bisa menjadi teman,” ungkap Lai, yang dikenal luas dengan nama Inggrisnya William, kepada sebuah stasiun televisi Taiwan pada Juli.

Baca juga:

• Pertamina Terus Tekankan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Perkuat Insight  Pergerakan Masyakarat Selama Libur Nataru, Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub RI Berkolaborasi Bersama Telkomsel
• Mengalami Kerugian Citigroup Akan PHK Ribuan Karyawan

Namun dalam pandangan Beijing, Lai, 64 tahun, adalah seorang separatis dan pencipta masalah seutuhnya atas komentar yang pertama kali dia buat pada tahun 2017 sebagai perdana menteri tentang menjadi pekerja untuk kemerdekaan formal Taiwan—sebuah garis merah bagi Beijing.

Tahun berikutnya, dia memberi tahu parlemen bahwa dia adalah pekerja praktis untuk kemerdekaan Taiwan. Hal itu membuat China didesak mengeluarkan surat penangkapan internasional untuk Lai dan mengadilinya berdasarkan Undang-Undang Anti-Pemisahan China tahun 2005.

Lai menyatakan dia hanya bermaksud menyampaikan bahwa Taiwan sudah menjadi negara merdeka. Di jalur kampanye, dia berpegang teguh pada garis Presiden Tsai Ing-wen bahwa Republik China—nama resmi Taiwan dan Republik Rakyat China tidak saling tunduk.

Di bawah konstitusi Taiwan, Republik China adalah negara berdaulat, pandangan yang dianut oleh semua partai politik utama Taiwan. Pemerintah Republik China melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang saudara dari komunis Mao Zedong, yang mendirikan Republik Rakyat.

Yang mengkhawatirkan Beijing adalah gagasan bahwa Lai dapat mencoba mengubah status quo dengan mendeklarasikan berdirinya Republik Taiwan, yang menurut Lai tidak akan dia lakukan.

“Saya pikir China membencinya, sangat membencinya,” kata Wu Xinbo, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Fudan Shanghai. “Itu karena jika dia terpilih sebagai pemimpin Taiwan, dia mungkin akan mencapai tujuannya untuk kemerdekaan Taiwan, yang akan memicu krisis di seluruh Selat Taiwan.”

Namun, sementara China telah mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat senior Taiwan, termasuk calon wakil presiden Lai Hsiao Bi-khim, mantan duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat.

Hal itu belum dilakukan untuk Lai, mungkin mengindikasikan Beijing tidak ingin sepenuhnya menutup pintu untuk suatu hari bisa berbicara dengannya.

Profil Lai Ching-te

Lai Ching-te lahir pada tahun 1959 di Distrik Wanli, Kota New Taipei. Ia memperoleh gelar sarjana dari Departemen Pengobatan Fisik dan Rehabilitasi Universitas Nasional Taiwan

Kemudian, ia melanjutkan studi pascasarjana di Ilmu Kedokteran Universitas Nasional Cheng Kung, serta meraih gelar magister di bidang Kesehatan Masyarakat dari Universitas Harvard.

Lai berasal dari latar belakang sederhana di Taiwan utara, putra seorang penambang batu bara yang meninggal ketika presiden terpilih masih kecil. Seorang dokter, Lai yang lebih muda berspesialisasi dalam cedera tulang belakang.

Menurut informasi resmi dari pemerintah Taiwan, Lai memasuki dunia politik pada tahun 1996 ketika krisis Selat Taiwan sedang berlangsung. Pada saat itu, ia berhasil meraih suara terbanyak dari Kota Tainan dalam pemilihan perwakilan Majelis Nasional.

Setelah itu, Lai memulai upayanya untuk membubarkan Majelis Nasional. Pada tahun 1998, ia terpilih sebagai anggota Legislatif Yuan yang mewakili Kota Tainan. Lai menjalani masa jabatan sebagai anggota legislatif selama empat periode berturut-turut, mulai dari tahun 1999 hingga 2010.

Pada tahun 2010, ketika Kabupaten Tainan dan Kota Tainan digabung menjadi Kotamadya Khusus Tainan, Lai terpilih sebagai walikota pertama dan menjabat hingga tahun 2017.

Selama masa kepemimpinannya sebagai walikota, Lai berhasil membangun hubungan yang baik dengan Jepang dan Amerika Serikat. Berkat prestasinya, ia kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Taiwan dari tahun 2017 hingga 2019.

Setelah masa jabatan sebagai Perdana Menteri, Lai mencoba mencalonkan diri melawan Tsai Ing-wen dalam pemilihan pendahuluan presiden Partai Progresif Demokratik pada tahun 2019. Namun, ia kalah dalam pemilihan tersebut dan kemudian menjadi pasangan Tsai dalam pemilihan presiden Taiwan pada tahun 2020.

Sejak itu, Lai telah menjabat sebagai wakil presiden Taiwan.

Ia menjadi wakil presiden Tsai pada tahun 2020 ketika mereka memenangkan pemilihan dengan besar, memperingatkan ancaman terhadap Taiwan dari China mengingat tindakan keras Beijing terhadap protes anti-pemerintah di Hong Kong.

Sejak itu, China telah meningkatkan latihan militer secara besar-besaran di dekat Taiwan dan mengadakan latihan perang pada Agustus 2022 dan April lalu sebagai tanggapan atas keterlibatan Taiwan dengan Amerika Serikat.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 15 Jan 2024