Iran Human Rights Ungkap 326 Meninggal Terkait Aksi Protes atas Kematian Mahsa Amini

Suasana di Iran (Reuters)

PARIS - Iran Human Rights atau organisasi Hak Asasi Manusia Iran mengungkapkan sebanyak 326 orang meninggal akibat melakukan aksi protes atas kematian Mahsa Amini sampai Sabtu (12/11/2022) waktu setempat.

Mengutip arabnews, pasukan keamanan Iran telah menewaskan sedikitnya 326 orang dalam tindakan keras terhadap protes nasional sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan, kata Iran Human Rights (IHR) dalam siaran pers.

Amini, meninggal di tahanan pada 16 September 2022, tiga hari setelah penangkapannya karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian ketat negara untuk perempuan.

Protes dipicu oleh kemarahan atas aturan berpakaian bagi perempuan, tetapi telah berkembang menjadi gerakan luas melawan teokrasi yang telah memerintah Iran sejak revolusi 1979.

"Setidaknya 326 orang, termasuk 43 anak-anak dan 25 perempuan meninggal ketika protes nasional sedang berlangsung," kata IHR yang berbasis di Oslo dalam sebuah pernyataan yang diposting di situsnya.

Baca Juga:

Jumlah korban terbaru mewakili peningkatan 22 sejak kelompok hak asasi mengeluarkan angka sebelumnya pada 5 November.

Ini termasuk setidaknya 123 orang tewas di provinsi Sistan-Baluchistan, di perbatasan tenggara Iran dengan Pakistan, angka yang juga naik dari 118 korban terakhir IHR.

Sebagian besar dari mereka tewas pada 30 September ketika pasukan keamanan menembaki para pengunjuk rasa setelah salat Jumat di Zahedan, ibu kota Sistan-Baluchistan - sebuah pembantaian yang oleh para aktivis dijuluki 
"Jumat Berdarah".

Protes itu dipicu oleh dugaan pemerkosaan dalam tahanan seorang gadis berusia 15 tahun oleh seorang aparat di kota pelabuhan Chabahar di provinsi itu.

Analis mengatakan Baluchi terinspirasi oleh protes yang berkobar atas kematian Amini, yang awalnya didorong oleh hak-hak perempuan tetapi diperluas dari waktu ke waktu untuk memasukkan keluhan lainnya.

Baca Juga:

Direktur IHR Mahmood Amiry-Moghaddam meminta komunitas internasional untuk bertindak sesegera mungkin untuk menghentikan tindakan keras tersebut.

“Membangun mekanisme investigasi dan akuntabilitas internasional oleh PBB akan memfasilitasi proses meminta pertanggungjawaban para pelaku di masa depan dan meningkatkan biaya represi berkelanjutan oleh republik Islam,” katanya dalam pernyataan tersebut.

Kelompok hak asasi lainnya, Amnesty International, juga menyerukan mekanisme semacam itu, yang katanya didukung oleh petisi yang ditandatangani lebih dari satu juta orang.

IHR mengatakan masih menyelidiki laporan kematian lainnya, yang berarti jumlah sebenarnya yang terbunuh “pasti lebih tinggi”.(*)


Related Stories