Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Menangkan 81,67% Sengketa Pajak

BANDARLAMPUNG –  Sebanyak 60 putusan telah diterbitkan terkait upaya hukum wajib pajak berupa banding atau gugatan atas keputusan keberatan/non keberatan yang diterbitkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

"Dari 60 putusan Pengadilan Pajak tersebut, sebanyak 49 putusan menolak permohonan gugatan/banding wajib pajak, yang artinya rasio kemenangan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah sebesar 81,67%," kata Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sarwa Edi dalam keterangan tertulisnya Jumat (36/11/2021).

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dimana produk hukum yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan tersebut berupa surat ketetapan pajak (SKP).

• Berbeda dengan Rektor, BEM-KM Unsri Sebut Terduga Korban Pelecehan Seksual Telah Diperiksa Kampus
• Kontes Mobil Hemat Energi, Unsri Juara 3 Kelas Mobil Listrik
• Wow, di Jalan Tol California Ada Hujan Uang

"Apabila wajib pajak merasa tidak puas dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum kepada Direktur Jenderal Pajak berupa pengajuan keberatan maupun non keberatan yang disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar," imbuh Sarwa.

Atas permohonan wajib pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan untuk pengajuan keberatan dan paling lama 6 bulan untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan maupun non keberatan yang diterbitkan oleh DJP, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya berupa pengajuan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak.

• Yuk Cobain, Resep Ayam Bumbu Bawang Putih
• Pecahkan Rekor Dunia Guinness,‘Picasso’ Bersepeda Menggambar dengan GPS
• Emiten Otomotif Grup Salim (IMAS) Sukses Tekan Kerugian Hingga 74,93 Persen

Apabila wajib pajak tetap masih belum puas dengan putusan banding atau gugatan, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pengajuan keberatan, banding dan peninjauan kembali merupakan salah satu hak dari wajib pajak.

"Jadi disamping memliki kewajiban perpajakan, wajib pajak juga memliki hak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak Nomor SP-11/WPJ.28/2021," tandas Sarwa. (*)

Tulisan ini telah tayang di kabarsiger.com oleh Eva Pardiana pada 26 Nov 2021