Kawasan Konservasi Gajah Tak Luput dari Bara Berulang, Siapa Bertanggung Jawab?

PALEMBANG, WongKito.co - Kabut asap menutup Suaka Margasatwa Padang Sugihan. Langit menjadi kelabu dan jarak pandang terbatas. Perahu jukung yang melintas sedikit mengurangi kecepatan agar tidak kandas di perairan.

Partini (45), warga Desa Sumber Makmur, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mendekati perahu dayung yang bersandar di dermaga Jalur 21 dengan riang. Segalon kopi yang ia bawa langsung disambut warga lainnya untuk diseberangi menuju Pusat Konservasi Gajah (PKG) Jalur 21 Padang Sugihan. Di dalam perahu sudah ada satu galon lainnya dan satu kantong besar berisi nasi-nasi bungkus.

“Saya bersama beberapa warga desa terdekat PKG berinisiatif membuat gerakan donasi nasi bungkus peduli untuk para pemadam di sana,” ujar dia memulai perbincangan.

Gerakan donasi dimulai Senin lalu. Partini mengatakan, nasi bungkus yang dimasak masing-masing warga ini murni bentuk rasa terima kasih. Sebab selama ini, mereka merasakan dampak dari kebakaran lahan di kawasan konservasi yang berada di antara Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut.

Kabut asapnya mengganggu hampir semua aktivitas desa. Warga terpaksa mengurangi pekerjaan di kebun, anak-anak terpaksa sekolah daring, dan lonjakan kasus ISPA makin mengkhawatirkan. Menurutnya, kebakaran lahan di Suaka Margasatwa Padang Sugihan kali ini terparah setelah tragedi yang sama pada 2019.

“Meski kami merasakan dampaknya, kami juga melihat tim gabungan sudah capek memadamkan sekaligus menjaga (habitat) gajah dalam satu bulan terakhir ini,” ujarnya menjelaskan alasan donasi.

Dari data factsheet MapBiomas.Fire, area terbakar di habitat spesies ikonik Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 20.363 ha. Luasan 3.224 ha diantaranya adalah habitat gajah sumatera atau Elephas maximus sumatrensis.

Bentang alam Suaka Margasatwa Padang Sugihan merupakan salah satu habitat gajah sumatera di Wilayah Sumatera Selatan. Selain gajah liar di dalam kawasan, PKG Jalur 21 yang luasnya 7.349,60 ha dari total 88.148,05 ha luas kawasan, telah menjadi rumah bagi 29 individu gajah binaan.

Tidak hanya itu, Suaka Margasatwa Padang Sugihan juga menjadi habitat satwa liar teridentifikasi lainnya seperti beruang madu, ular piton dan kobra, beberapa jenis kura-kura lahan basah, aneka burung, serta trenggiling. Sayangnya, satgas karhutla menemukan tiga ekor trenggiling mati terpanggang di dalam kawasan, tepatnya di area Posko Jalur 7 Padang Sugihan, Kabupaten OKI, pada Jumat (4/9/2026).

Adapun pada Kamis (17/9/2026), terpantau dari Taman Selekor tak jauh dari PKG Jalur 21, sebagian lahan Suaka Margasatwa Padang Sugihan sudah kering dan menghitam. Kepulan asap putih keluar di beberapa titik. Namun begitu, sejumlah gajah binaan PKG masih terlihat di padang penggembalaan dekat bibir sungai.

“Sore ini menteri mau datang meninjau,” ungkap Ketua Tim Manggala Agni Banyuasin Posko Jalur 21, Suharto, saat ditemui di dermaga pada hari yang sama.

Diakuinya, ia berniat untuk berganti seragam agar tampil lebih bersih dan segar di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Para personel manggala agni juga tengah bersiap menyambut Raja Juli. Peralatan pemadam seperti selang dan pompa diseberangkan ke PKG dengan perahu karet milik tim gabungan.

“Kalau tidak ada tim gabungan, kebakaran di SM Padang Sugihan tahun ini tidak bisa tertangani oleh kami sendiri,” jelas Suharto.

Dia menyebut, tim gabungan tersebar di beberapa titik posko dalam kawasan. Hanya saja, sumber air menjadi kendala dalam penanganan api. Tim harus berkilo-kilometer berjalan membawa selang sembari mencari sumber air, tapi akhirnya mendapati sudah banyak yang kering.

Akses air terdekat dan melimpah hanya Sungai Air Sugihan di area PKG Jalur 21. Di saat ada titik api di dalam kawasan, tim cuma bisa menjangkau dengan berjalan kaki. Dia berandai jika sumber air ada di dalam kawasan, tentu dapat memudahkan dan mempercepat penanggulangan kebakaran, sehingga tim cukup membawa mesin pompa saja.

Diakui Suharto, operasi waterbombing hanya membantu pemadaman api di permukaan lahan. Pemadaman tuntas di lahan gambut Suaka Margasatwa Padang Sugihan tetap butuh penanganan dari darat. Sebab, bara api di dalam gambut tidak seketika mati ketika diguyur air dari udara, tetap diperlukan pembasahan.

Apalagi jika hamparan lahan terbakarnya luas dan angin kencang, pemadaman perlu dilakukan lebih ekstra. “Saat ini kami memprioritaskan menjaga lahan yang belum terbakar untuk keselamatan gajah dan pakannya.”

Suharto mengingat, ada momen menarik ketika bertemu gajah di dalam kawasan. Saat itu, ia membawa makanan dalam bungkusan. Tiba-tiba satu individu gajah mengejar dari jauh. “Saya lari karena takut. Lalu, saya lemparkan bungkusan itu yang ternyata langsung diambil dan dimakan oleh gajahnya. Berarti dia mengejar makanan itu,” tutupnya sembari pamit hendak bersiap-siap.

Belakangan diketahui, Raja Juli datang ke PKG Jalur 21 Padang Sugihan pada sore harinya. Dia datang hanya untuk memastikan patroli, deteksi dini, dan pemadaman terus dilakukan agar api tidak meluas dan mengancam kawasan konservasi serta satwa di dalamnya.

Beberapa hari setelah itu, Senin (21/9/2026), Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau titik pemadaman lahan gambut yang terbakar di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, sekitar 7 km dari PKG. Dari tinjauan itu, dia baru mengetahui gajah diangonkan mahout untuk makannya. Dalam sehari, gajah berjalan mengelilingi kawasan sekitar 30 meter pada pagi dan sore hari.

Dalam kesempatan berbeda, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba mengatakan, kawasan konservasi Padang Sugihan per September 2026 terdeteksi hotspot yang menjadi sumber asap. Dia menekankan, Suaka Margasatwa Padang Sugihan merupakan kawasan yang dikelola negara tapi tidak ada sanksi dan ditetapkan pelaku atas karhutla yang terjadi. Dari data di pihaknya, terdapat 288 titik api sepanjang Agustus-September 2026 dari 24 kawasan konservasi yang terpantau.

Karhutla berulang ini, sambung Belgis, menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam upaya mitigasi yang seharusnya menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Padahal negara sudah diingatkan akan menghadapi El Nino yang cukup panjang. “Ini kegagalan negara,” ujarnya dalam Preskon Karhutla yang disimak daring melalui siaran langsung youtube YLBHI, Rabu (9/9/2026).

Situasi ini semestinya menjadi perhatian serius oleh pemangku kebijakan dan kepentingan bahwa karhutla juga berdampak pada kekayaan hayati. Apalagi BMKG sudah memperingatkan sejak Maret 2026 tentang kemarau yang dihadapi tahun ini akan lebih panjang, ditambah fenomena El Nino yang dapat memicu karhutla lebih besar.

Kerentanan Ekosistem dan Tata Kelola Lanskap
Manajer Program dan Kampanye Hutan Kita Institute (HaKI), Adiosyafri menyatakan, karhutla di Suaka Margasatwa Padang Sugihan bukan hanya soal kejadian api tapi berkaitan dengan kerentanan ekosistem dan tata kelola lanskap, mengingat kawasan ini sebagian besarnya adalah lahan gambut.

Karena itu, pemerintah semestinya bukan sekadar merespons karhutla tapi sudah melakukan pencegahan sebelum terjadi, terutama di kawasan gambut. Dia menjelaskan, gambut sangat rentan ketika mengalami pengeringan atau degradasi. Saat gambut mengering, risiko terbakar meningkat. Jika api telah masuk ke lapisan bawah permukaan, kebakaran dapat sulit dideteksi dan dipadamkan.

Analisis provinsi tahun 2026 tercatat, 3.743 hotspot berada di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), atau 43 persen dari total area gambut, sementara 4.957 deteksi atau 57 persen berada di luar batas KHG.

“Analisis spasial kami bahkan mengidentifikasi ratusan hotspot di SM Padang Sugihan pada tahun 2015, 2019, dan periode Januari hingga 1 Oktober 2026 semua berada di polygon KHG,” ulasnya, Jumat (2/10/2026).

Terinci, total hotspot di SM Padang Sugihan pada tahun 2015 terindentifikasi 448 titik, pada 2019 sebanyak 489 tiitk, dan pada periode Januari hingga 1 Oktober 2026 sebanyak 369 titik. Temuan ini menunjukkan adanya paparan risiko kebakaran pada lanskap konservasi yang penting.

Dia menegaskan, Suaka Margasatwa Padang Sugihan bukan hanya kawasan vegetasi yang perlu dilindungi, tetapi juga bagian dari ekosistem gambut yang fungsi hidrologisnya mendukung keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, dan kehidupan masyarakat sekitar. Perbedaan jumlah antar-tahun memperkuat pentingnya pemantauan dan pencegahan secara berkelanjutan, terutama menjelang dan selama musim kering.

Terkait kebakaran berulang, Adios menilai perlunya melihat lebih jauh dari titik hotspot dan menelaah kondisi yang membuat lanskap rentan terbakar. Faktor yang perlu diperiksa antara lain drainase gambut, praktik pembukaan lahan, vegetasi yang terdegradasi, pengelolaan air yang belum memadai, serta aktivitas manusia lainnya.

Risiko kebakaran yang berulang menunjukkan perlunya penguatan tata kelola lanskap, dengan mengintegrasikan pencegahan ke dalam perencanaan ruang, pengelolaan gambut, pengelolaan kawasan konservasi, dan upaya pencegahan berbasis masyarakat.

“Deteksi hotspot yang terus berulang mengingatkan kita bahwa pencegahan kebakaran harus dimulai jauh sebelum musim kemarau. Kita tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman sementara penyebab mendasar kerentanan lanskap belum ditangani,” imbuh Adios.

Perlindungan gambut pada dasarnya menjaga fungsi ekologis lanskap terutama melindungi keanekaragaman hayati, mendukung mata pencaharian masyarakat, dan berkontribusi pada komitmen iklim Indonesia, tambahnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel, Daniwari Widiyanto membenarkan, ada hotspot dan firespot di kawasan SM Padang Sugihan. Dia juga mengakui bahan bakar di lahan kawasan memang banyak karena kemarau jauh lebih kering dipengaruhi El Nino.

Vegetasi ilalang atau rumput-rumputan menjadi mudah terbakar, gambut mengering akibat debit air berkurang, ditambah angin yang mendorong api meloncat masuk ke kawasan.

Terkait penanganan, pihaknya melalui Tim Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) membentuk posko siaga aktif 24 jam sejak Agustus 2026. Tujuh posko ditempatkan mengelilingi kawasan dengan patroli pemantauan yang dapat mempercepat penanganan ketika ditemukan titik api.

Posko di kawasan ini didukung dari instansi lain seperti Balai Dalkarhut dari Daops Banyuasin, OKI, dan Jambi. Sesama UPT Kemenhut seperti Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Bukit Dua Belas turut menurunkan personil, termasuk dari TNI, Masyarakat Peduli Api, dan Regu Pemadam Kebakaran dari pihak perusahaan. Dia menambahkan, dukungan waterbombing juga dikerahkan dari Satgas Darurat Bencana Sumsel.

“Upaya sudah ada cuma kondisi di lapangan seperti gambut kering dan angin kencang membuat api cepat masuk ke kawasan. Saat ini masih ada titik api, beberapa ada yang sudah dikendalikan. Tapi karena lahan gambut, kawasan masih berasap sehingga kami perlu memastikan api benar-benar padam dengan terus melakukan pembasahan,” jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (16/9/2026).

Selain penanganan titik api, perlindungan habitat dan koridor gajah menjadi perhatian. Diketahui, umbrella species ini mengalami penurunan populasi. Tercatat pada medio tahun 1980-an populasi gajah ada sebanyak 4.800 individu, sedangkan pada medio 2025 menurun menjadi 1.648 individu di kantong habitat di Sumatera.

Kehilangan dan fragmentasi habitat diakuinya menjadi tantangan konservasi gajah. Luas habitat di Sumatera pada 1980 tercatat mencapai 5,4 juta ha, sedangkan pada 2025 tersisa 1,5 juta ha saja.

Di Sumsel sendiri terdapat enam kantong habitat total luas 1.594.413,19 ha dengan total populasi per 2025 sebanyak 234 individu. Kantong habitat terluas di Sugihan Simpang Heran sekitar 142 individu gajah liar. Berdasarkan pengamatan melaluI kamera trap dan GPS Collar diketahui ada area koridor jelajah gajah yang harus dijaga bersama, termasuk pihak perusahaan konsesi.

Daniwari menyebut, belum lama ini api semakin mendekati hampir 1 kilometer ke arah PKG Jalur 21 Padang Sugihan.  Karenanya, PKG prioritas dalam penanganan karhutla di Suaka Margasatwa Padang Sugihan.

Dia memastikan, kondisi gajah di PKG tetap dalam pengawasan mahout dan tim medis setiap harinya, termasuk kebutuhan air, nutrisi, pakan, buah, dan obat-obatan. Sebanyak 19 individu gajah dikumpulkan dalam satu area selama karhutla terjadi, termasuk anak gajah betina yang baru lahir pada 17 Agustus 2026 lalu. Sementara 10 lainnya dibiarkan di tempat padang penggembalaan yang aman.

Meski mitigasi sudah dilakukan sejak Agustus 2026, ia tidak menampik bahwa hotspot tetap ada hingga September 2026, sehingga luasan terbakar sudah mencapai 2.300 ha. Data ini masih dapat berubah di tengah upaya pemadaman yang masih dilakukan pada Oktober 2026.

Siapa yang Bertanggung Jawab? 
Disinggung pertanyaan ini, Daniwari menyatakan, seluruh elemen harus ada rasa tanggung jawab, sebab karhutla yang terjadi ada dampaknya. Kawasan konservasi memang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, tapi menurut dia tidak berarti tanggung jawab hanya di Kemenhut dan BKSDA Sumsel. “Kami juga tidak tahu titik api awalnya dari mana, apalagi Suaka Margasatwa Padang Sugihan termasuk wilayah terakhir yang mengalami karhutla di Sumsel,” kata dia.

Dia mengungkapkan, api berasal dari area luar yang berbatasan dengan kawasan, entah itu dari lahan konsesi perusahaan, HPL, atau lainnya. Seharusnya setiap otoritas masing-masing kawasan itu mempunyai tanggung jawab melakukan pengendalian karhutla yang terjadi maupun pencegahannya.

Karena itu, setiap pihak punya tanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan karhutla sesuai dengan kewenangan dan perannya, termasuk Pemerintah Provinsi. “Di SM Padang Sugihan sejauh ini kolaborasi sudah berjalan dengan adanya tim gabungan di posko,” tambahnya.

Sementara Adios menyampaikan, data hotspot saja tidak dapat memastikan penyebab kebakaran atau menentukan pihak yang bertanggung jawab. “Hal itu memerlukan verifikasi lapangan, analisis penggunaan lahan, dan penyelidikan oleh otoritas terkait,” katanya.

Dia mengingatkan, untuk mencegah kebakaran berulang di lahan gambut, pemerintah perlu memprioritaskan penjagaan dan pemulihan fungsi hidrologis, mencegah drainase yang tidak sesuai, serta mengoordinasikan pengeloaan air berdasarkan satuan KHG. Langkah ini perlu didukung sistem peringatan dini, dan upaya pencegahannya terintegrasi dalam perencanaan serta pelaksanaan tata guna lahan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sangat penting karena pencegahan kebakaran tidak akan efektif jika hanya dirancang dan dilaksanakan secara top-down. Masyarakat yang tinggal di sekitar gambut memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi lokal dan risiko musiman.

Namun, pelibatan masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai pemindahan tanggung jawab pencegahan kepada warga. “Pemerintah, perusahaan, dan pengelola kawasan tetap harus bertanggung jawab sesuai perannya,” tegas Adios. (Yulia Savitri)

Liputan ini diproduksi atas dukungan Garda Animalia melalui Indonesia Biodiversity Watch.