Mahasiswa Aceh Desak Pengusutan Tuntas Kematian Warga di Pulo Keunari

YOGYAKARTA, WongKito.co – Perdamaian seharusnya menghadirkan rasa aman bagi setiap warga. Namun, peristiwa di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026, menyisakan duka sekaligus pertanyaan tentang perlindungan terhadap warga sipil.

Insiden penertiban Bendera Bulan Bintang saat kenduri Maulid Nabi tersebut menyebabkan Abzalul Riza meninggal dunia dan 13 warga lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa ini mendapat perhatian Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta dan Komite Mahasiswa Perantauan Aceh Nusantara (KMPAN). Kedua organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mendesak agar seluruh fakta di balik insiden itu diungkap secara terbuka.

Baca Juga:

• Walhi Sumsel Laporkan 3 Perusahaan ke Polda Sumsel, terkait Karhutla
• Terapkan Pedoman OJK, AFPI Dorong Industri Pindar Perkuat Perlindungan Data
• Film Dokumenter "Murka Tapak" Diluncurkan, 4 Provinsi di Sumatera Nobar Serentak

Bagi TPA dan KMPAN, jatuhnya korban sipil bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan penjelasan sepihak. Kematian Abzalul Riza harus menjadi perhatian serius, terutama untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam tindakan aparat saat penertiban berlangsung.

Perbedaan keterangan mengenai penggunaan amunisi dan penyebab kematian korban juga perlu dijernihkan. Pemeriksaan forensik dan uji balistik dinilai penting untuk memastikan fakta berdasarkan bukti, bukan spekulasi.

Menurut kedua organisasi tersebut, persoalan simbol dan dinamika politik Aceh tidak semestinya diselesaikan melalui tindakan yang berisiko mengancam keselamatan masyarakat.

Tuntut keadilan, bukan ketakutan

Bagi mahasiswa Aceh di perantauan, insiden Pulo Keunari bukan sekadar persoalan penertiban simbol. Peristiwa tersebut menyangkut hak warga untuk mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan.

TPA dan KMPAN menegaskan bahwa perdamaian Aceh harus dijaga melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum.

Atas dasar itu, KMPAN menyampaikan empat tuntutan.

Pertama, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa Pulo Keunari secara independen, transparan, dan menyeluruh. KMPAN juga meminta agar proses hukum didorong sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme pro justitia perlu ditempuh apabila ditemukan indikasi pelanggaran HAM berat yang memenuhi persyaratan hukum.

Kedua, meminta kepolisian dan aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan tindak pidana tanpa pandang bulu, termasuk melalui pemeriksaan barang bukti dan uji balistik. Apabila terdapat keterlibatan prajurit dalam tindak pidana umum, KMPAN mendesak pertanggungjawaban melalui peradilan umum, sejalan dengan arah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025.

Ketiga, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada saksi, korban, dan keluarga korban. Perlindungan tersebut juga perlu mencakup pendampingan serta akses terhadap pemulihan medis dan psikologis.

Keempat, meminta Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan Pemerintah Aceh menghentikan pendekatan represif serta mengevaluasi pola pengamanan. Mereka juga didesak membuka ruang dialog yang bermartabat dengan berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan semangat Nota Kesepahaman Helsinki.

Menjaga perdamaian dengan keadilan

Dua dekade lebih setelah perdamaian Aceh, peristiwa Pulo Keunari kembali mengingatkan pentingnya menjaga rasa aman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Perdamaian bukan semata-mata tentang berhentinya konflik bersenjata. Lebih dari itu, perdamaian harus tercermin dalam perlindungan terhadap warga, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta hadirnya mekanisme hukum yang dapat dipercaya.

Baca Juga:

• Izin BPR Agritrans Batumarta di OKU Dicabut, Nasabah Diminta Tetap Tenang
• Peneliti CORE Indonesia: 2 Syarat Utama Green Jobs
• Film Seungue Lam Kayee: Kisah Korban Bencana Aceh Bersiap Temui Penonton

TPA Yogyakarta dan KMPAN mengingatkan bahwa masyarakat sipil tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko dari perbedaan pandangan maupun persoalan politik.

Dalam pernyataan bersama mereka, kedua organisasi tersebut menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dibangun di atas rasa takut.

“Perdamaian sejati tidak hanya diukur dari sunyinya senjata, melainkan dari hadirnya rasa aman dan keadilan. Tidak ada cita-cita yang pantas ditebus dengan nyawa rakyat sipil. Perdamaian Aceh harus dijaga dengan keadilan, bukan ditanam dengan ketakutan.”

Bagi mereka, pengusutan tuntas insiden Pulo Keunari menjadi bagian penting untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses perdamaian Aceh.(ril)