Menelusuri Kebijakan Fiskal Pro-Rakyat di India, Yunani, dan Vietnam

Ilustrasi kargo di pelabuhan. (ist/unsplash)

JAKARTA, WongKito.co - Di tengah perlambatan ekonomi global, lonjakan inflasi, hingga perang tarif internasional, sejumlah negara mengambil langkah berani dengan meluncurkan kebijakan fiskal pro-rakyat. 

India, Yunani, dan Vietnam menjadi contoh bagaimana instrumen fiskal digunakan bukan hanya untuk menyeimbangkan neraca negara, tetapi juga mendukung konsumsi masyarakat, daya beli, dan pemulihan ekonomi.

Ketiga negara ini menunjukkan respons yang khas terhadap tekanan global. India dan Yunani menitikberatkan pada peningkatan konsumsi domestik, sedangkan Vietnam lebih memilih menopang pelaku usaha dan investasi. 

Tujuan akhirnya serupa, menjaga daya beli rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, dan menjaga stabilitas sosial. Namun, di balik itu semua, tantangan besar masih menanti, kehilangan pendapatan negara, risiko defisit fiskal, dan kebutuhan reformasi struktural.

Kebijakan India

India mengeluarkan jurus agresif dengan memangkas tarif pajak konsumsi atau Goods and Services Tax (GST) pada ratusan produk. Tarif untuk barang sehari-hari seperti pasta gigi dan sampo dipangkas dari 18% menjadi 5%, sementara mobil kecil, AC, dan TV diturunkan dari 28% ke 18%. 

Tak hanya itu, asuransi jiwa dan kesehatan juga dibebaskan dari GST. Kebijakan ini diperkirakan mengurangi penerimaan negara hingga 480 miliar rupee, namun pemerintah yakin konsumsi yang meningkat akan menjadi mesin pertumbuhan baru. 

Langkah ini sekaligus menjadi strategi India menghadapi tekanan dari tarif impor tinggi Amerika Serikat dan upaya memperkuat kemandirian ekonomi domestik.

"Reformasi yang luas ini akan meningkatkan taraf hidup warga negara kita dan memastikan kemudahan berbisnis bagi semua orang, terutama pedagang dan usaha kecil." ujar Perdana Menteri India, Narendra Modi, dilansir Reuters, Selasa, 9 September 2025

Yunani : Paket Pajak untuk Kaum Muda dan Pensiunan

Di Eropa, Yunani meluncurkan paket pemotongan pajak senilai 1,6 miliar euro. Fokusnya ditujukan bagi kelas menengah, kaum muda, keluarga besar, dan para pensiunan. 

Tarif pajak penghasilan diturunkan dua poin persentase untuk hampir semua kelompok, kecuali kategori terendah dan tertinggi. Sementara itu, anak muda di bawah 25 tahun dengan penghasilan di bawah 20.000 euro dibebaskan dari kewajiban pajak. 

Pemerintah Yunani berharap kebijakan ini meningkatkan pendapatan disposable masyarakat sekaligus mengatasi tantangan demografi yang serius. Menariknya, pemangkasan pajak ini dibiayai bukan dari utang, melainkan surplus anggaran primer dan penerimaan pajak yang melebihi perkiraan.

Vietnam : Insentif Pajak dan Percepatan Investasi Publik

Berbeda dengan India dan Yunani, Vietnam menempuh jalur fiskal ekspansif dengan memberikan pengecualian, pengurangan, dan penundaan pajak untuk individu dan pelaku usaha. 

Hanya pada kuartal pertama 2025, nilai insentif fiskal ini sudah mencapai 22,2 triliun dong Vietnam. Pemerintah juga mempercepat pencairan belanja investasi publik dan memperluas basis pajak ke sektor ekonomi digital dan e-commerce. 

“Kebijakan pembebasan, pengurangan, dan penangguhan pajak telah memainkan peran penting dalam meringankan tekanan finansial pada bisnis dan individu, terutama di masa-masa sulit,” tulis Kementerian Keuangan Vietnam dalan keterangan resmi dikutip Vietnamnews.

Strategi ini dimaksudkan untuk mendukung pemulihan pascapandemi sekaligus memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di era ekonomi digital., India, Yunani, dan Vietnam sama-sama menempatkan rakyat di pusat kebijakan fiskal mereka. 

Tulisan ini telah tayang di TrenAsia.com, jaringan media WongKito.co, pada 9 September 2025. 

Editor: Redaksi Wongkito
Bagikan
Redaksi Wongkito

Redaksi Wongkito

Lihat semua artikel

Related Stories