Paytren Yusuf Mansur Bubar, Simak inilah Kronologinya mulai Gugatan Puluhan Triliun hingga Dicabut Izin Usaha

JAKARTA –   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT Paytren Aset Manajemen (PAM), sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Ustaz Yusuf Mansur pekan lalu. Perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran peraturan di sektor pasar modal. 

Salah satu temuan OJK adalah bahwa PAM tidak memiliki kantor fisik dan pegawai. Selain itu, perusahaan ini juga gagal memenuhi ketentuan modal kerja.

Berikut ini kronologi dibubarkannya Paytren mulai dari munculnya gugatan hingga dicabut izinnya oleh OJK.

Digugat Puluhan Triliun

Pada awal tahun 2022, PT Paytren Aset Manajemen dihadapkan dengan gugatan sebesar Rp 98,7 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh sejumlah pihak.  Gugatan ini diajukan oleh Zaini Mustofa yang menuduh perusahaan tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Baca Juga:

• Masa Transisi, PGN Kombinasikan Strategi Integrasi dan Agregasi Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Domestik
• Prakiraan Cuaca BMKG Palembang Kamis, Cerah Berawan Sepanjang Hari
• Anita Tekankan Semangat Kebersamaan Wujudkan Sumsel yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

Sebelumnya, Yusuf Mansur, pendiri Paytren, juga digugat oleh 12 orang dengan tuduhan yang sama. 

Kuasa hukum Yusuf menguraikan bahwa dalam skema bisnis tersebut, investor diminta untuk menyetor dana awal sebesar Rp10 juta hingga Rp12 juta. Dana tersebut dijanjikan akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 tahun. 

Viral di Media Sosial

Pada April 2022, Ustad Yusuf Mansur menjadi sorotan publik setelah video curhatannya tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengaku kesulitan mengumpulkan dana Rp1 triliun yang diperlukan untuk menyelamatkan bisnis aset manajemennya yang tengah digugat.

Pencabutan Izin

Langkah tegas kemudian diambil oleh OJK berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap PT Paytren Aset Manajemen. Pada 8 Mei 2024, OJK mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut sebagai Manajer Investasi Syariah. Keputusan ini diambil setelah menemukan berbagai pelanggaran peraturan di sektor Pasar Modal oleh PT Paytren Aset Manajemen.

Baca Juga: Kronologi Bubarnya TaniFund, Mulai dari Gagal Bayar hingga Pencabutan Izin dari OJK

Pelanggaran yang Dilakukan Paytren

Dalam pernyataan resminya, OJK menyebutkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Paytren Aset Manajemen, antara lain:

1. Kantor perusahaan tidak ditemukan;
2. Tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
3. Gagal memenuhi Perintah Tindakan Tertentu;
4. Tidak memenuhi komposisi minimum Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Tidak memiliki Komisaris Independen;
6. Tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
7. Tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD);
8. Gagal menyampaikan laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022.

Larangan dan Kewajiban Paytren setelah Dicabut Izin Usahanya

Dengan pencabutan izin usaha tersebut, PT Paytren Aset Manajemen dilarang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi maupun Manajer Investasi Syariah. Perusahaan juga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah terkait kegiatan usaha mereka sebagai Manajer Investasi, jika ada.

Baca Juga:

• Dirjen Kemenag Ungkap Rasa Bangga pada UIN Raden Fatah, Terus Perluas Kerja Sama Nasional dan Internasional
• Hoaks: MK putuskan Anies dan Ganjar tidak boleh calonkan diri jadi Presiden
• Mahasiswa S1 dan S2 FKM Unsri Kunjungi Perumda Tirta Musi Palembang, Melihat Langsung Pengolahan Air

Selain itu, OJK mengharuskan PT Paytren Aset Manajemen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK.

Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pembubaran dalam waktu paling lambat 180 hari setelah surat keputusan dikeluarkan, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

OJK juga menegaskan bahwa perusahaan dilarang menggunakan nama dan logo untuk tujuan dan kegiatan apapun, kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 16 May 2024