Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Resmi Dimulai! Kontrak Proyek Rp5,3 Triliun

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi memulai pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN tahun anggaran 2022 sebanyak 19 paket Senilai total Rp5,1 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. 

"Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mohammad Zainal Fatah, di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.

Baca Juga :

• Skema Dana Pensiun PNS Dinilai Membebani, Simak Penjelasannya
• Harga Telur Meroket, ini Ungkapan Pedagang Pakan Ternak
• Bumi Resources Minerals (BRMS) Temukan Tambahan Emas dari Proyek Palu

Sebanyak 19 paket proyek pembangunan infrastruktur IKN senilai Rp5,3 triliun telah selesai lelang oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Kemudian dilakukan penandatangan kontrak secara simbolis.

Adapun rincian paket proyek tersebut yakni di Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.

"Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun," ujar Menteri Basuki.

Sekjen Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada 2024. 

"Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik," terangnya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Menteri Basuki mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.  Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik.

“Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan,” tegas Menteri Basuki.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Laila Ramdhini pada 30 Aug 2022