Presiden Pastikan Anggaran Ibu Kota Negara dari APBN hanya 20 Persen

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan hanya sekitar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Dari porsi tersebut, kucuran dana APBN untuk membiayai IKN diperkirakan sekitar Rp100,2 triliun dari total anggaran pembangunan IKN sebesar Rp501 triliun.

Untuk tahap pertama tahun 2022-2024, pemerintah akan mengalokasikan Rp46 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar. Sisanya, yaitu sekitar 54,2 triliun akan dialokasikan dalam APBN setelah 2024.

Baca Juga :

• Simak Menu Saham Pilihan NH Korindo Hari Ini, IHSG Diproyeksi Rebound
• Tahun 2021, Bank Himbara Salurkan Rp1.016 Triliun Pembiayaan Terkait ESG
• Jokowi Apresiasi Kolaborasi Electrum, Pertamina, Gogoro dan Gesits Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

Jokowi mengatakan alokasi APBN dipakai untuk membangun infrastruktur dasar seperti istana negara, kantor pemerintahan, jalan tol dan infrastruktur pendukung lainnya.

"Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan," katanya dalam acara Peresmian Kantor DPP Partai Nasdem: Nasdem Tower, di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022.

Kepala Negara menambahkan bahwa anggaran pembangunan yang lebih besar yaitu sekitar 80% nantinya berasal dari investor swasta dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP (Public Private Partnership) maupun dari investasi langsung oleh investor," tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengatakan pihaknya telah memetakan penggunaan anggaran pembangunan IKN.

Dia mengatakan sebagian besar pembiayaan IKN Nusantara masih menggunakan dana dari APBN. Selain dikuras dari kantong negara, pembiayaan IKN juga akan melibatkan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan menggunakan skema KPBU.

Dia menjelaskan ada tiga jenis proyek yang murni dibiayai oleh APBN, yaitu pengembangan kawasan perkantoran dan perumahan, infrastruktur dan pertahanan dan keamanan (hankam).

Untuk proyek pertama, ada beberapa fasilitas yang dibangun, antara lain istana negara, kantor pemerintahan, perumahan, dan pendidikan dan kesehatan.

Proyek kedua mencakup jalan tol, jalan nol tol, simpul konektivitas dan infrastruktur pendukung. Terakhir, proyek pembangunan fasilitas hankam mencakup lahan, sarana prasarana hankam (TNI, Polri, BIN), dan penyajian KIPP tahap 1A dan 1B.

Sementara itu, ada satu jenis proyek lain yang dibiayai secara bersama-sama antara APBN dan KPBU, yaitu proyek perumahan, PKM, fasilitas masyarakat, dan aset lingkungan.

Satu proyek terakhir akan dikerjakan menggunakan skema KPBU/BUMN/swasta, yaitu mencakup proyek energi/kelistrikan dan telekomunikasi.

"Kami harapkan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan dana dan bisa positif secara financially dan feasible itu sebaiknya diserahkan saja ke swasta," ungkap Clasein dalam acara Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2023.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Daniel Deha pada 23 Feb 2022