RKAB Freeport hingga 2026 Disetujui Kementerian ESDM

Jakarta, Wongkito.co - Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Freeport Indonesia (PTFI) disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tersebut, untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dengan ketentuan-ketentuan berlaku.

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Bambang Suswantono menyebut, besaran produksi PTFI pada 2024 disetujui sebesar 63.16 juta ton, lalu tahun 2025 sebesar 77.52 juta ton dan tahun 2026 sebesar 79.12 juta ton. Dengan demikian total produksi ore yang disetujui selama 3 tahun adalah sebesar 219 juta ton.

"PT Freeport RKAB 2024-2026 sudah kami setujui," katanya dalam Konpers capaian kinerja 2023 dan rencana kinerja 2024 sektor Minerba Kementerian ESDM dilansir pada Rabu, 17 Januari 2024.

Baca juga

• Negara Hemat Rp120,54 Triliun Penggunaan Biodiesel
• Google PHK Besar-besaran Karyawan Digantikan AI
• Tiongkok Memegang 5 Juta Paten dan 46,15 Juta Merk Dagang

Lebih lanjut terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga yang berakhir Mei tahun ini, Bambang menyebut pihaknya masih memproses permintaan tersebut lantaran di luar RKAB, PTFI masih harus kembali melakukan pengajuan.

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan aturan baru perihal tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2023.

Dalam hal tersebut mencabut sebagian Peraturan Menteri ESDM (Permen) Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aturan ini diteken oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 8 September 2023 dan diundangkan di Jakarta pada 11 September 2023.

Selain untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan pertambangan mineral atau batu bara, Pemerintah menganggap perlu dilakukan pengaturan kembali konsep penyusunan, evaluasi dan persetujuan RKAB, mengingat persetujuan RKAB merupakan dasar bagi pemegang IUP, pemegang IUPK, dan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan.

Secara umum substansi pokok yang diatur dalam Permen tersebut berisi 4(empat) hal pokok yakni, pembagian waktu kegiatan untuk RKAB, sangsi administratif, pemenuhan aspek esensial dalam penyusunan RKAB dan efesiensi tata waktu.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 17 Jan 2024