Sekitar 40 Persen UMKM Terancam Bangkrut, Banjir Kepung Aceh dan Sumut

JAKARTA,   – Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera Utara sejak pertengahan November 2025 kini menyalakan alarm bahaya bagi perekonomian nasional.

Di tengah ribuan toko dan lahan usaha yang terendam, ancaman kebangkrutan permanen semakin membayangi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena minim proteksi.

Pengamat asuransi yang juga Arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Irvan Rahadjo, memperingatkan dampak bencana ini bukan sekadar kerusakan fisik. Ia menyoroti tingginya tingkat kegagalan usaha pascabencana di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan sektor riil.

"Pemulihanya lambat, sekitar 40% UMKM tidak mampu bangkit kembali setelah bencana, dan 25% lainnya membutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk pulih, menunjukkan kerentanan sistemik yang serius," ujar Irvan Rahadjo kepada TrenAsia jejaring WongKito.co  pada Jumat, 28 November 2025.

Baca juga:

• Mengenal Konservasi Gajah Sumatera Berbasis Fying Squad, Tawaran Solusi Pakar Ekologi IPB
• DFSK dan SERES Resmi Gandeng Pegadaian untuk Permudah Pembiayaan Kendaraan Listrik dan Niaga
• Begini Resep Membuat Bolu Tiramisu Kukus Simpel yang Enak

Guncangan Ekonomi Nasional

Kekhawatiran ini beralasan karena banjir meluas ke 16 wilayah termasuk Aceh Timur, Langsa, dan Tamiang. Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh memiliki 424.000 UMKM. Sektor pertanian dan perdagangan di wilayah terdampak parah ini kini terancam lumpuh total akibat genangan air.

Kondisi serupa terjadi di Sumatera Utara yang basis ekonomi terbesar dengan 1,1 juta UMKM, menurut data BPS tahun 2023. Dengan begitu, banjir yang merendam pusat bisnis vital di Medan dan Deli Serdang menempatkan jutaan pelaku usaha ini di garis depan risiko kerugian total (total loss).

Merespons kondisi kritis di dua provinsi ini, Irvan menegaskan dampaknya tidak bisa dianggap enteng. "Guncangan ekonomi nasional berpotensi sangat besar dan signifikan. Mengingat UMKM menyumbang sekitar 61% PDB nasional, ketiadaan asuransi membuat sektor ini sangat rentan," tegasnya.

Tanpa adanya jaring pengaman asuransi, guncangan di level daerah seperti Aceh dan Sumut akan merambat cepat menjadi gangguan ekonomi nasional. Irvan menilai kondisi ini berbahaya karena "menghambat pemulihan pasca bencana, yang akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi makro."

Absennya Mitigasi dan Literasi

Peringatan tersebut terkonfirmasi oleh data industri per Semester I-2025. Tercatat, sebanyak 53% dari total 60 juta pelaku UMKM di Indonesia tidak memiliki mitigasi risiko atau asuransi. Artinya, lebih dari separuh tulang punggung ekonomi nasional ini bertarung tanpa pengaman apapun.

Rekam jejak historis kebencanaan menunjukkan angka kerugian fantastis. Sebagai pembanding, data dari Allianz mengungkapkan bahwa banjir Jabodetabek Maret 2025 menelan kerugian materiil Rp1,96 triliun. Angka ini melonjak drastis pada bencana skala besar, seperti Gempa Sumatera Barat 2009 yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp21,6 triliun.

Lebih lanjut, Irvan menilai tingginya risiko ini belum diimbangi kesadaran. "Penyebab rendahnya penetrasi asuransi bencana di Indonesia bukan karena satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa masalah sistemik, termasuk rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan industri dalam menyediakan produk yang sesuai."

Ia menambahkan hambatan kultural masih menjadi kendala besar. "Faktor utamanya itu pemahaman masyarakat akan manfaat proteksi asuransi dan masih adanya miskonsepsi bahwa asuransi berkaitan dengan kesialan atau proses klaim yang rumit," pungkas Irvan menutup analisisnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Alvin Bagaskara pada 28 Nov 2025