Sistem Keamanan Digital BSI Dinilai Pengamat tidak Siap

JAKARTA - Sistem keamanan digital PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)  dinilai tidak siap menghadapi kejahatan siber, akibatnya mengalami serangan ransomware. 

Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital Alfons Tanujaya mengungkapkan pemulihan sistem yang berlangsung berhari-hari sebagai tanda ketidaksiapan BSI dalam menghadpi serangan ransomware.

"Handling crisis kurang siap dan kurang baik. Down sampai berhari-hari, artinya mereka tidak memiliki backup data dan sistem yang memadai. Hal ini menjadi indikasi bahwa BSI tidak siap menghadapi serangan ransomware," kata Alfons kepada TrenAsia Jumat (19/5/2023).

Ketidaksiapan BSI dalam menghadapi serangan siber menimbulkan rentetan kerugian yang harus diterima. Seperti hilangnya kepercayaan publik dalam menggunakan layanan BSI atas adanya isu kebocoran data dari insiden tersebut

Baca Juga:

• Intip Yuk 5 Tips Public Speaking agar Lebih Menarik dan Didengar oleh Audiens Anda
• Bappebti Ungkapkan Bursa Ekspor CPO Bakal Diluncurkan Juni 2023
• Transaksi Penggunaan Subsidi Tepat di Sumsel Capai 99%, Tembus 187 Ribu Unit Kendaraan Lebih

Namun, Alfons menyebutkan bahwa korban yang paling dirugikan atas insiden serangan siber oleh kelompok hacker Lockbit kepada BSI adalah nasabah.

"Kerugian terbesar dialami oleh nasabah. Dimana kalau benar data 15 juta bocor, artinya data transaksi itu sudah ada dan bisa disebar oleh lockbit. Harusnya itu amanah yang harus dijaga oleh bank," kata Alfons.

Kurang Transparan

Alfons turut menyoroti kurangnya transparansi dari pihak BSI terkait insiden kebocoran data. Ketidakmampuan BSI dalam melakukan negosiasi dengan pembuat ransomware juga disinggungnya sebagai bentuk ketidaksiapan BSI dalam menghadapi serangan siber.

"Kalau level ratusan triliun itu kan mesti ngertilah cara negosiasinya dengan pembuat ransomware. Kalau lobbynya, bagus saya pikir akhirnya tidak perlu terjadi seperti ini. Tapi itu jadi pelajaran saja," ungkap Alfons.

Diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, BSI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini masih terus melakukan pemantauan untuk menjamin data dan dana nasabah tetap aman saat menggunakan layanan.

"OJK bersama-sama dengan manajemen BSI terus melakukan pantauan terhadap dampak disrupsi pelayanan yang sudah kembali normal sekarang. Tentu untuk menjamin dan meyakinkan keamanan data maupun dana dari nasabahnya," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers Jum'at (19/5/2023).

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Farhan Syah pada 20 May 2023