Sri Mulyani Diganti, Celios Nilai Positif, Simak 5 Catatan untuk Menteri Keuangan yang Baru

JAKARTA, WongKito.co - Setelah bertahan menjadi Menteri Keuangan pada tiga rezim pemerintahan, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Sri Mulyani diganti pada, Senin (8/9/2025). Pengantian Menteri Keuangan tersebut disambut baik banyak pihak, diantaranya Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dalam siaran persnya, menyatakan bahwa pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa merupakan berita yang positif bagi ekonomi.

"Tuntutan mengganti Sri Mulyani sudah lama diserukan oleh berbagai organisasi think-tank dan masyarakat sipil sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong berbagai kebijakan," kata dia.

Baca Juga:

• Hoaks: Alfamart Bagi-Bagi 280 Kulkas dan Mesin Cuci
• SUV Hybrid Terbaru Suzuki XL7 Alpha Kuro Tampil Gagah, Ini Detail Harga dan Teknologinya
• Begini 5 Musisi Ini Pilih Donasikan Fee Demi Lingkungan

Namun, terhadap menteri baru, Purbaya Sadewa ia mengungkapkan sebagai lembaga riset independen, akan terus mengawal kebijakan secara kritis dan objektif berbasis data.

Tentunya, Menteri Keuangan yang baru sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik, ungkap dia.

Ia menjelaskan ada lima catatan serta tugas yang harus diemban oleh Menteri Keuangan yang baru.   Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan.

Selain itu, kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batu bara dan pajak windfall profit (anomali keuntungan).

"Penerapan pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, guna meningkatkanpenerimaan negara," katanya.

Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tanpa mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Selain itu, efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat.

Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition dengan menukar kewajiban utang dengan program transisi energi, debt swap for nature, atau menukar utang dengan konservasi hutan/mangrove/karst, serta debt cancellation atau pembatalan utang yang merugikan.

Baca Juga:

• Patung Katak di Peru Ungkap Keruntuhan Peradaban Kuno Akibat Perubahan Iklim
• Jadi Simbol Perlawanan, Begini Cara Pakai Brave Pink Hero Green di Foto Profil
• 7 Kiat Jaga Kesehatan Mental di Tengah Banyaknya Aksi Demonstrasi

Keempat, yang menurut dia tidak kalah penting adalah mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan menghindari konflik kepentingan.

Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara.

Bhima menjelaskan, perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja.

"Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik," jelas dia.(ril)