Tingkatkan Kerja Sama, AFPI Kluster Syariah MoU dengan BPRS Asbisindo

JAKARTA – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kluster syariah meningkatkan kerja sama dengan kompartemen Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)  dengan diaplikasikan dalam menandatangani nota kesepahaman (MoU).

“Penandatanganan kerja sama ini, bukti konsistensi industri fintech lending untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui penciptaan ekosistem antara perbankan syariah dan fintech syariah. Hal ini mengingat keunggulan BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat menjadi sumber pendanaan bagi fintech lending termasuk dengan pola channeling,” kata Ketua Klaster Pendanaan Syariah AFPI, Lutfi Adhiansyah yang mewakili AFPI saat penandatanganan di Denpasar, Bali, Jumat (9/12).

Lutfi menjelaskan ada 6 poin tujuan dari  kerja sama dengan BPRS, yakni: Pertama, Peningkatan akselerasi pendanaan Fintech Lending ke daerah. Kedua, Peningkatan kualitas asesmen risiko bagi BPRS dan kualitas debitur bagi Fintech Lending. Ketiga, Kemudahan akuisisi nasabah bagi BPRS. Keempat, Perluasan target pasar bagi BPRS melalui teknologi informasi di Fintech Lending. Kelima, Value Chain Financing dalam ekosistem ekonomi digital, dan Keenam, Penambahan sumber pemodal dan peningkatan fee-based income.

Baca Juga:

• Siap Serap 2.500 Karyawan Baru, Mattel Resmikan Pabrik Baru
• Simak Begini Tips Sukses Bagi Milenial dari Batara Sianturi dan Jahja Setiaatmadja
• Asyik, Kini Belanja di Jepang Bisa Pakai QRIS

Melalui kerja sama ini Fintech Lending syariah agar bertugas untuk Pertama, melakukan akuisisi potensial debitur. Kedua, melakukan proses kredit yang mencakup: menerima registrasi dan dokumentasi melalui Aplikasi Platform, KYC, proses seleksi nasabah, penagihan pinjaman. Ketiga, menerima pembayaran debitur (payment collection) untuk diteruskan kepada BPR.

Adapun BPRS berfungsi sebagai: Pertama, bertindak sebagai Penyedia Dana/ Super Lender (Kreditur yang memberikan kredit kepada debitur). Kedua, menentukan Syarat dan Kriteria (Risk Acceptance Criteria-RAC) terhadap debitur. Ketiga, melakukan pencairan pinjaman ke debitur.

Ketua Umum Kompartemen BPRS Asbisindo, Cahyo Kartiko yang mewakili saat penandatanganan nota kesepahaman menyambut positif kerjasama dengan fintech syariah yang tergabung dalam AFPI kluster syariah.

“Ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dan menjadi langkah BPRS untuk memperluas jaringan, pemasaran dan pemanfaatan teknologi dalam bidang keuangan yang adaptif. Kerjasama ini sekaligus sebagai bagian dari efisiensi operasional seiring kelebihan dari fintech lending yang memiliki adaptasi teknologi lebih cepat dengan model transaksi yang fleksibel, mengingat proses adaptasi teknologi di BPRS relatif membutuhkan waktu panjang,” kata Cahyo.

Cahyo menambahkan kerjasama dengan fintech syariah ini menjadi upaya saling melengkapi. Asbisindo pun sangat mendukung semakin banyaknya anggota Asbisindo kompartemen BPRS yang berkolaborasi dengan fintech syariah. 

Dalam penandatanganan nota kesepahaman ini, dari AFPI juga dihadiri oleh Chairul Aslam, Wakil Ketua Klaster Pendanaan Syariah sekaligus Komisaris Duha Syariah; Widji Adhi, Anggota TaskForce Syariah AFPI  sekaligus dari Ammana dan Sekretariat AFPI.

Hingga September 2022, ada tujuh (7) penyelenggara fintech syariah anggota AFPI klaster syariah dari 102 anggota AFPI. Adapun akumulasi pendanaan klaster syariah di periode ini mencapai Rp 7,16 triliun, dengan rincian, pada Desember 2020 masih sebesar Rp 484 miliar, Desember 2021 Rp 1,1 triliun dan September 2022 Rp 5,5 triliun.

Luthfi menambahkan perkembangan fintech lending yang demikian pesat tidak lepas dari kolaborasi dengan ekosistem keuangan khususnya dengan lembaga jasa keuangan lainnya seperti BPRS ini. 

“Porsi pendanaan klaster syariah terhadap pendanaan sektor produktif  fintech lending pada 2022 masih 8%, maka dari itu, masih besar peluang untuk dapat dimaksimalkan. Dengan kolaborasi efektif inilah, maka penyelenggara fintech lending dapat menjangkau pembiayaan ke lebih banyak masyarakat unbanked dan underserved di Tanah Air,” ujar Luthfi.(*)