Waspada! Tunggakan Utang Pinjol Hambat Pengajuan KPR Subsidi

JAKARTA - Kekinian terungkap sebanyak 30 persen pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi ditolak akibat nasabah terlilit tunggakan utang pinjaman online (pinjol). 

Kepala Ekonom PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Winang Budoyo mengingatkan nasabah agar tak memandang sepele tunggakan pinjol.

Hal itu lantaran 30% pengajuan KPR subsidi harus ditolak karena masalah tersebut padahal, sekitar 12,7 juta keluarga masih belum memiliki rumah dan kebutuhan KPR masih sangat tinggi.   

 “BTN terpaksa menolak kalau memiliki tunggakan di pinjol,” ujar Winang dalam keterangannya, dikutip Jumat, 24 November 2023. 

Meski nasabah tak memiliki tunggakan yang besar, imbuhnya, bank tetap harus menolak pengajuan KPR nasabah tersebut. “Meski hanya menungga Rp100.000 sampai Rp200.000 tetap tidak bisa ikut KPR. Itu kenyataan yang harus dihadapi,” ujarnya. Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan aturan baru terkait pinjol. 

Baca Juga:

• Ayo Kunjungi Pameran Warisan Leluhur, Balai Pelestarian Kebudayaan Sumsel Hadirkan Kerangka Kapal Kuno hingga Ingot Timah 35 Kg
• Penjualan Hyundai dan Kia Meningkat 9,3 Persen di Eropa
• Telkomsel Gelar T-Connext 2023: Dorong Pemanfaatan Teknologi dan Solusi Digital Berbasis AI di Ekosistem Inovasi Indonesia

Regulasi anyar tersebut mencakup bunga pinjol, pembatasan utang hinga debt collector. Sebelumnya bunga pinjol diatur Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI. Kini OJK yang menetapkan bunga layanan teknologi finansial pembiayaan (fintech lending).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bunga pinjol sektor konsumtif dan produktif bakal dipisah. 

Hal lain yang diatur yakni masyarakat kini hanya bisa meminjam maksimal di tiga perusahaan pinjol. “Diatur bahwa penerima dana tidak menerima pendanaan dari lebih dari tiga penyelenggara pinjol,” terang Agusman. 

Dengan begitu, penyelenggara pinjol wajib menganalisis permohonan utang untuk mengukur kemampuan peminjam untuk membayar kembali dari peminjam. Analisis itu juga untuk mencegah praktik pemberian dana secara berlebihan kepada peminjam. “Jangan sampai calon peminjam yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan keuangan meminjam uang lewat pinjol,” ujarnya. 

Lalu bagaimana OJK mengecek kemampuan nasabah dalam berutang di pinjol? Pertama, OJK akan memverifikasi keaslian dokumen yang disampaikan oleh calon peminjam sesuai prosedur operasional standar.

Baca Juga:

• Bahas SMMPTN: ITERA jadi Tuan Rumah Rapat Tahunan BKS-PTN Wilayah Barat
• Resep Steak Ayam Praktis dan Rasanya Lezat
• Gerakan Masyarakat Sipil #BersihkanIndonesia Ungkap 7 Masalah Substansi Dokumen CIPP JETP 2023 

Kedua, melakukan klarifikasi dan konfirmasi, baik melalui tatap muka secara langsung maupun elektronik, dan atau tidak tatap muka secara elektronik kepada calon peminjam. Ketiga, melakukan pengolahan data dari pihak lain yang relevan dengan kebutuhan penilaian, jika diperlukan.

Terakhir, menganalisis calon peminjam dari sisi watak, kemampuan membayar kembali, modal, prospek ekonomi, dan objek jaminan penilaian terhadap kemampuan membayar kembali calon peminjam. 

Hal Itu dengan menelaah perbandingan jumlah pembayaran pokok dan bunga. OJK membatasi perbandingannya 50% pada 2024, 40% pada 2025, dan 30% pada 2026.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Chrisna Chanis Cara pada 24 Nov 2023