Waspadai Hoaks di Instagram Saat Pilkada Sumsel 2024

PALEMBANG, WongKito.co - Berdasarkan terompet amplifikasi, gangguan informasi atau hoaks paling banyak ditemukan pada sejumlah platform media sosial.

Karena itu, penggiat atau admin media sosial sangat penting berkomitmen membentengi media sosial yang dikelolanya agar tidak andil dalam menyebarkan konten hoaks.

Di Sumatera Selatan (Sumsel) sendiri akan menyelenggarakan serangkaian Pemilu pada tahun 2024 nanti. Tahun Pemilu yang berupa Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota.

Sumsel akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak yaitu memilih gubernur dan 13 bupati serta empat walikota.

Rangkaian Pemilu ini dikatakan Bawaslu sarat dengan potensi hoaks dengan beragam isu, diantaranya isu SARA yang menjadi bahan "seksi" diproduksi menjadi konten hoaks termasuk juga saat Pemilu maupun Pilkada.

Seperti diketahui, media sosial, seperti facebook dan twitter paling banyak penyebaran konten misinformasi maupun disinformasi atau berita bohong.

Baca Juga:

• Pertamina Patra Niaga Terus Gencarkan Sosialisasi ke Warga Jelang Subsidi Tepat di Sumsel
• Waspada Hoaks Pemilu di Kalangan Gen Z Palembang
• Rezeki Tahunan Jelang Ramadhan, Penjual Bunga Tabur Bermunculan

Tahapan Pilkada 2019 di Sumatera Selatan, tersebar foto di media sosial gedung yang terbakar dengan narasi Gedung KPU Sumsel dibakar massa.

Namun, informasi hoaks tersebut terverifikasi dengan disampaikannya bantahan oleh kepolisian setempat dan tentunya fakta langsung di lapangan. Kondisi gedung tidak terjadi masalah apapun, apalagi terbakar.

Admin instagram @PalembangInsta, Nayel mengungkapkan sejak dari awal, ia memastikan akun instagram yang dikelolanya sangat selektif dalam menyebarkan informasi di laman instagram tersebut.

"Saya menyeleksi secara ketat konten atau informasi yang akan disebarkan melalui akun @PalembangInsta," kata dia pada WongKito.co, belum lama ini.

Ia menjelaskan sebenarnya dirinya memiliki rumus yang sederhana saja.

"Jika ada yang menjelek-jelekan salah satu pihak itu pasti hoaks. Saya tidak akan memposting," kata admin yang instagram yang diikuti 253 ribu pengikut tersebut.

Hal itu, diakuinya bukan hanya menjaga media sosial yang dikelolanya bersih dari konten hoaks tetapi sebagai orang yang pernah aktif menjadi Relawan Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK) Indonesia.

"Jadi saya, merasa bertanggung jawab untuk aktif melawan segala bentuk penyebaran informasi bohong," kata dia lagi.

Hal senada diungkapkan Welly J, admin akun instagram @plgkasus mengakui kalau banyak informasi di dunia maya yang digunakan oleh orang tidak bertanggung untuk saling serang.

Meski demikian, Welly mengaku setiap informasi yang ia terima tak akan langsung di posting maupun di upload ke akun instagram miliknya tersebut sebelum bisa dipastikan kebenaran.

"Kami juga tidak mau bila informasi yang diterima mengandung hoaks. Sehingga, sebelum di upload akan kami verifikasi terlebih dahulu," kata Welly yang akun instagramnya diikuti sebanyak 77,3 ribu tersebut.

Verifikasi untuk mencegah penyebaran hoaks yang dilakukan Welly dengan menelusuri informasi yang didapat melalui media mainstream atau mendapatkan sumber langsung dari kabar itu.

Sehingga, kabar yang sampai di masyarakat dapat terjamin keakuratannya.

"Kami pun tak mau dibilang ikut menyebarkan hoaks. Beberapa penggiat medsos lain juga melakukan hal itu agar tidak ikut masuk dalam penyebaran hoaks, terlebih lagi pada tahun politik," ujarnya.

Saring Informasi Sebelum Disebarkan

Penggiat media sosial lainnya, Bowo pemilik akun @sumsel24jam mengatakan setiap informasi yang diterimanya tak akan langsung di posting demi mendapatkan konten viral dari para netizen.

"Karena bahaya juga kalau tidak benar dan menyebarkan berita bohong. Sekarangkan bisa dikenakan pidana melanggar UU ITE," ujar Bowo.

Sejak pemerintah memberlakukan Undang-Undang ITE para penggiat media sosial menurut Bowo lebih berhati-hati saat menyebarkan informasi di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Simak Cara Menghasilkan Uang di Reels Instagram dengan Fitur Gifts
• Agya Terbaru, Tampilan Lebih Mewah dan Bisa Pesan Langsung di Area Pameran PTC Palembang
• Hari Ini Puncak Acara Ziarah Kubro Palembang Darussalam

"Kalau saya sih cari sumbernya dulu, baik dari berita atau langsung. Karena ini berkaitan dengan hukum, juga bisa memicu situasi kekacauan di masyarakat jika informasinya salah," kata dia admin @sumsel24 yang memiliki 43,5 pengikut tersebut.

Pada tahun politik seperti pada Pemilu pada tahun 2024 nanti, Bowo tak menampik banyaknya lirikan dari para calon yang sering mengajak para pemilik akun medsos untuk berkampanye.

Ada juga, sejumlah oknum yang sering meminta untuk memposting kabar tak jelas demi menyerang lawan politiknya yang lain.

"Sering dapat tawaran seperti itu (menyebarkan hoaks) dari oknum. Tapi saya tidak mau, memang sih viral tapikan nanti tersangkut masalah hukum. Karena aturannya dan UU-nya juga ada. Sehingga kita juga harus bijak dalam bermedia sosial," ujar Bowo.

Dosen FISIP UIN Raden Fatah Palembang, Yulion Zalpa mengatakan penggiat media sosial tentunya mesti berkomitmen menjadi garda terdepan dalam upaya menghadang penyebaran hoaks.

"Apalagi, penyebaran hoaks menjelang dan selama tahapan Pemilu maupun Pilkada diprediksi akan semakin massif," kata dia.

Ia menambahkan bukan hanya admin media sosial tetapi publik juga harus semakin sadar membentengi diri agar  tidak terpapar informasi bohong.

Caranya tentu dengan terus melakukan upaya pencegahan penyebaran hoaks.

Dosen muda, lulusan UGM Yogyakarta ini  mengatakan mari sama-sama memastikan setiap informasi yang diterima lebih dahulu disaring.

"Jangan menyebarkan sebelum dipastikan kebenaran informasi tersebut," ujar dia.

Khusus bagi penggiat media sosial ia mengimbau untuk selalu aktif melakukan verifikasi setiap akan memposting informasi di masing-masing media sosial yang dikelolanya.

Meskipun, membutuhkan waktu lebih tetapi trainer Cek Fakta AJI Indonesia ini mengajak lebih memilih tahapan tersebut agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian waktu.

Selain itu, rutin mengunjungi situs resmi penyelenggara Pemilu, seperti kpu.go.id dan bawaslu.go.id juga menjadi langkah tepat untuk mengantisipasi terpapar konten hoaks, tambah dia.(Elsa/ert)