Rokok

Rencana Larangan Total Iklan Rokok Dapat Berisiko Menurunkan Pendapatan Industri Kreatif atau Periklanan

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.


wongkito

Bukan Mengendalikan, Rencana Revisi PP 109/2012 Justru Dinilai Menitikberatkan Pelarangan Total IHT

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Ilustrasi-Perkebunan-Tembakau.jpg

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan proses harmonisasi harus dijalankan dalam setiap penyusunan kebijakan. Proses harmoni

Kemenkumham: Harmonisasi Harus Dijalankan dalam Penyusunan Kebijakan

Ajukan Judicial Review Terkait Perda KTR, Langkah Pedagang Bogor Dinilai Tepat

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendorong kementerian/lembaga melibatkan publik dalam setiap penyusunan peraturan. Kemenkumham m

Aturan Rokok Tuai Polemik, Kemenkumham: Harus Transparan dan Partisipatif

Pemerintah Naikkan Tarif Cukai, Investor Berbondong-bondong Tarik Saham Emiten Rokok

JAKARTA – Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehat

Revisi PP 109/2012 Batasi Ruang Gerak IHT

Revisi PP 109/2012, Pendapatan Negara Berpotensi Menurun 

JAKARTA - Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi

PP 109/2012

Rencana Larangan Total Iklan Rokok Dapat Berisiko Menurunkan Pendapatan Industri Kreatif atau Periklanan

Bukan Mengendalikan, Rencana Revisi PP 109/2012 Justru Dinilai Menitikberatkan Pelarangan Total IHT

Kemenkumham: Harmonisasi Harus Dijalankan dalam Penyusunan Kebijakan

Aturan Rokok Tuai Polemik, Kemenkumham: Harus Transparan dan Partisipatif

Revisi PP 109/2012 Batasi Ruang Gerak IHT

Pakar: Penyusunan Kebijakan Industri Hasil Tembakau Harus Dilihat Secara Menyeluruh