Darurat Iklim: Cerita Tapak dan Menagih Akuntabilitas Iklim Menuju COP31

JAKARTA, WongKito.co – Krisis iklim di Indonesia mencapai titik mengkhawatirkan pada tahun ini. Kebakaran hutan dan lahan gambut berskala besar meluas di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua Selatan, menghasilkan kabut asap pekat lintas batas.

Kemudian, dampak gelombang panas dan musim kering berkepanjangan pasca-El Niño 2026 turut memicu krisis air bersih di berbagai wilayah. Dampak krisis meluas hingga mata pencaharian, kebudayaan masyarakat adat, hingga akses pendidikan anak terganggu. Di tengah penanganan pemerintah yang dinilai belum memadai, masyarakat di tingkat tapak bergerak mandiri menghadapi darurat ekologis ini.  

Guna menjembatani aksi-aksi mandiri tersebut dan membangun solidaritas lintas sektor, Kynan Tegar bekerja sama dengan Kitabisa, LaporIklim, Madani Berkelanjutan, Hutan Itu Indonesia, Kawanpuan, dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menggelar konsolidasi bertajuk “Darurat Iklim, Dari Akar Sampai Global: Ruang Aman Diskusi dan Kolaborasi Menuju COP31 dan Selebihnya” pada Selasa (3/11/2026), di Omah Martimbang, Jakarta.

Kynan Tegar, pemuda adat dari Kalimantan Barat, sekaligus inisiator acara, membuka diskusi dengan masa kecilnya di tengah hutan dan sungai. Ia tumbuh mendengar cerita tentang ketidakadilan, perampasan wilayah, dan perlawanan masyarakatnya. Pada Agustus 2026, ayahnya mengirim pesan WhatsApp bahwa asap di sekitar rumah begitu pekat hingga membuka pintu pun sulit bernapas.

“Musim kering kini menjadi musim kering panjang. Kami hidup dari hutan, ladang, dan padi. Kami khawatir masa depan seperti apa yang menunggu,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa orang-orang terdampak harus didengar langsung, termasuk soal prioritas dan perubahan yang mereka inginkan.

Baca Juga:

• Dies Natalis Unsri ke-66 Meriah, Mahasiswa Asal Myanmar Nyanyi Kebile-Bile
• Aku, Jurnalisme dan Membayangkan Bekerja Bersama Tirto Adhi Soerjo
• Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja Ditunda, SP Soroti Hak Konstitusional Perempuan

Di berbagai daerah, masyarakat dan organisasi lokal telah menjalankan beragam upaya untuk merespons situasi tersebut. Namun, inisiatif yang tumbuh dari kebutuhan di lapangan kerap berjalan sendiri-sendiri, sementara dukungan, sumber daya, dan kesempatan untuk membangun kolaborasi belum selalu tersedia.

“Suara masih terfragmentasi. Kami ingin menyatukannya, bukan menyeragamkan, supaya kerja kolektif tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Fito Rahdianto dari Koalisi Ekonomi Membumi (KEM).

Vikra Ijas dari Kitabisa menyoroti tantangan membangun perhatian publik. Krisis iklim kerap baru mendapat perhatian besar ketika dampaknya sudah parah. Karena itu, pemahaman publik dan kerja bersama perlu dibangun berkelanjutan, bukan hanya saat bencana.

Melalui sesi dialog langsung dan pemutaran film dokumenter “Kalimantan, an Island on Fire”, perwakilan penggerak lapangan dari Sintang, Ketapang, Palangka Raya, Riau, dan Papua Selatan memaparkan realitas berat yang dialami warga.

Hutan yang Hilang, Kehidupan Ikut Terancam

Sembay, perwakilan masyarakat Sintang, Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan, penghidupan, dan kebudayaan masyarakat adat. Rumah Betang sepanjang 118 meter dan setinggi sekitar lima meter, misalnya, bergantung pada kayu hutan untuk pemeliharaannya. Hilangnya hutan berarti hilangnya bahan bangunan, mata pencaharian, dan pengetahuan turun-temurun, serta meningkatnya kerentanan terhadap banjir.

Sembay juga mengingatkan bahwa pemugaran yang membuat kawasan tampak lebih “modern” belum tentu menjawab kebutuhan warga.

“Ketika hutan hilang, sumber kayu untuk rumah, penghidupan para pengrajin, serta tumbuhan untuk pewarna alami dan obat-obatan ikut terdampak. Kehilangan hutan juga berarti kehilangan bagian dari masyarakat adat,” ujarnya.

Ancaman serupa dialami masyarakat di Ketapang, Kalimantan Barat. Hendri Gunawan dari Yayasan Palung menceritakan kebakaran di hutan desa yang dikelola warga Ketapang, Kalimantan Barat, terpantau pada 8 Juli dan merambat hingga Taman Nasional Gunung Palung, habitat orang utan dan satwa lain.

Dalam sekitar 15 hari, sekitar 6.000 hektare hutan desa terbakar. Tim pemadam gabungan warga, relawan, TNI, dan polisi menghadapi gambut yang terus menyala dengan minimnya air.

Kebakaran juga memicu krisis air bersih hingga warga sulit mendapatkan air minum dan memasak. Hendri mengaitkan kondisi ini dengan pembangunan kanal untuk perkebunan sawit sejak 2017 yang mengeringkan gambut dan membuatnya rentan terbakar saat kemarau panjang.

Ia menyoroti ketimpangan: pembukaan lahan dinikmati sebagian pihak, sementara warga kehilangan hutan, kebun, sumber air, dan habitat satwa.

“Kaya boleh, tapi jangan serakah. Kami hanya butuh air bersih. Kami hanya minta tolong bantu jaga rumah kami, hutan tempat kami tinggal bersama berbagai kehidupan di dalamnya,” ujarnya. Menurut Hendri, masyarakat tidak hanya butuh bantuan darurat, tetapi juga perlindungan atas hutan yang menopang hidup mereka.

Darurat air bersih juga dirasakan di Sintang. Zullya Pratiwi dari tim XR Sintang menceritakan sungai yang menjadi sumber air dan tempat mencari ikan mulai mengering. Distribusi bantuan terkendala armada, galon, dan pasokan air. Timnya juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengasapan untuk menangani persoalan kesehatan, termasuk chikungunya.

Perwakilan pemuda asal Papua Selatan, menceritakan penelusuran timnya ke Taman Nasional Wasur pada Oktober 2026, ketika sekitar 8.708 hektare lahan konservasi telah terbakar, termasuk habitat kasuari, labi-labi, dan rusa.

“Saya melihat burung-burung beterbangan mencari tempat hinggap setelah kehilangan pepohonan, bahkan tupai terbakar dan kelelawar bergelantungan di pinggir jalan,” ujarnya.

Menurutnya, warga yang meninjau titik api sempat dituduh sebagai pelaku dan diteriaki. Akses ke sejumlah kampung dihalangi aparat, dan unggahan warga tentang kondisi di Merauke kerap diblokir, sehingga kondisi masyarakat terdampak tidak sampai ke publik yang lebih luas.

Ia juga menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap proyek cetak sawah berskala besar dan upaya mempertahankan pangan lokal.

“Kami sangat tergantung pada hutan. Apa pun yang kami butuhkan ada di sana. Saat ini kami butuh penggerak lokal yang mau membantu menyebarkan isu ini di media, tetapi sering diblokir dan sulit sekali menyuarakannya,” ujarnya.

Krisis Iklim Berdampak pada Pendidikan dan Penghidupan

Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Natanael Undas menyoroti bentang alam di sekitarnya yang berubah, dari kebun karet menjadi perkebunan sawit ilegal, disertai maraknya tambang emas ilegal di sekitar sungai dalam dua dekade terakhir.

Ia juga menyoroti dampak karhutla yang menghentikan pembelajaran tatap muka selama dua bulan.

“Anak-anak harus belajar daring, padahal tidak semua keluarga memiliki perangkat dan jaringan yang memadai. Pemadaman listrik 6–12 jam di sejumlah daerah semakin menyulitkan,” ujarnya.

Bagi Natanael, ketika kesempatan belajar terus berkurang, anak anak beresiko kehilangan kesempatan untuk menentukan masa depan yang berbeda dari kondisi lingkungan dan ekonomi yang mereka hadapi sekarang. Ia mendorong perbaikan fasilitas pendidikan sekaligus penegakan hukum terhadap aktivitas perusak lingkungan.

“Pendidikan adalah akar dari masa depan Indonesia,” tegasnya.

Di Siak, Riau, Cindi Shandoval mengangkat pentingnya membangun penghidupan yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Hampir setengah wilayah Kabupaten Siak merupakan lahan gambut yang rentan terbakar, sementara perubahan penggunaan lahan turut mempengaruhi masyarakat yang bergantung pada lingkungan. Melalui Pinaloka, merek olahan nanas lokal dengan sembilan produk turunan, Cindi berupaya membuka peluang ekonomi dari tanaman yang lebih sesuai dengan kondisi gambut.

Menurutnya, perlindungan gambut perlu disertai pilihan ekonomi yang layak, akses pasar, dan pendampingan agar masyarakat memiliki sumber penghasilan tanpa terus bergantung pada praktik penggunaan lahan yang merusak lingkungan. Inisiatif ini belum menyelesaikan persoalan struktural yang lebih besar, tetapi menunjukkan bahwa upaya menjaga ekosistem perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Selain mendengarkan kesaksian dari tapak, konsolidasi yang dihadiri oleh 80 peserta dari organisasi masyarakat sipil, lembaga pendanaan, akademisi, praktisi komunikasi, hingga influencer ini merumuskan 11 agenda prioritas dalam draft manifesto Aksi Prioritas Indonesia Sadar. Agenda tersebut mencakup penguatan suara kelompok terdampak krisis iklim, perlindungan hak masyarakat melalui perubahan kebijakan, penghentian represi terhadap masyarakat sipil, serta pembangunan ekosistem pendanaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan nyata komunitas.

Trias Fetra, Program Lead MADANI Berkelanjutan, menilai rangkaian kesaksian dari tapak menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan semata bencana musiman, melainkan cermin tata kelola hutan dan gambut yang belum menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas.

“Api dan asap tahun ini datang dari tempat yang sama: gambut yang dikeringkan dan hutan yang terus dibuka. 
Selama hutan alam dan gambut tidak benar-benar dilindungi, warga yang akan terus menanggung akibatnya: kesulitan air bersih, kesehatan terganggu, dan anak-anak kehilangan waktu belajar,” ujar Trias.

Baca Juga:

• Udara Bersih Seakan Menjadi Kemewahan
• Pemuda Sumsel Tuntut Pemerintah Hentikan Warisan Krisis Karhutla
• Warna Sriwijaya dari Mengadvokasi Desil sampai Penangganan KDRT

Menurutnya, akuntabilitas iklim tidak boleh berhenti pada target yang dibawa ke meja perundingan internasional.

“Komitmen iklim Indonesia di COP31 harus bisa diuji di tapak: apakah hutan adat diakui, apakah gambut yang rusak dipulihkan, dan apakah pendanaan iklim benar-benar sampai ke komunitas yang selama ini menjaga hutan. Suara warga yang kita dengar hari ini adalah ukuran paling jujur dari berhasil atau tidaknya kebijakan iklim kita,” tegasnya.

Momentum awal November ini menjadi titik penting bagi konsolidasi masyarakat sipil Indonesia menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye. Menjelang COP31, suara masyarakat dari berbagai wilayah perlu hadir bukan hanya sebagai kesaksian tentang bencana, tetapi juga dalam pembahasan arah perubahan yang dibutuhkan.

Masyarakat terdampak bukan sekadar penerima bantuan atau pihak yang diminta beradaptasi. Mereka punya pengetahuan, pengalaman, dan inisiatif untuk menjaga ruang hidupnya. Dukungan bagi mereka harus nyata: memenuhi kebutuhan air bersih dan layanan dasar, melindungi hutan, menghentikan kerusakan lingkungan, dan memastikan warga punya ruang menentukan masa depannya sendiri.(ril)