Guru Besar Unpad: Marak Kampus Transaksional dengan Birokrat

PALEMBANG, Wongkito.co - Menjelang Pilkada 2024, Guru Besar Universiras Padjadjaran (Unpad), Prof Suwandi Sumartias mengungkapkan marak kampus negeri dan ternama di Indonesia yang melakukan transaksi politik dengan mendukung birokrat.

"Catatan saya, sejumlah kampus baik negeri  maupun kampus ternama lainnya yang melakukan praktik transaksional mendukung calon peserta pada Pilkada," kata dia saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional dengan tema Menakar  Politik Dinasti dan Politik Aji Mumpung dalam Pilkada 2024 yang diselenggarakan UIN Raden Fatah Palembang, Kamis (26/7/2024).

Ia mencontohkan salah satu kampus negeri di Sumatera Utara dengan tegas mendukung Bobby Nasution pada kontestasi Pilkada 2024.

Baca Juga:

• Hadirkan Ade Rai, Dorong Gaya Hidup Sehat Pekerja Pertamina
• Perempuan Disabilitas Hadapi Risiko Kekerasan Berlapis
• Yuk Buat Gulai Cumi yang Lezat

Hal itu, tentunya tidak sesuai dengan tridarma perguruan tinggi, tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Suwandi menguliti kondisi politik kekinian yang disebut sebagai demokrasi rasa dinasti atau politik dinasti dimana anggota keluarga ditempatkan menduduki satu jabatan.

Ia mencontohkan di ranah ekskutif, berdasarkan hasil Pilkada 2020 tercatat  24 kepala daerah  berusia di Bawah 40 tahun, dua diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution,  kemudian 18 lainnya adalah kerabat politisi senior.

Lalu, di ranah legislative temuan Negara Institute menemukan 99  dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 juga masuk dalam kategori politik dinasti, kata dia.

Dengan gambaran tersebut, dia mengungkapkan demokrasi yang dimaksud hanya masih berupa wacana dan retorika belaka. Bisa juga disebut hanya sebagai jargon belaka.

Menurut dia, kekinian demokrasi Indonesia semakin bias alias ambigu, ironis sekali model politik dinasti tampaknya kian menular.

"Tak dipungkiri lagi, politik dinasti menjadi model atau gaya elite untuk mempertahankan kekuasaannya, sekaligus memanipulasi dan membenamkan demokrasi," kata dia Dewan Pakar Aspikom Jabar ini.

Sementara pembicara lainnya, Pakar Hukum Tata Negara, Univeristas Andalas, Feri Amsari mengungkapkan praktik politik dinasti dan politik aji semakin terang benderang tampak saat tahapan pemilu dan Pilpres 2024.

"Kita secara nyata menyaksikan langsung bagaimana upaya penguasa mempertahankan kekuasaanya," kata dia.

Baca Juga:

• Salat Jumat di Masjid Agung Palembang, Usai Ibadah Bonus Kulineran
• Menjaga Tradisi Menyantap Gulo Puan usai Salat Jumat, Kuliner unik Khas Palembang
• Karyawan XL Axiata Santuni Anak Yatim di 15 Kota, Program Semarak Muharram 1446H

Dia menuturkan bagaimana upaya melanggengkan praktik dinasti dengan mengubah regulasi sehingga anak presiden bisa menjadi peserta pilpres.

Belum lagi, kalau bicara pilres bagaimana upaya untuk memenangkan kandidat dilakukan dengan langkah-langkah menerapkan praktik nepotisme, tutur dia.

Hadir juga dalam kesempatan itu, Dekan Fakultas Fisip UIN Raden Fatah Palembang Prof Izomiddin dan Komisioner Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi yang keduanya juga menjadi narasumber seminar nasionan tersebut.(Nila Ertina)