Kebijakan Efisiensi Pemerintah, Berdampak pada Program Penanganan HIV di Sumsel, Simak Penjelasannya

PALEMBANG, WongKito.co - Kebijakan efisiensi dana pemerintah berdampak langsung pada penanganan dan penanggulangan kasus HIV/AIDS, advokasi hukum perempuan dan pendampingan bagi penderita TBC.

Sari Palupi dari Yayasan Intan Maharani (YIM) Palembang mengungkapkan pemberlakuan efisiensi dana pemerintah menjadi tantangan terbesar, dalam menjalankan  program pendampingan HIV/AIDS.

"Konsistensi kita sangat dibutuhkan untuk tetap melakukan pendampingan dan penangganan terhadap penyintas maupun upaya mengadvokasi temuan baru HIV," kata dia, pada  Quarterly Community Task Force Meeting, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga:

• Hoaks: Indonesia jadi Target Revolusi Warna lewat Demonstrasi Agustus 2025, Simak Penelusurannya
• Vespa LX Terbaru Hadir dengan Mesin I-Get 150cc, Ikon Fashion Anak Muda Makin Bertenaga
• Simak Istilah Populer Crypto yang Wajib Dipahami Investor Pemula

Hal senada diungkapkan Lutfie dari Masyarakat Sehata Sriwijaya yang selama ini focus pada isu penanganan dan pendampingan TBC, akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah kegiatan pertemuan dengan para pihak kini tidak adalagi.

"Padahal, pertemuan dengan stakeholder ini menjadi langkah efektif upaya mengadvokasi menjalan program penanganan TBC,"  kata dia.

Ia menjelaskan sebelumnya pihaknya  telah melakukan advokasi sampai ke desa-desa yang menjadi wilayah ADINKES Sumsel.

Beragam kegiatan yang  dilakukan, seperti memberikan makanan tambahan dan bedah rumah, namun kini tidak diselenggarakan lagi, ujar dia.

Joni perwakilan LBH APIK Sumsel mengungkapkan efisiensi juga berdampak pada berkurangnya alokasi dana untuk pendampingan hukum pada masyarakat miskin, terutama perempuan dan anak yang menjadi konsen LBH APIK.

"Kuota penangganan kasus dari pemerintah berkurang, sehingga kami pun terpaksa mengurangi personel pedamping," kata dia.

Temuan Baru HIV di Palembang

Menanggapi berbagai kondisi yang dihadapi pengiat isu HIV, TBC dan advokasi tersebut, Khairul Penjalang dari PKVHI Kota Palembang mengatakan kekinian g terjadi penurunan perhatian pemerintah terhadap dalam penanganan sector Kesehatan dan masalah  terkait dengan kepentingan masyarakat miskin.

Secara khusus, isu HIV memang tenggelam, sehingga menurut dia penting sekali sebagai bagian dari DTF SFC TB-HIV, bersama-sama mengamplifikasi informasi terkait dengan permasalahan HIV di Sumsel dan terutama di Kota Palembang.

"Optimalisasi media social dan jejaring publikasi sangat penting, untuk memperluas cakupan informasi yang disebarkan," kata dia.

Leonardo Koordinator SSR mengatakan kolaborasi antar lembaga sangat  penting bukan hanya untuk sama-sama konsisten menjalan program pendampingan tetapi juga dalam memperluas informasi.

Termasuk juga, ia menambahkan penting bagi anggota DTF untuk menyampaikan langsung permasalah pendampingan HIV/AIDS dan TBC kepada pemerintah, dalam hal ini Wali Kota Palembang.

"Kita harus sama-sama mendorong  pemerintah untuk Kembali terlibat aktif dalam penangganan HIV dan TBC," kata dia.

Dinas Kesehatan Kota Palembang, merilis selama satu semester tahun 2025 terungkap ada 211 kasus baru HIV dan AIDS dengan rincian 154 HIV dan 57 AIDS.

Baca Juga:

• Kenapa Gerhana Bulan 7 September Disebut ‘Bulan Darah’?
• The Alts Hotel Palembang, Hadirkan Wajah Baru, Modern, dan Elegan
• Panggung Rakyat Palembang Suarakan Kesenjangan Ekonomi hingga Lapangan Kerja

Advokasi Officer, Kartika Rosalia menambahkan selain terdampak efisiensi pemerintah, pada forum internasional  juga, isu HIV/AIDS bukan menjadi prioritas, karena donor kini fokus pada transisi energi dan aksi iklim.

Kemudian, di tingkat OPD Kelurahan dan Kecamatan juga masih fokus dengan isu pembangunan dan belum ada yang mengajukan penganggaran pendanaan pemberdayaan, tambah dia.

Karena itu, ia mengajak semua anggota DTF untuk semakin meningkatkan kerja sama, termasuk tadi memperluas jangkaun informasi terhadap penanganan dan pendampingan HIV/AID, TBC dan Nafza.(ert)