Kesenjangan Ekonomi Tekan Kelompok Menegah Bawah, INDEF: Menakar RAPBN Tahun Depan

JAKARTA - Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan atau INDEF menilai kesejangan ekonomi kini semakin menekat kelompok menengah bawah.

Hal itu, terungkap pada  Diskusi Publik "Menakar RAPBN 2026: Arah Kebijakan untuk UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Digital", yang diselenggarakan INDEF pekan lalu.

Ekonom INDEF, Aviliani menghadapi masalah kesenjangan ekonomi tersebut mengusulkan perbaikan beragam skema dalam RAPBN tahun depan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga bisa lebih berdampak langsung.

"Tak hanya itu, program koperasi desa hendaknya diposisikan sebagai penghubung UMKM/petani dengan usaha besar, serta penguatan kelembagaan dan insentif fiskal untuk dorong kemitraan," kata dia, mengutip lama resmi INDEF,  Kamis (11/9).

Baca Juga:

• Hoaks: Link Pendaftaran BSU Kuartal 3 dan 4
• Simak Isi RUU Pertekstilan, Menjaga Sandang Sejajar Pangan dan Papan
• Cek Yuk Bocoran Fiturnya, iOS 26 Bakal Segera Rilis

Sedangan untuk ekonomi digital, ia menekankan prioritas pada keamanan siber demi melindungi transaksi dan aset masyarakat.

Sementara, Izzudin Al Farras menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski bertujuan baik, pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah, mulai dari keracunan makanan, isu halal, hingga dugaan korupsi.

Ia merekomendasikan penghentian sementara untuk evaluasi menyeluruh, kemudian dilanjutkan secara bertahap di lima provinsi prioritas dengan model gotong royong agar lebih efektif dan transparan.

Lalu, Fadhila Maulida mengkritisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KLMP) yang baru separuhnya terdigitalisasi dan masih didominasi usaha tradisional, berpotensi tumpang tindih dengan BUMDes maupun UMKM.

Baca Juga:

• Telkomsel Manjakan Pelanggan dengan Promo Kuota Besar dan Layanan Eksklusif
• The Alts Hotel Palembang, Hadirkan Wajah Baru, Modern, dan Elegan
• Panggung Rakyat Palembang Suarakan Kesenjangan Ekonomi hingga Lapangan Kerja

Ia menyarankan standardisasi model, integrasi dengan entitas lokal, monitoring berbasis indikator, sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta exit strategy dari subsidi menuju kemandirian.

Di sisi lain, Nur Komaria menekankan pentingnya ekonomi digital sebagai penggerak agenda RAPBN 2026, namun anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital justru menurun sehingga berisiko menghambat penguatan infrastruktur dan keamanan siber.

Dia mendorong tambahan alokasi anggaran, percepatan regulasi turunan UU PDP, serta integrasi literasi digital dan AI dalam pendidikan dan pelatihan.(*)