Koalisi Keberlanjutan Media Resmi Dibentuk di Jakarta

JAKARTA, WongKito.co – Sejumlah organisasi pers, perusahaan media, perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil mendeklarasikan Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) sebagai forum kolaborasi untuk memperkuat ekosistem media dan menjaga keberlanjutan jurnalisme di Indonesia.

Deklarasi berlangsung di Gedung IASTH Lantai 6, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y. Kristanti.

Baca Juga:

• Pemkot Sebut Anggaran jadi Kendala Optimalisasi Kampung Iklim
• Trimegah Perkuat Layanan Digital Lewat Pembaruan Aplikasi Investasi Trima+
• BRI Peduli Gelar Pelatihan Kewirausahaan dan Literasi Keuangan untuk PMI Taiwan

Koalisi ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi industri media, mulai dari perubahan model bisnis, disrupsi platform digital, hingga perlindungan terhadap jurnalis.

Beranggotakan 20 Organisasi

Pada tahap awal, Koalisi Keberlanjutan Media beranggotakan 20 lembaga yang berasal dari organisasi profesi jurnalis, perusahaan media, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum, organisasi pengembangan media, hingga perguruan tinggi.

Sejumlah organisasi yang tergabung di antaranya AJI, AMSI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Tempo, Kompas, Tribun Network, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), LBH Pers, Remotivi, PPMN, serta sejumlah universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Al Azhar Indonesia, dan Universitas Atma Jaya Jakarta.

Selain itu, koalisi juga didukung enam mitra strategis, yakni Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PPN/Bappenas, BBC Media Action, International Federation of Journalists (IFJ), serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Untuk periode pertama, AJI, AMSI, dan UMN ditunjuk sebagai presidium yang akan memfasilitasi kerja koalisi selama satu tahun sebelum dilakukan rotasi kepemimpinan.

Susun Peta Jalan

Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi menjadi langkah awal untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan media di Indonesia.

"Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dihadapi," ujarnya.

Ke depan, Koalisi Keberlanjutan Media akan menyusun enam peta jalan utama, yakni membangun konsensus mengenai informasi berkualitas untuk publik, memperkuat regulasi dan tata kelola media, mengembangkan mekanisme pendanaan publik, mencegah kekerasan terhadap jurnalis, memperkuat fondasi finansial media, serta meningkatkan peran masyarakat dalam ekosistem informasi.

Enam agenda tersebut diharapkan menjadi dasar kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan industri media yang sehat, independen, dan berkelanjutan.

Dana Jurnalisme jadi Sorotan

Usai deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bertajuk Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan yang menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Masduki.

Masduki menegaskan bahwa jurnalisme harus dipandang sebagai barang publik (public goods) sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama.

"Harus ada gerakan kolektif. Jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan masa depan generasi bangsa," katanya.

Menurutnya, Koalisi Keberlanjutan Media merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat regulasi, membangun kolaborasi lintas sektor, serta menciptakan mekanisme pendanaan yang mampu menjaga kualitas jurnalisme.

Baca Juga:

• LPDS Luncurkan e-Learning UKW dan Buku Tokoh Perempuan Pers Indonesia
• YLBHI: Ucapan Londo Ireng Mengkhianati Mandat Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat
• Mahasiswa KKN Dorong UMKM Sidomulyo Masuk Ekosistem Digital

Sementara itu, Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, mengatakan media tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi bagi publik, tetapi juga merupakan industri yang membutuhkan dukungan sumber daya agar tetap mampu menjalankan fungsi demokrasi.

"Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Kita harus memastikan media yang tumbuh adalah media yang kredibel karena media merupakan salah satu pilar demokrasi," ujarnya.

Senada, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai Dana Jurnalisme perlu diarahkan untuk memperkuat fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan semata menopang perusahaan media.

"Dana Jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme," katanya.

Adapun Eriyanto mengingatkan pentingnya keberagaman sumber pendanaan agar independensi media tetap terjaga. Menurutnya, mekanisme pendanaan harus diarahkan untuk mendukung lahirnya jurnalisme yang berkualitas sekaligus memenuhi kebutuhan informasi publik.(*)