Perkuat Pembangunan Desa, Dana Hampir Rp750 Triliun Dikucurkan

JAKARTA — Pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan desa melalui pengucuran dana jumbo sebesar Rp750 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyebut dana tersebut akan disalurkan langsung kepada masyarakat desa melalui berbagai skema strategis.

“Hampir Rp750 triliun uang akan masuk ke rakyat, ke desa-desa. Ini sejarah baru,” ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Senin, 19 Mei 2025.

Dari total dana tersebut, Rp250 triliun akan disalurkan melalui program Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih yang didukung oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Baca juga:

• Jadi Primadona: ini 10 Pekerjaan Bidang AI yang Diminati Tahun 2025
• BRI Pacu Sport Tourism dan UMKM Lokal Lewat Purwokerto Half Marathon 2025
• Saham BBCA Diperkirakan Bisa Capai Rp11.300 Persaham

Zulhas menilai selama ini pendanaan dari Himbara terlalu terpusat pada sekitar 20 kelompok usaha besar milik negara, sehingga perlu didistribusikan secara lebih merata hingga ke desa-desa.

Selain itu, sebesar Rp300 triliun akan digelontorkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar pelaku UMKM di wilayah perdesaan. Skema ini diharapkan mampu memperkuat usaha rakyat dan membuka lebih banyak lapangan kerja di tingkat lokal.

“Dana dari Himbara dan perbankan itu akan dikucurkan, tahun ini kira-kira Rp250 triliun masuk ke desa-desa. Kemudian Rp300 triliun untuk KUR juga menyasar UMKM dan masyarakat desa,” lanjut Zulhas.

Pemerintah juga menyiapkan dana sebesar Rp200 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski diakui pelaksanaannya tidak mudah, Zulhas tetap optimistis bahwa implementasinya akan semakin baik ke depan.

“Tentu ada juga program makanan bergizi. Ini memang tidak mudah, tapi mudah-mudahan bisa berjalan lebih baik ke depannya. Kita sudah rapat satu kali membahas hal ini,” imbuhnya.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan komitmennya untuk membebaskan desa dari jerat kemiskinan dan kekurangan gizi. Ia juga bertekad memutus rantai pasok pangan yang panjang—yang membuat harga pangan mahal—serta memberantas praktik tengkulak, rentenir, pinjaman online ilegal, hingga judi daring yang merugikan masyarakat desa.

Target Besar Prabowo

Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KopDes) yang akan beroperasi penuh paling lambat pada 28 Oktober 2025.

KopDes ini diharapkan menjadi pilar ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan, dengan fungsi untuk memperkuat distribusi logistik, memperluas akses permodalan, serta menekan dominasi tengkulak dan rentenir di daerah pedesaan.

Pembentukan KopDes juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas besar pemerintah dalam menekan angka kekurangan gizi dan meningkatkan kualitas kesehatan, khususnya anak-anak. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dan direncanakan rampung pada akhir 2025.

Demi mendukung keberlangsungan program MBG, pemerintah diperkirakan akan menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun per hari, yang akan digunakan untuk pengadaan, distribusi, dan pengelolaan makanan sehat secara merata hingga ke pelosok negeri.

Program Pemerintah untuk Desa yang Sudah Berjalan

Sebelum program-program baru ini diumumkan, pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai inisiatif pembangunan desa yang telah berjalan selama bertahun-tahun, di antaranya:

1. Dana Desa

Diluncurkan sejak 2015, Dana Desa adalah program strategis yang mengucurkan anggaran langsung ke desa-desa dari APBN. Dalam satu dekade terakhir, total dana yang telah digelontorkan mencapai lebih dari Rp500 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan program pemberdayaan masyarakat.

2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan memastikan pemanfaatan Dana Desa berjalan efektif dan sesuai kebutuhan warga.

3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Pemerintah mendorong pendirian BUMDes sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal yang dapat mengelola potensi desa seperti wisata, pertanian, hingga perdagangan.

4. Program Desa Digital

Untuk menjembatani kesenjangan akses informasi, pemerintah melalui Kemkominfo mendorong digitalisasi desa, termasuk melalui pembangunan BTS dan pelatihan teknologi digital.

5. Program Desa Mandiri

Diberikan kepada desa yang mampu membiayai pembangunan dan kebutuhan dasarnya sendiri. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah desa mandiri secara progresif.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 19 May 2025