Posko Rumah Merdeka: PLTU Sumsel I Ancam Sumber Ekonomi Masyarakat Sekitar

MUARAENIM, WongKito.co - Posko Rumah Merdeka, yang selama ini fokus melakukan pendampingan kepada masyarakat terdampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel I, Mulut Tambang menilai di balik megahnya ambisi pembangunan proyek tersebut tersimpan ironi yang mencengangkan, lahan masyarakat di Desa Tanjung Menang dan Jemenang, Kecamatan Niru, terancam lenyap tidak produktif lagi.

"Tanah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal akan diubah menjadi area pertambangan batu bara oleh PT. Cakra Bumi Energi yang merupakan pemegangan IUP Mulut tambang batu bara PLTU Sumsel I," kata Satria Ketua Posko Rumah Merdeka, dalam siaran pers, Jumay (11/7/2025). 

Ia menjelaskan fakta lapangan luas area IUP PT. Cakra Bumi Energi mencapai 9.815 hectare yang berada di areal 
pengunaan lain dimana sebagian besar IUP perusahaan ersebut merupakan wilayah usaha masyarakat yang berupa kebun sawit, kebun karet, dan kebun palawija, dengan status Milik masyarakat perorangan dan merupakan sumber penghidupan utama Masyarakat.

"Sumber penghidupan Masyarakat selama ini dari sektor kebun dan pertanian terancam hilang dalam hitungan hari, dampak dari Proyek Strategis Nasional yaitu PLTU Sumsel I Mulut Tambang," ujar dia lagi.
 

Baca Juga:

• Harga Uniqlo Naik Dampak Tarif Trump, Saatnya Pecinta Mode Kasual Menyesuaikan Diri
• Senjakala Media dan Pentingnya Serikat Pekerja
• Intip Yuk 6 Tempat Glamping di Bandung yang Cocok Dikunjungi untuk Melepas Penat

Terkait dengan penawaran ganti rugi perusahaan tidak masuk adil bagi masyarakat dimana harga yang ditawarkan oleh perusahaan sebesar Rp 25.000,-/m² (Rp 250 juta/hektare).

Padahal, pendapatan masyarakat dari lahan kebun dan pertanian yang berada dalam IUP tambang baru bara PT. Cakra Bumi energi sangat cukup bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seharian dengan perhitungan pendapatan masyarakat dari kebun sawit sebesar Rp 10 juta/hektare/bulan dan dari kebun karet Rp7,2  juta/hektare/bulan.

Hitung-hitungan tersebut tak hanya mencederai akal sehat dan mencabut harapan hidup dari akar paling dalam.  Nilai ganti rugi yang ditawarkan tidak sebanding bahkan dengan satu tahun hasil panen masyarakat.

Atas kondisi tersebut, masyarakat Desa Tanjung Menang dan Desa Jemenang  menuntut ganti untung yang  adil,  dimana mang diminta masyarakat bukan harga fantastis, tetapi nilai manusiawi dan adil, dengan perhitungan membangun sumber ekonomi baru akibat hilang yang sumber ekonomi lama masyarakat berharap harga Ganti untung lahan masyarakat yang masuk dalam IUP PT. Cakra Bumi Energi sebesar Rp 250.000,-/m², Angka yang memungkinkan masyarakat membangun kembali sumber ekonomi setelah tanah digusur.

Satria menambahkan saat ini masyarakat resah atas masa depan yang tak pasti. Masyarakat menuntut pemerintah, baik di tingkat Provinsi Sumsel maupun Kabupaten Muara Enim, untuk mendengar suara akar rumput sebelum membungkam hidup mereka atas nama Proyek Strategis Nasional.

"Ini bukan sekadar konflik lahan atau Ganti rugi lahan  Masyarakat, melainkan pertarungan antara kebutuhan listrik dan hak hidup masyarakat Ring satu PLTU Sumsel I terkhusus di areal IUP PT. Cakra Bumi Energi. Jangan biarkan Lumbung energi di Prov. Sumsel dibangun di atas penggusuran lahan masyarakat secara  tidak adil," tegas dia.

Baca Juga:

• Kolaborasi Nasional untuk Pendidikan : Sampahmu, Sekolahku
• Ironi Larangan Gunakan Plastik, Tapi Masih Diandalkan: Tantangan Nyata Kebijakan Hijau di Palembang
• Nikmati Lanskap Alam dari Bukit Basah, Saksikan Samudra Awan dan City Light Kota Curup

Sementara Sumarlan Kordinator Advokasi Sumsel Bersih, mengatakaan jangan sampai kesejahteraan dan kedamai masyarakat terganggu bahkan terenggut akibat Proyek Strategis Nasional PLTU Sumsel I.

"Seharusnya kehadiran sebuah investasi di suatu daerah haruslah membawa kesejahteraan bagi masyarakat bukan malah membawa petaka dengan memaksa masyarakat hengkang dari lahan usahanya yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Yang menjadi ketakutan masyarakat lahan pehidupan hilang pekerjaan di PLTU Sumsel satu pun tidak didapat, dan akhirnya masyarakat hanya menanggung dampak negative dari sebuah investasi," kata dia.

Seharusnya Pemprov Sumsel dan Pemkab Muara Enim dapat mengintervensi PT. Cakra Bumi Energi untuk dapat transparan dan terbuka serta mengedepankan musyawarah ke masyarakat terkait nilai ganti untung lahan  penghidupan masyarakat yang masuk dalam IUP tambang batu bara PT. Cakra Bumi Energi, sehingga masyarakat dapat menata sumber ekonomi baru untuk kehidupan masyarakat.(ril)