Prabowo minta Menteri Puasa Dinas Keluar Negeri, Habiskan Biaya Rp 46,5 T

JAKARTA - Guna meningkatkan efisiensi anggaran negara, Presiden Prabowo Subianto  memerintahkan menteri dan pemimpin daerah untuk menahan diri dari perjalanan dinas luar negeri selama lima tahun masa pemerintahannya. Langkah ini bertujuan mengalihkan dana perjalanan ke program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

"Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar AS dari perjalanan saja," tegas Prabowo saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

Data menunjukan perjalanan dinas luar negeri pemerintah selama ini tercatat menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 46,5 triliun setiap tahunnya, yang setara dengan sekitar US$3 miliar. Anggaran besar ini mencakup berbagai kegiatan diplomatik dan keperluan lainnya yang dibiayai negara.

Baca Juga:

• Hujan hingga Pagi, Simak Yuk Prakiraan Cuaca Palembang Kamis Berikut ini
• Bos MIND ID Minta Batasi Smelter Nikel, Harga Anjlok
• BBNI Pimpin Penguatan Saham Big Banks, Kata Analis Soal IHSG Sesi Pertama Menguat 1,49 Persen

Prabowo Subianto menilai bahwa jika pengeluaran ini dapat dipotong hingga 50 persen, negara berpotensi menghemat sekitar Rp15 triliun per tahun. Dana yang berhasil dihemat ini, menurut Prabowo, bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital, seperti bendungan, irigasi, dan sekolah.

Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi anak-anak, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Rp15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan," tambah Prabowo.

Selain perjalanan dinas, Prabowo juga menginstruksikan agar anggaran kegiatan seremonial, selebrasi, atau perayaan besar-besaran diminimalkan. Ia meminta dana tersebut dialokasikan untuk program langsung yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya untuk menteri, Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tingkat daerah. Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengurangi anggaran kegiatan yang kurang produktif, seperti seminar atau rapat formal yang seringkali tidak menghasilkan dampak nyata.

Baca Juga:

• Pemerataan Penguatan Jaringan, Telkomsel Perluas Jangkauan Jaringan 4G/LTE di Desa Pulau Legundi Dengan Teknologi Rural Star
• MH Expo 2024, 14 Rumah Sakit dari Malaysia Hadir Pertama Kalinya di Palembang
• Sambut Hari AIDS Sedunia: Sriwijaya Forum Care TB-HIV Gelar Seminar Edukasi untuk Remaja Palembang

Prabowo menginginkan pemimpin daerah fokus pada pengeluaran yang bersifat langsung membantu masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur kecil, penyediaan layanan kesehatan, atau subsidi pangan.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat, tidak, kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," pungkas Prabowo.

Langkah ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah pusat bahwa efisiensi anggaran adalah prioritas utama untuk mendukung pembangunan yang lebih merata. Dengan semangat penghematan, Presiden Prabowo berharap rakyat bisa merasakan dampak positif dari pengelolaan anggaran yang lebih bertanggung jawab.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 04 Dec 2024