Tahun 2024, Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 32,32 Triliun

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga Desember 2024 sebesar Rp 32,32 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp25,35 triliun, pajak kripto sebesar Rp1,09 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp3,03 triliun.

"Terakhir perolehan pajak juga dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,85 triliun," katanya dalam keterangan resmi dilansir pada Selasa, 21 Januari 2025.

Baca Juga:

• Di Demo Pegawai, Kepoin Profil Satryo Soemantri Brodjonegoro
• ITTS dan IDCloudHost Resmi Bersatu untuk Masa Depan Infrastruktur Digital di Sektor Pendidikan
• Oligarki Kuasai 59 Persen Tanah di Indonesia, Simak Penjelasan Kepala Badan Bank Tanah Yuk!

Lebih jauh kata Dwi, dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 174 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp25,35 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp8,44 triliun setoran tahun 2024.

Untuk penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,09 triliun sampai dengan Desember 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp620,4 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp510,56 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp577,12 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp3,03 triliun sampai dengan Desember 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024.

Baca Juga:

• Kopi Pagar Alam dan Lahat Siap Diekspor Lewat Pelabuhan Boom Baru
• 10 Pencapaian BRI Bangun Ekonomi Inklusif, Bukti Nyata untuk Rakyat
• Cek Fakta: HMPV Disebut Virus Buatan Laboratorium dan Siap jadi Pandemi Selanjutnya, Benarkah?

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp816,85 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp647,86 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,57 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Desember 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp2,85 triliun.

Penerimaan  dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp1,33 triliun penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp191,71 miliar dan PPN sebesar Rp2,66 triliun.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 21 Jan 2025