Pemerintah Akan Kaji Tarif Impor

Jakarta, Wongkito.co - Untuk melindungi produk lokal Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan koordinasi terkait bea masuk impor.

Pasar dan regulasi di Indonesia masih terlalu longgar sehingga barang impor masuk dengan murah, setelah menerima perwakilan 40 orang pemilik usaha yang berjualan di platform online. Selasa, 15 agustus 2023.

“Kebijakan bea masuk untuk produk-produk jadi dari luar ini juga harus kita lihat lagi. Kalau tidak produk lokal tidak bisa lebih besar. Tadi saya liat sendiri harganya tidak masuk akal, sudah ada predator pricing karena kita terlalu longgar,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam konferensi per.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah merasa perlu melindungi produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Pasalnya negara-negara lain juga melindungi produknya sendiri terhadap gempuran barang impor dari negara lain. 

Baca juga

• Jangan lupa Sedia Payung, Palembang Berpotensi Hujan Ringan
• Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan 2023, UIN Raden Fatah Diiikuti 5.054 Mahasiswa Baru
• Presiden Jokowi, Anugerahi Herman Deru Penghargaan "Adhikarya Naraya Pembangunan Pertanian"

Teten mencontohkan jika eksportir harus melengkapi 21 jenis sertifikat hanya untuk mengirim pisang ke luar negeri. Dibandingkan di pasar Indonesia, produk impor lebih murah daripada produk sejenis meskipun membutuhkan biaya transportasi dan bea masuk yang seharusnya membuat harga produk impor lebih mahal. 

Menyikapi hal tersebut, pemerintah bakal mengkaji bea masuk barang impor agar produk UMKM dapat berkembang. Saat ini barang impor lebih murah karena pelaku usaha lokal harus membayar beraneka pajak yang turut ditambahkan dalam harga barang. 

Sebaliknya, penjual dari luar negeri yang memanfaatkan platform cross border seperti TikTok Shop, tidak dikenakan bea masuk. Kondisi seperti ini yang menyebabkan perbedaan rentang harga pada barang lokal dan impor semakin jauh. 

“Terdapat perbedaan harga hingga 30 persen antara produknya dengan produk serupa buatan luar negeri,” ujar Co-Founder pakaian lokal Jiniso, Dian Fiona, dikutip dari Antara, Seni. Adanya perbedaan harga tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih produk impor yang cenderung lebih murah meski kualitas produk dalam negeri lebih bagus.

Baca juga

• Ingkatkan Kekayaan Intelektual, LP2M UIN Raden Fatah Gelar Lokakarya Pencatatan HKI
• Seminar "Peran Humas dalam Mewujudkan Good University Governance", Masyarakat Terbiasa Menerima Informasi Cepat dan Murah
• Dubes Australia Tinjau IPAL Palembang, Dukung Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Dian mengaku tidak mempermasalahkan impor karena telah ada bea masuk. Namun dirinya mempermasalahkan barang yang dijual melalui TikTok dan sejenisnya dikenakan pajak atau tidak. Pasalnya jika tidak dikenakan pajak maka pedagang impor tersebut dapat banting harga.

Para pedagang mengeluhkan perihal regulasi impor yang belum ketat serta biaya untuk ekspor mereka yang tinggi. Mereka berharap agar Indonesia dapat meregulasikan sesuatu yang lebih baik. “Ini agar produk lokal dapat bersaing dengan produk impor serta melindungi barang lokal dari gempuran barang dari luar,” ujarnya. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Khafidz Abdulah Budianto