KabarKito
AMSI Sumsel Deklarasi Pilkada Damai dan Diskusi Publik Anti Hoaks
PALEMBANG, WongKito.co - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Selatan didukung Polda Sumatera Selatan menyelenggarakan deklarasi Pilkada Damai dan Diskusi Publik Anti Hoaks, di Palembang, Jumat (15/11/2024).
Usai pembacanaan naskah deklarasi, dilanjutkan diskusi publik menghadirkan narasumber Kabid PKP Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Andi Suman, Pengamat Politik, Bagindo Togar dan Trainer Cek Fakta bersertifikat Google, Nila Ertina FM yang dihadiri puluhan peserta anggota AMSI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, SMSI, PWI dan IJTI Sumsel.
Ketua AMSI Sumsel, Ardy Fitriansyah, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk menjaga Pilkada serentak yang kondusif, kini tinggal menghitung hari, tepatnya pada Rabu (27/11/2024).
"Kami ingin mendorong partisipasi semua pihak untuk mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis. Informasi yang akurat serta anti-hoaks menjadi kunci utama terciptanya pilkada yang kondusif," kata dia.
Baca Juga:
- AMSI-UNESCO Perkuat Kapasitas Jurnalis pada Pilkada Serentak
- Yuk Buat Gembong Ketan
- Kemendagri Larang Penyaluran Bansos, Jaga Netralitas Pilkada
Andi Suman dalam kesempatan itu mengatakan hingga kini pihaknya masih menghimpun data terkait penyebaran hoaks menjelang dan selama tahapan Pilkada 2024.
"Sosialisasi terkait dengan upaya mengajak masyarakat tidak memercayai hoaks terus kami sampaikan, dengan melibat semua lapisan masyarakat," kata dia.
Tentunya pihaknya tambah dia menyambut gembira inisiasi masyarakat dalam bersama-sama mengantisipasi penyebaran hoaks. "Termasuk kami mengapresiasi penyelenggaraan deklarasi dan diskusi hari ini," kata dia lagi.
Sementara Pengamat Politik, Bagindo Togar menjelaskan hingga kini menilai belum ada peserta Pilkada di Sumsel, baik calon gubernur dan wakil maupun calon walikota dan wakil walikota atau calon bupati dan wakil bupati, yang menunjukan keberpihakan mereka terhadap pentingnya mendorong terbukanya ruang demokrasi yang seluas-luasnya.
"Mereka cenderung menahan diri, bukan saling mengkritisi saat debat publik yang diselenggarakan KPU," kata dia.
Padahal, menurut dia idealnya, ajang politik seperti Pilkada ini dapat digunakan untuk mendorong terlibatnya semua lapisan masyarakat dalam pesta demokrasi, termasuk saling mengkritik, adu gagasan dan adu argumen dan lainnya yang erat kaitannya untuk kepentingan memajukan bangsa.
Ia juga menyayangkan penyelenggara Pilkada masih memerankan diri sebagai panitia bukan mengambil peran penting memfasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Contohnya, KPU Sumsel justru mendatangkan grup band dengan sewa yang mahal dibandingkan melaksanakan event-event yang mengedukasi masyarakat secara langsung dan berdampak pada kepentingan masa akar rumput.
Sementara Nila dalam kesempatan itu, menjelaskan tren penyebaran hoaks menjelang Pilkada 2024 semakin meningkat, namun khusus di Sumatera Selatan memang belum terindentifikasi sebanyak di daerah lain, seperti di Sumatera Barat dan Jawa Timur.
Baca Juga:
- Lebih Aman! Atur Limit Penggunaan Kartu Debit Sekarang Ada di BRImo
- Intip Yuk Crazy Rich di Indonesia yang Punya Bisnis Bank
- Hoaks: Suami Puan Maharani Ditangkap KPK
Namun, semakin mendekati hari pencoblosan terjadi peningkatan penyebaran konten hoaks, terutama di media sosial, ujar dia.
Dia mengungkapkan data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menunjukan pada semester I 2024 tercatat 2.119 konten hoaks yang beredar, dimana 31,6 persen adalah isu politik, angka tersebut hampir menyamai temuan pada tahun 2023 yang mencapai 2.330 kasus.
“Ini menunjukkan tren yang memprihatinkan. Karena itu, AMSI Sumsel terus mengingatkan media anggotanya untuk melakukan verifikasi berlapis terhadap informasi yang dicurigai mengandung hoaks,” tegas Nila.(*)
