APBN Surplus Rp28,9 Triliun Januari 2022, Berbalik Positif

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media mengenai dana alokasi umum (DAU) usai menghadiri rapat paripurna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021. (Foto: Ismail Pohan/TrenAsia)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal 2022 berbalik surplus setelah tahun lalu mengalami terkontraksi.

APBN Januari 2022 terakselerasi oleh semua komponen sehingga terjadi surplus sebesar Rp28,9 triliun setelah Januari 2021 mengalami defisit Rp45,5 triliun.

"Sekarang kita mengalami surplus Rp28,9 triliun berarti terjadi perbaikan 163,5 persen. Ini adalah suatu situasi APBN kita mengalami situasi pembalikan yang sangat baik," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Youtube Kemenkeu RI, Selasa, 22 Februari 2022.

Baca Juga :

Bendahara Negara menjelaskan realisasi penerimaan negara mencapai Rp156 triliun dan belanja negara Rp127,2 triliun.

Pendapatan negara tercatat tumbuh 54,9% year on year (yoy) tetapi belanja negara turun 13% (yoy). Tahun ini, target penerimaan negara Rp1.846,1 triliun sedangkan belanja negara Rp2.714,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan penerimaan pajak sepanjang Januari 2022 mencapai Rp109,1 triliun sedangkan bea cukai Rp24,9 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp22 triliun.

"Kenaikan yang luar biasa tinggi dari penerimaan pajak tentu sesuatu yang kita syukuri tapi perlu kita waspadai," tukasnya.

Lebih lanjut, dia memaparkan penerimaan pajak tersebut didukung oleh PPh non migas yang mencapai Rp61,14 triliun atau mengalami kenaikan 56,7%.

Kemudian ada juga kontribusi dari PPN dan PPnBM yang berhasil tumbuh 45,86% atau mencapai Rp38,43 triliun. Sedangkan PPh Migas mencapai Rp8,95 triliun karena adanya kenaikan harga migas sehingga capainnya pun melonjak ke 281,2%.

Dilihat dari jenis pajak, PPh 21 berkontribusi 16,7% atau tumbuh 26,9%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dari pemanfaatan tenaga kerja.

Dari sisi belanja, untuk belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp21,8 triliun, belanja non K/L Rp50,4 triliun dan realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp54,9 triliun.

Dia menambahkan, keseimbangan primer pada Januari 2022 tercatat surplus Rp49,4 triliun, berbalik positif dibandingkan dengan Januari 2021 yang defisit Rp20,8 triliun.

Sementara itu, pembiayaan anggaran tercatat mengalami penurunan hingga 101,8% menjadi Rp3 triliun dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp166,6 triliun. Hal ini  karena pemerintah belum banyak menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

"Dalam situasi belum mengeluarkan surat berharga, kita masih punya SILPA Rp25,9 triliun," imbuh Sri Mulyani.

Meski kinerja ini sudah menunjukkan arah dan ritme pemulihan ekonomi yang baik, namun dia mewaspadai karena tantangan ke depan masih perlu diantisipasi.

"Tentu kita harus menjaganya karena ini bukan merupakan suatu jaminan. Tantangan ke depan yang kami sudah sebutkan tadi, entah itu yang berasal dari pandemi ataupun yang berasal dari disrupsi sisi supply, komoditas, geopolitik, kenaikan inflasi serta suku bunga dunia harus menjadi perhatian kita pada tahun 2022," ungkap Sri Mulyani.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Daniel Deha pada 23 Feb 2022 

Bagikan
Redaksi Wongkito

Redaksi Wongkito

Lihat semua artikel

Related Stories