Belanja Negara 2023 Dipatok Rp2,9 Kuadriliun, Ini Penjelasan Menkeu?

JAKARTA -Pemerintah akan mematok belanja negara tahun 2023 sebesar Rp2,9 kuadriliun hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  dalam paparan rencana belanja Indonesia pada tahun depan atau 2023.

Ia menyampaikan bahwa belanja negara tahun depan pada kisaran 14,09 % hingga 14,71 % dari Produk Domestik Bruto (pdb) atau pada kisaran Rp2,8 kuariliun hingga Rp2,9 kuariliun. Dari anggaran sebesar itu dibagi untuk belanja pusat sebesar Rp2,02 kuadriliun hingga Rp2,1 kuadriliun dan transfer dana ke daerah 800 triliun hingga 826 triliun.

Menkeu menyampaikan bahwa belanja negara tahun 2023 akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional.

"Prioritas belanja digunakan untuk kepentingan pemulihan ekonomi nasional, " ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya dikutip Senin, 18 April 2022.

Baca Juga:

• Jokowi Terbitkan Perpres, Pemda Kini Berwenang Keluarkan Izin Pertambangan Minerba
• Inilah 2 Aturan Baru OJK untuk Manajemen Risiko dan Kredit Perbankan BPR
• AnterAja Targetkan Layani 1,5 Juta Parsel per Hari, Gunakan Teknologi Robot

Menkeu memaparkan lima prioritas belanja negara pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Pertama, untuk perlindungan sosial sebesar Rp349 triliun hingga Rp332 triliun. Sri Mulyani menyampaikan bahwa alokasi anggaran ini diutamakan untuk menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat dan mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif. 

Ia menyampaikan bahwa Kemensos akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial dan data akan semakin dimutakhirkan. 

Kedua, Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran kesehatan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp255 triliun dengan alokasi penanganan COVID-19 sebesar Rp116,4 triliun. 

Dari yang tahun sebelumnya belanja kesehatan sebesar 312 triliun dengan 190 triliun untuk penanganan COVID-19. Ia menjelaskan bahwa anggaran kesehatan pada 2023 untuk mendukung reformasi dibidang kesehatan oleh Kemenkes, memberikan jaminan kesehatan nasional, meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan, membangun sarana prasarana kesehatan di daerah, meningkatkan layanan kesehatan serta menurunkan stunting dan termasuk penyakit seperti tuberkulosis. 

Baca Juga:

• Matahari (LPPF) Gandeng Tokopedia Kembangkan Industri Fesyen, Luncurkan Official Store
• Bikin Es Merah Delima Yuk! Ini Caranya Mudah Dipraktikkan
• Kesempatan, Berikut Daftar BUMN Buka 2.700 Lowongan Kerja Baru

Ketiga, untuk anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pada sektor ini sebesar Rp595,9 triliun hingga Rp563,6 triliun. Hal ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp542,8 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa terhadap murid, Kartu Indonesia Pintar (KIP), membayar tunjangan profesi guru dan PNS dan operasional sekolah melalui BOS serta biaya operasional PAUD, dimana 6,5 juta anak usia dini akan mendapat manfaat. 

Keempat, yakni pada tahun depan direncanakan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp367 triliun hingga Rp402 triliun. Anggaran ini digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan program penting seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi, irigasi, jalan, jembatan, kereta api, infrastruktur teknologi informasi dan satelit. Anggaran yang direncanakan untuk itu sebesar R367 -Rp402 triliun.

Kelima, anggaran untuk belanja pembangunan IKN  yang dialokasikan sebesar Rp27 hingga Rp30 triliun. Sri Mulyani menyampaikan anggaran ini dialokasikan dalam rangka untuk membangun infrastruktur dasar, gedung pemerintahan dan kementerian untuk simpul konektivitas. 

Dialokasikan juga untuk pembangunan awal dibidang sekolah dan kesehatan, serta untuk mendukung belanja sarana dan prasana dibidang ketahanan dan keamanan.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa tahun depan akan terus mengendalikan biaya operasional pemerintahan agar tetap terjaga secara efisien dan terkendali, sehingga anggaran dialokasikan untuk belanja produktif.

"Tahun depan akan terus mengendalikan biaya operasional pemerintahan agar tetap terjaga secara efisien dan terkendali, sehingga anggaran dialokasikan untuk belanja produktif.Tahun depan momentum utk menjaga pemulihan ekonomi tetap dijaga dgn dukungan anggaran peemerintaan," ujar Sri Mulyani. 
 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Heriyanto pada 19 Apr 2022