Ragam
BUMN Bermasalah Terima PMN, Simak Penjelasan Menteri Erick
JAKARTA - Sebanyak tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bertujuan utama untuk menjalani penugasan, memperkuat modal, dan melakukan restrukturisasi.
Menteri BUMN Erick Thohir sebagai tanggapan terhadap respons negatif terkait suntikan dana PMN kepada 17 perusahaan BUMN tahun anggaran 2024.
Erick Thohir menjelaskan bahwa hampir 70 persen BUMN yang menerima suntikan dana PMN mendapatkannya karena alasan penugasan atau restrukturisasi.
"Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," terang Erick di Jakarta.
Baca Juga:
- Fakta: Virus West Nile yang Mematikan Menginfeksi Warga Israel
- Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, Langkah OJK Sumsel Babel untuk Kemajuan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
- Prakiraan Cuaca Palembang Senin, Sore Berpotensi Hujan Petir
Menteri BUMN ini juga menegaskan bahwa kementeriannya bekerja sama erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam proses pemberian modal kepada BUMN.
Tidak semua BUMN dikelola langsung oleh Kementerian BUMN. Erick mencontohkan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
Dalam hal ini, Erick Thohir dan Sri Mulyani telah sepakat untuk memetakan kewenangan pemberian modal antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
3 BUMN Bermasalah Terima PMN
Di antara 17 perusahaan BUMN yang menerima suntikan dana PMN, terdapat tiga perusahaan yang memiliki masalah keuangan, yaitu PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Bio Farma (Persero), dan LPEI.
PT Varuna Tirta Prakasya dan PT Bio Farma menerima PMN non tunai berupa barang milik negara (BMN) masing-masing senilai Rp24,12 miliar dan Rp68 miliar. Sementara itu, LPEI menerima PMN tunai sebesar Rp5 triliun.
Berdasarkan catatan Bisnis, Varuna Tirta Prakasya termasuk dalam daftar enam perusahaan BUMN yang diisukan akan dibubarkan.
Namun, Direktur Utama Varuna Tirta Prakasya, Adi Nugroho, mengklarifikasi bahwa pihaknya belum pernah diajak berdiskusi mengenai rencana pembubaran tersebut.
Adi Nugroho juga menyatakan bahwa perusahaan masih aktif menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan fokus pada restrukturisasi serta peningkatan kinerja.
“Kami dari manajemen belum pernah diminta atau diajak berbicara terkait isu pembubaran" terang Adi saat rapat bersama DPR dan Menkeu.
Sebelumnya pada tanggal 3 Juli 2024, DPR dan Pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total sebesar Rp 27,4 triliun pada tahun anggaran 2024.
“Kami juga menyepakati PMN ini harus terus dimonitor dengan key performance indicators yang akan dimintakan pada para manajemen BUMN dan tadi telah dimintakan laporan setiap 6 bulan kepada Komisi XI,” terang Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, (3/7)
Berikut rincian kucuran dana PMN 2024
PMN Tunai Tahun Anggaran 2024
1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero): Rp 1,89 triliun
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): Rp 5 triliun
3. PT Kereta Api Indonesia (Persero): Rp 2 triliun
4. PT Industri Kereta Api Indonesia: Rp 965 miliar
5. PT Hutama Karya (Persero): Rp 1 triliun
6. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero): Rp 1,5 triliun (untuk uang muka pengadaan tiga unit kapal baru penumpang yang telah melewati batas usia operasi)
7. Kewajiban penjaminan pemerintah: Rp 635 miliar
Baca Juga:
- Tertinggi Terjadi di Palembang, Inflasi Juni Year on Year Sumsel sebesar 2,48 Persen
- Pasar Kertapati Makin Sepi, Pedagang masih Tetap Bertahan
- Ayo Segera Daftar! Kemenag Buka Beasiswa Santri 2024, UIN Raden Fatah Tawarkan Prodi Jurnalistik dan Ilmu Perpustakaan
PMN Non Tunai Tahun Anggaran 2024
1. PT Hutama Karya (Persero): Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 1,93 triliun
2. PT Len Industri (Persero): Konversi utang senilai Rp 649,22 miliar
3. PT Bio Farma (Persero): BMN senilai Rp 68 miliar
4. PT Sejahtera Eka Graha: BMN senilai Rp 1,22 triliun
5. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero): BMN senilai Rp 24,12 miliar
6. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero): BMN senilai Rp 367,53 miliar
7. Perum DAMRI: BMN senilai Rp 460,72 miliar
8. Perum LPPNPI/Airnav Indonesia: BMN senilai Rp 301,89 miliar
9. PT Pertamina (Persero): BMN senilai Rp 4,18 triliun
10. PT Perkebunan Nusantara III (Persero): BMN senilai Rp 828,36 miliar
11. Perum Perumnas: BMN senilai Rp 1,1 triliun
12. PT Danareksa (Persero): BMN senilai Rp 3,34 triliun
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 08 Jul 2024
