Ekspedisi Umumkan Kenaikan Tarif, Ibu-Ibu Keluhkan Harga Bahan Pangan Melonjak, Dampak Rencana Kenaikan PPN?

Ilustrasi pempek menjadi salah satu produk pangan yang paling banyak dikirim mengunakan ekspedisi ke luar kota Palembang (Foto WongKito.co/doc)

PESAN singkat menyebar kepelanggan salah satu layanan ekspedisi di Kota Palembang, beberapa hari lalu.

Isi pesannya begini:
Dengan berat hati kami infokan bahwa mulai 01 Januari 2025, tarif ongkir regular mengalami kenaikan sebesar   Rp 2.000,- dari tarif sebelumnya.

Contoh :
Tarif Jabodetabek
3 kg = Rp. 29.000,- naik jadi Rp. 31.000,-

Alasan kenaikan tarif tersebut, menurut informasi yang dikirimkan melalui nomor resmi WhatsApp ekspedisi tersebut disebutkan penyesuaian harga dilakukan karena kenaikan biaya operasional dan agar pelayanan lebih optimal ke pelanggan.

"Kami tetap upaya untuk menghadirkan service aman dan terjangkau untuk seluruh pelanggan ya. Terima Kasih," lanjut informasi resmi dari ekspedisi tersebut.

Baca Juga:

Kenaikan tarif ekspedisi tentunya menjadi memberatkan bagi pelaku usaha mikro kecil, karena selama ini  mereka mengantungkan jasa layanan antar untuk menyampaikan produk yang  dijual.

"Saya kaget menerima WA yang berisi informasi kenaikan tarif ekspedisi," kata Liliana salah seorang perajin pempek.

Ia mengaku selama ini memilih ekspedisi yang Amanah dan pempek diterima dengan kondisi baik ke pelanggan. Kebetulan ada ekspedisi yang belum lama beroperasi menggunakan truk dilengkapi pendingin dan jadi pilihan karena tarifnya juga cenderung murah.

Dia berharap agar kenaikan tarif ekspedisi tidak dibarengi dengan melonjak Harga kebutuhan pokok lainnya.

Apalagi selama ini, mendapatkan ekspedisi dengan tarif lebih murah sangat berdampak pada peningkatkan penjualan pempek ke berbagai kota terutama Jabodetabek, tambah dia.

Any warga Palembang mengungkapkan beberapa hari ini harga keberbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional juga mengalami  kenaikan.

"Harga bahan pangan kini mulai naik, naik semua," keluh dia menyampaikan ke tetangganya.

Dia mencontohkan harga minyak goreng kini paling murah Rp 17 ribu per liter, padahal sebelumnya berkisar Rp 15 ribu per liter untuk merek yang disubsidi pemerintah.

Sedangkan harga telur ayam mencapai Rp 30 ribu per kilogram, kata dia.

Kenaikan beragam harga kebutuhan pangan tersebut selama ini dinilai lumrah menyambut hari besar, terutama lebaran Idul Fitri juga Natal dan Tahun Baru.

Namun, rencana kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dari 11 persen juga berperan dalam memacu naiknya harga beragam kebutuhan pokok.

Kontra Produktif

Penolakan terhadap rencana pemerintah menerapkan kenaikan PPN 12 persen per 1 Januari 2025 hingga kini terus berlanjut.

Salah satu penolakan kenaikan PPN tersebut disampaikan Tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Alissa Wahid yang menilai kebijakan menaikan PPN 12 persen tersebut kontra produktif bagi perekonomian dalam menghadapi beragam tantangan.

"Kenaikan PPN akan berdampak luas dan mestinya rencana tersebut tidak direalisasikan guna menghindari gejolak di tengah masyarakat," kata dia mengutip kompastv, Minggu (29/12/2024).

Idealnya, menurut dia pemerintah menunjukan keberpihakan kepada rakyat di tengah perekonomian bangsa dan dunia yang tidak baik-baik saja.

Kondisi saat ini, pemerintah mestinya menelaah secara optimal terhadap kebijakan apa untuk mendukung perekonomian rakyat.

Alissa mengatakan langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah adalah menerapkan efektivitas dan efisiensi terhadap birokrasi pemerintah itu sendiri.

Dengan menerapkan pemerintahan yang efektif dan efisien dari pemerintah pusat sampai ke struktur pemerintah terendah di desa-desa akan dapat menghemat pengeluaran negara dan tentunya berdampak pada peningkatan pemasukan kas negara.

Baca Juga:

Sebelumnya, Youtuber Ferry Irwandi dalam tayangan videonya yang diberi judul PPN & Fasilitas Super Mewah Pejabat Indonesia mengungkapkan beragam bentuk kemewahan  yang dinikmati oleh pejabat, salah satunya pembelian mobil dinas di Sumatera Barat.

Selain itu, dicontohkan juga pembangunan rumah dinas pejabat bupati dan berbagai kelakuan birokrat yang tampak hidup bermewah-mewah dan menghamburkan puluhan miliar rupiah uang negara  untuk kebutuhan pribadi, rumah dinas dan kendaraan serta Gedung kantor.

Mengkritisi rencana kenaikan PPN, Ferry juga secara tegas menolak, dan meminta  pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana tersebut, dan berpihak  pada kepentingan masyarakat, karena masyarakat kelas menengah dan kelas bawahlah yang akan mengalami dampak langsung dari kenaikan PPN menjadi 12 persen tersebut.(Nila Ertina)


Related Stories