Kominfo Siapkan Strategi Hadapi Penyebaran Berita Hoaks

Jakarta, Wongkito.co - Berita bohong atau hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 banyak berseliweran. Untuk itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan tiga strategi.

Berita hoaks meningkat 10 kali lipat pada tahun ini, dibandingkan tahun sebelumnya 2022, hal ini dapat diprediksi mendekati tahun politik. Minggu, 29 Oktober 2023.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyebut ada tiga langkah strategi yang dipersiapkan. “Meningkatkan kesadaran masyarakat, menangani konten hoaks bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan patroli siber,” ujar Budi Arie dalam keterangannya.

Soal strategi pertama, Menkominfo bakal melakukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks Pemilu. Selain itu, Kemenkominfo akan meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya.

Langkah kedua, Kemenkominfo akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menangani penyebaran konten hoaks Pemilu. Hal ini sebagai langkah mengurangi berita hoaks di berbagai media sosial yang beroperasi di Indonesia.

Baca juga

• Di Usia Berapa Perempuan Mengalami Manopause ?
• OJK Kredit Pertanian di Bali Hanya 5,13 Persen
• UKM Rentan Kejahatan Siber

Strategi pamungkas, Kemenkominfo akan meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoaks Pemilu. Budi menyebut strategi tersebut tidak dapat serta merta dapat menanggulangi hoaks pemilu tanpa peran serta masyarakat. 

“Masyarakat jangan sampai terpancing berita sensasional yang berpotensi memicu emosi dan mendorong tidak membagikan berita tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu,” ujar Budi.

Menkominfo menegaska masyarakat harus memastikan terlebih dahulu kebenaran dari suatu berita berdasarkan fakta, bukan hanya opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Budi juga meminta masyarakat untuk mengecek sebuah berita dari berbagai sumber dengan membandingkan judul yang mencolok dan kontroversional guna mengetahui kebenarannya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan masyarakat perlu mencari informasi dari sumber terpercaya khususnya dari media besar untuk menekan berita hoaks.

Pasalnya saat ini banyak berita hoaks yang dibuat melalui teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelegence. “Kemarin mungkin teman-teman juga sudah melihat bahwa video Presiden tahun 2015 dilakukan editing menggunakan AI dan seolah-olah Presiden Jokowi mengucapkannya dalam bahasa Mandarin,” ujar Semuel.

Baca juga

• Hasil Reses Tahap III Dapil I DPRD Sumsel, Minta Perjuangkan Soal Asrama Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang ke Kementerian PU PR
• 10 Besar Produsen Jagung Indonesia: Jatim Paling Tinggi, Sumsel di Posisi Buncit
• Sekolah di Banyuasin Minta Sumur Bor dan Perbaikan Ruang Kelas, Hasil Reses Tahap III Dapil X DPRD Sumsel

Dirinya juga berpesan kepada masyarakat agar berhati hati dalam menggunakan teknologi yang semakin canggih. Semuel menyebut para pembuat dan penyebar hoaks telah memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut untuk membuat konten yang mirip dengan aslinya. 

Berdasarkan data Kemenkominfo, terjadi peningkatan isu hoaks sebanyak 10 kali lipat. Pada tahun 2022 tercatat hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoaks Pemilu.

Dalam data itu tercatat pada bulan Oktober ini telah terdapat 21 kasus hoaks soal pemilu. Jumlah tersebut lebih banyak jika dibanding bulan September yang hanya 13 kasus dan bulan Agustus sejumlah 18 kasus. 

Kemenkominfo juga telah meminta take down sebanyak total 526 konten hoaks pemilu kepada aplikasi media sosial. Dari jumlah tersebut, baru 378 konten yang di take down oleh pihak terkait. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Khafidz Abdulah Budianto pada 28 Oct 2023