KPPU Ungkap Dugaan Kartel Minyak Goreng, 27 Perusahaan Dilaporkan ada Dari Sumsel

JAKARTA - Kasus langka dan mahalnya minyak goreng beberapa waktu lalu kini terus bergulir,  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menaikan status hukum dari tahap Penyelidikan ke tahap Pemberkasan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU mencatat terdapat 27 terlapor dalam perkara kartel minyak goreng ini yang diduga melanggar dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni pasal 5 (tentang penetapan harga) dan pasal 19 huruf c (tentang pembatasan peredaran atau penjualan barang dan jasa).

Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean mengatakan, pihaknya telah mulai melakukan penyelidikan terkait kasus kartel ini sejak 30 Maret 2022.

"KPPU telah mulai melakukan Penyelidikan atas kasus tersebut sejak 30 Maret 2022 dengan nomor register No. 03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia," kata Gopprera dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu, 20 Juli 2022.

Baca Juga:

• Pertamina Internasional EP Studi Banding Kehandalan Operasional dan Sistem Integrasi Pengamanan Tangki di Kilang Plaju
• Hewan Ternak Wajib Tes PCR ? ini Penjelasannya
• Mengenal Sosok di Balik Pempek Warna-Warni, Rahmawati Perempuan Pejuang Sayuran

Menurut Gopprera, KPPU saat ini telah mengantongi dua jenis alat bukti yang ada. Sehingga nantinya kasus ini dapat diteruskan ke tahap pemberkasan.

Nantinya, dalam proses pemberkasan tim KPPU akan melakukan penelitian kembali terkait laporan hasil penyidikan dari  tim investigator dan menyusun laporan dugaan pelanggaran yang akan dibacakan investigator penuntutan KPPU dalam sidang majelis pemeriksaan pendahuluan.

Sebelumnya, endusan kartel minyak goreng ini terlihat dari tren penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) pada masa dan pasca larangan ekspor CPO tidak diiringi oleh penurunan harga minyak goreng kemasan.

Dalam temuannya, diduga ada ketimpangan penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit secara nasional. Ketimpangan ini berpotensi membawa permasalahan persaingan usaha terkait penguasaan lahan dan kontrol di sisi hilir produk. 

Berikut 27 Perusahaan terlapor dugaan kartel:

1. PT. Asian Agro Agung Jaya

2. PT. Batara Elok Semesta Terpadu

3. PT. Berlian Eka Sakti Tangguh

4. PT. Bina Karya Prima

5. PT. Incasi Raya

6. PT. Selago Makmur Plantation

7. PT. Agro Makmur Raya

8. PT. Indokarya Internusa

9. PT. Intibenua Perkasatama

10. PT. Megasurya Mas

11. PT. Mikie Oleo Nabati Industri

12. PT. Musim Mas

13. PT. Sukajadi Sawit Mekar

14. PT. Pacific Medan Industri

15. PT. Permata Hijau Palm Oleo

16. PT. Permata Hijau Sawit

17. PT. Primus Sanus Cooking Oil Industrial (Priscolin)

18. PT. Salim Ivomas Pratama

19. PT. Smart, Tbk./PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.

20. PT. Budi Nabati Perkasa

21. PT. Tunas Baru Lampung Tbk

22. PT. Multi Nabati Sulawesi

23. PT. Multimas Nabati Asahan

24. PT. Sinar Alam Permai

25. PT. Wilmar Cahaya Indonesia

26. PT. Wilmar Nabati Indonesia

27. PT. Karyaindah Alam Sejahtera

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Nadia Amila pada 20 Jul 2022