Menkeu Sri: Target Ekonomi Tumbuh 5,9 Persen, Pendapatan Negara Naik 11,70 %

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai 5,3% - 5,9% dengan pendapatan negara diasumsikan meningkat pada kisaran 11,19% - 11,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kebijakan ekonomi makro dan fiskal memiliki peran yang sangat penting dan strategis, menjadi pijakan utama dalam menangani permasalahan akibat pandemi,” ujar dia dikutip dari Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan melalui YouTube, Jumat, 20 Mei 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan belanja negara akan mencapai 13,80% sampai dengan 14,60% PDB. Sementara itu, keseimbangan primer mulai mengarah pada posisi positif, di kisaran -0,65% sampai dengan -0,46% PDB.

Baca Juga:

• PKPU Garuda Resmi Diperpanjang, ini Ungkapan Dirut Garuda
• PLN Pasok Listrik 1.000 MW di Kawasan Industri Mongondow, Tarik Investor Tanamkan Modal
• Laba Bersih Mitra Adiperkasa (MAPI) di Kuartal I-2022 Meroket 3.020 Persen, Antusias Belanja Meningkat

Lalu, Kemenkeu mengajukan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan kembali di bawah 3%, yakni antara 2,61% sampai dengan 2,90% terhadap PDB.

Patokan ini, kata dia, lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan defisit tahun ini yakni sebesar 4,5% PDB. Dengan asumsi tersebut, rasio utang akan tetap terkendali dalam batas manageable pada kisaran 40,58% sampai dengan 42,42% PDB. 

“Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif,” tuturnya.

Sementara itu, angka kemiskinan akan berada dalam rentang 7,5% hingga 8,5%. Rasio Gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.

Baca Juga:

• Cari Kue-Kue Enak di Palembang, Yuk ke Lapangan Hatta
• Penjualan Honda Naik 8% Sebanyak 10.289 Unit pada April 2022
• Kilang Pertamina Plaju Komitmen Dorong Penguatan Kompetensi Pemadam Kebakaran

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut mengatakan penyusunan kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun depan disusun saat terjadi lonjakan inflasi global karena kenaikan harga komoditas yang diakibatkan oleh disrupsi suplai serta perang antara Rusia dan Ukraina. Ditambah percepatan pengetatan moneter global yg menaikkan suku bunga.

 “Dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia dengan skema burden sharing juga akan berakhir tahun 2022 ini,” imbuhnya.

Kebijakan pembiayaan investasi akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan UMi.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Heriyanto pada 21 May 2022