Petisi Publik untuk Selamatkan PBNU dari Jeratan Oligarki Batu Bara

JAKARTA, Wongkito.co - 5 Juni 2024, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup sedunia, petisi untuk KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diluncurkan," kata Firdaus Cahyadi, penggagas petisi yang bertajuk, ‘Ketua PBNU: Kelola Energi Terbarukan Bukan Tambang Batubara’.

Petisi untuk Ketua PBNU itu dapat dilihat di link ini.

Hingga siaran pers ini dibuat, 9 Juni 2024 jam 09.53 WIB, sudah ada 245 penandatangan petisi tersebut. “InsyaAllah, penandatangan petisi akan terus meningkat,” ujarnya, “Ketua PBNU harus lebih mendengarkan suara publik ini, daripada bisikan para oligarki batu bara.”

Baca Juga:

• Destinasi Wisata yang Bebas Kendaraan, Yuk Disimak
• Intip Yuk Cara Mencairkan Dana Tapera Saat Pensiun
• Simak 5 Faktor Penting yang Harus Diketahui dalam Investasi Saham

Firdaus Cahyadi, mengungkapkan bahwa tawaran pemerintah untuk mengelola tambang adalah bentuk dari jebakan kaum oligarki batu bara di sekitar pemerintah.

“Para oligarki batu bara menyadari bahwa narasi nasionalisme sempit tidak laku lagi untuk melindungi keserakahan mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam,” ujar Firdaus Cahyadi, yang juga aktivis Perubahan Iklim di 350.org Indonesia itu, “Kaum oligarki batu bara ingin menggunakan narasi agama untuk melawan gerakan lingkungan hidup.”

Saat ini, lanjutnya, lembaga-lembaga pendanaan mulai enggan mendanai tambang batu bara karena merusak alam dan menyebabkan krisis iklim.

“Jika PBNU menerima jebakan pemerintah untuk mengelola tambang batubara, maka yang rugi bukan hanya PBNU, umat Islam saja, tapi publik, baik yang ada di Indonesia maupun di tempat lain, karena batu bara adalah penyebab krisis iklim secara global,” ujarnya.

Jika pemerintah berniat baik pada PBNU, lanjut Firdaus Cahyadi, seharusnya pemerintah memfasilitasi PBNU untuk mengelola energi terbarukan berbasis komunitas.

“Hasil penelitian Celios dan 350.org Indonesia, yang berjudul Dampak Ekonomi dan Peluang Pembiayaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas menunjukkan bahwa energi terbarukan berbasis komunitas mampu menciptakan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar Rp 10.529 triliun selama 25 tahun,”jelasnya, “Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa energi terbarukan berbasis komunitas juga mampu menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 16 juta orang. Bukan hanya itu,  dari sisi ketenagakerjaan, energi terbarukan berbasis komunitas juga membuka peluang kerja sebesar 96 juta orang.”

Baca Juga:

• Simak 11 Tips Mengelola Keuangan untuk Fresh Graduate yang Baru Memulai Kareir
• Pertamina Pastikan Kualitas dan Kuantitas LPG Subsidi untuk Masyarakat Terjamin
• PBNU Diharapkan Tolak Tawaran Kelola Tambang Batu Bara, ini Penjelasan 350.org

Penelitian tersebut dapat diunduh di https://350.org/id/wp-content/uploads/sites/17/2024/05/Peluang-dan-Tantangan-Pendanaan-energi-terbarukan-Berbasis-Komunitas_compressed.pdf.  

Kini, lanjut Firdaus Cahyadi, publik sedang menanti keberanian PBNU untuk menolak tambang Batubara. “PBNU harus menolak menjadi tumbal para oligark tambang,” ujarnya, “Publik ingin menyelamatkan PBNU melalui petisi ini”.(ril)