Program 3 Juta Rumah Solusi Kesenjangan, Harapan untuk Semua?

JAKARTA - Setiap orang yang merasa mengantuk di malam hari berhak mendapatkan tempat yang sederhana dan layak untuk merebahkan kepala mereka (Millard Fuller, Humanitarian dan Misioner Amerika Serikat). 

Kalimat tersebut bisa dianggap sebagai suatu pernyataan yang cukup menggambarkan upaya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, yang mana kabinet yang dipimpinnya terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu program unggulan yang menjadi tonggak penting dalam pembangunan nasional adalah Program 3 Juta Rumah. 

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi sektor properti, industri konstruksi, serta penciptaan lapangan kerja yang luas. 

Baca  Juga:

• IFPIM Luncurkan Kemitraan Global, Pastikan Keragaman Bahasa dan Konten Jurnalistik dalam Teknologi AI
• Cek 10 Makanan Terbaik Khas Indonesia
• Begini Tipsnya, Jaga Daya Tahan Tubuh di Musim Tak Menentu

Program ini juga dikerahkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dari segi pembiayaan agar bisa mendapatkan tempat rumah yang layak sehingga diharapkan dapat meminimalisasi kesenjangan yang ada. 

Dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

Krisis Perumahan di Indonesia: 9,9 Juta Orang Belum Memiliki Hunian

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyoroti tingginya kebutuhan perumahan di Indonesia. Banyak masyarakat yang masih belum memiliki tempat tinggal, mengindikasikan backlog perumahan yang terus meningkat.

Dalam keterangannya di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025, Erick menyatakan bahwa kondisi ini perlu segera ditangani. Ia menekankan pentingnya realisasi program pembangunan 3 juta rumah guna mengatasi kesenjangan perumahan yang semakin melebar.

 “Backlog kita sudah terlalu banyak tertinggal saat ini,” ujar Erick. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, turut memberikan data terbaru terkait krisis perumahan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 9,9 juta warga Indonesia masih belum memiliki rumah sendiri.

"Backlog perumahan kita saat ini mencapai sekitar 9,9 juta," ujar Maruarar dalam kesempatan yang sama. 

Selain permasalahan backlog, terdapat tantangan lain yang tak kalah besar. Banyak rumah yang sudah dimiliki oleh masyarakat namun masuk kategori tidak layak huni. Menurut Maruarar, jumlah rumah yang membutuhkan renovasi mencapai 25-26 juta unit.

"Kita harus segera melakukan renovasi secara masif karena masih ada sekitar 25-26 juta rumah yang tidak layak huni," jelasnya.

Kolaborasi untuk Solusi Konkret

Menanggapi situasi ini, pemerintah menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan perumahan di Indonesia. 

Dengan kondisi yang ada, diperlukan langkah konkret dan kolaboratif agar masyarakat dapat memiliki hunian yang layak.

Program pembangunan dan renovasi rumah ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mengurangi backlog serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Tantangan dan Peluang Sektor Perumahan Nasional Tahun 2025

1. Kebijakan Pemerintah dan Dukungan Likuiditas

Pemerintah Indonesia, melalui Bank Indonesia (BI), telah mengalokasikan likuiditas sebesar Rp80 triliun untuk mendukung sektor perumahan. 

Dana ini ditargetkan untuk membantu pencapaian pembangunan 3 juta rumah terjangkau setiap tahunnya, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

2. Peran Energi Terbarukan dalam Pengembangan Perumahan

Sejalan dengan kebutuhan sektor perumahan yang terus meningkat, pemerintah juga memperkuat kebijakan energi terbarukan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). 

Dari total 71 gigawatt kapasitas listrik baru yang direncanakan, 70% akan berasal dari sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, dan panas bumi.

3. Tantangan Ekonomi: Inflasi dan Suku Bunga

Meskipun sektor properti mendapatkan dukungan kebijakan, masih ada tantangan ekonomi yang harus dihadapi, seperti gangguan rantai pasok, peningkatan suku bunga, dan tekanan inflasi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan akan hunian baru.

Oleh karena itu Program 3 Juta Rumah menjadi suatu skema yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang saat ini masih mencatatkan backlog perumahan yang cukup tinggi di tengah impitan tantangan-tantangan ekonomi yang tidak hanya berlangsung di skala nasional, melainkan juga di tingkat global. 

4. Peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Pembentukan Kementerian PKP menjadi langkah strategis dalam mempercepat program perumahan rakyat. 

Dengan fokus pada pengelolaan hunian terjangkau dan pengembangan kawasan permukiman, kementerian ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Peluang dari Digitalisasi dan Hunian Berbasis TOD

Teknologi digital semakin berperan dalam sektor properti, mulai dari pemasaran hingga transaksi. Selain itu, konsep Transit Oriented Development (TOD) semakin berkembang, menawarkan hunian vertikal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Hal ini membuka peluang besar bagi investor dan pengembang dalam menciptakan hunian modern yang lebih terjangkau dan strategis.

Realisasi Program 3 Juta Rumah

Sejak diluncurkan, Program 3 Juta Rumah telah menjadi katalis utama dalam mempercepat pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah per tahun, dengan distribusi 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Dalam 100 hari pertama pelaksanaannya, program ini telah mencapai realisasi penyaluran KPR subsidi untuk 87.736 unit rumah. 

Hingga 13 Desember 2024, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 199.649 unit dengan nilai Rp24,5 triliun, sementara KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp965 miliar. 

Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Peran Strategis BTN dalam Program 3 Juta Rumah

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memiliki peran vital dalam mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah. 

BTN menguasai sekitar 40% pangsa pasar KPR, terutama bagi MBR, dan terus melakukan berbagai inovasi untuk mempercepat akses pembiayaan perumahan. BTN juga memimpin pasar di segmen KPR Subsidi dengan pangsa sebesar 89%. 

BTN melakukan transformasi menyeluruh terhadap tim penjualan KPR Non-Subsidi guna meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. 

Bank ini juga aktif dalam digitalisasi layanan, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan perbankan dengan lebih mudah dan efisien. 

Program KPR BTN dirancang dengan skema pembayaran fleksibel dan suku bunga kompetitif, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah impian mereka.

Selain itu, BTN juga berkolaborasi dengan pengembang properti untuk memastikan ketersediaan stok rumah yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Bank ini mendukung program edukasi dan literasi keuangan, sehingga masyarakat lebih memahami cara mengelola keuangan dan proses kepemilikan rumah dengan baik.

Dukungan BTN dalam Rapat Bersama Presiden Prabowo

Komitmen BTN dalam mendukung Program 3 Juta Rumah semakin ditegaskan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 7 Januari 2025. 

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan guna mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

Rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah-Putih, termasuk Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Strategi BTN dalam Mewujudkan Program 3 Juta Rumah

BTN mengajukan beberapa usulan strategis kepada pemerintah untuk mengoptimalkan sektor perumahan dari sisi supply dan demand. 

Langkah ini mengacu pada keberhasilan Program Sejuta Rumah di era pemerintahan sebelumnya, di mana BTN telah menyalurkan KPR Subsidi untuk hampir dua juta unit rumah.

Beberapa strategi utama yang diusulkan BTN antara lain:

• Perubahan skema subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
• Perpanjangan tenor KPR hingga 30 tahun, guna meringankan angsuran masyarakat.
• Mencari alternatif sumber pendanaan di luar APBN, guna meningkatkan keberlanjutan program.

Alokasi Anggaran Pemerintah untuk Perumahan

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa APBN 2025 telah mengalokasikan Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan. Dana tersebut mencakup beberapa skema utama:

• FLPP: Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM): Rp980 miliar untuk 240.000 unit rumah.
• Subsidi Selisih Bunga (SSB): Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah.
• Dana Tapera: Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit rumah.

BTN juga mengusulkan kombinasi skema antara SSB dan FLPP dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Berdasarkan data BTN, sekitar 70% debitur FLPP melunasi pinjamannya pada tahun ke-10, sehingga subsidi yang telah digunakan bisa dialihkan untuk pengajuan baru, memperluas cakupan penerima manfaat.

Upaya BTN dalam Meningkatkan Pendanaan

Untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, BTN mengajukan beberapa langkah strategis tambahan kepada pemerintah, antara lain:

• Penerbitan obligasi dengan jaminan pemerintah, sehingga bisa memperoleh kupon bunga lebih rendah dan menarik pendanaan dalam jumlah besar dari luar negeri.
• Sekuritisasi aset portofolio KPR FLPP, memungkinkan BTN menjual portofolio KPR subsidi kepada investor domestik dan internasional guna memperoleh tambahan likuiditas.

Meningkatkan Inklusi Pembiayaan Perumahan

Sebagai wujud komitmennya terhadap inklusi keuangan, BTN juga memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, serta pengemudi ojek online. Saat ini, 10% dari total penyaluran KPR Subsidi BTN telah dinikmati oleh kelompok pekerja tersebut.

Menurut Nixon Napitupulu, BTN memiliki visi yang selaras dengan pemerintah dalam menjadikan program perumahan rakyat sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus upaya pengentasan kemiskinan. 

“BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi ‘Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia’,” ujar Nixon melalui pernyataan tertulis yang dipublikasikan beberapa waktu lalu.

Kesimpulan

Program 3 Juta Rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. 

Dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan seperti BTN, program ini berperan sebagai katalis dalam percepatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berbagai tantangan dalam implementasi program ini, seperti inflasi, suku bunga, dan gangguan rantai pasok, memerlukan solusi yang inovatif dan sinergi lintas sektor. 

Peran strategis BTN dalam menyediakan skema pembiayaan yang fleksibel serta digitalisasi layanan turut mendukung keberhasilan program ini. Komitmen BTN juga tercermin dalam usulan perubahan skema subsidi dan bantuan pembiayaan, perpanjangan tenor KPR, serta eksplorasi sumber pendanaan di luar APBN.

Baca Juga:

• Trending DeepSeek: ini 6 Negara yang Larang hingga Waspadai Gunakan AI asal China
• Mahasiswa KKN UIN Raden Fatah Palembang, Gelar Seminar Jurnalistik dan Serahkan Donasi Palestina
• Studi Epidemiologi: Jejak Polusi PLTU Batu Bara dan Ancaman bagi Kesehatan

Dukungan pemerintah, termasuk alokasi anggaran yang signifikan dan regulasi yang berpihak pada sektor perumahan, menjadi faktor kunci dalam memastikan kelangsungan program ini. 

Sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang properti harus terus diperkuat agar tujuan pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia serta mewujudkan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 15 Feb 2025