Teror Usai Ulas Banjir Sumatra: Wajah Totalitarianisme Rezim

PALEMBANG, WongKito.co – Influencer Sherly Annavita mendapat teror usai menyampaikan pandangannya soal penanganan bencana di Sumatra. Mobilnya diberi penanda khusus oleh pelaku, rumahnya dilempari telur busuk, dan pesan ancaman ke nomor pribadi dan akun media sosialnya selama berhari-hari.

Dia mengunggah bukti teror melalui akun Instagram resminya, @sherlyannavita, Selasa, 30 Desember 2025. “Malam tadi teror jadi semakin jelas ditunjukan. Kendaraan Sherly diberi tanda oleh pihak-pihak tertentu, tempat tinggal Sherly dilempari sekantung telur busuk dan tulisan bernada ancaman,” kata Sherly dalam unggahannya itu pada Selasa, 30 Desember 2025.

“SAYA DITEROR!!! YUK BAGIKAN AGAR JADI KESADARAN BERSAMA. Dm instagram dan no pribadi juga sudah berhari-hari tidak luput dari makian dan ancaman. Semoga cara-cara seperti ini tidak lagi dilanjutkan. Karena merugikan kita semua sebagai sebuah bangsa,” tulis Sherly di bagian keterangan unggahannya.

Menurutnya, aksi teror semakin bermunculan setelah ia menyuarakan kondisi masyarakat Aceh yang terdampak bencana di Sumatra. “Teror-teror ini terasa sekali setelah Sherly yang memang berasal dari Aceh/Sumatera, ikut memberikan pandangan di beberapa acara TV,” ungkapnya.

• Simak 7 Resolusi Kesehatan Mental yang Wajib Kamu Punya
• Yuk Buat Puding Cake Coklat
• Kilas Balik: STuEB, Setahun Melawan Energi Kotor

Dia mengaku teringat dengan teror serupa pada 2019. Saat mengkritik wacana pemindahan ibu kota di era pemerintahan Joko Widodo. 

Ia pun meminta pelaku maupun otak di balik teror tersebut untuk menghentikan perbuatannya. Sherly menegaskan dirinya dan para influencer lain yang menyuarakan isu penanganan bencana di Sumatra, bukanlah musuh negara.

Wajah Totalitarianisme Rezim 

Dalam pernyataan sikap bersama, Koalisi Masyarakat Sipil menilai serangan berupa teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis menjadi penanda bahwa wajah anti demokrasi dan otoritarian benar-benar terjadi. 

“Serangan teror dan intimidasi terhadap banyak warga yang kritis dan pemengaruh di media sosial, antara lain Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan @pitengz_oposipit adalah sebuah serangan terhadap nilai demokrasi dan kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan regulasi,” ungkap Koalisi yang terdiri dari 91 organisasi dan 51 individu, 31 Desember 2025. 

Koalisi menegaskan, serangan ini menunjukkan dua kegagalan penyelenggara negara untuk menjaga dan melindungi warga negara. Pertama, penyelenggara negara telah membiarkan serangan teror dan intimidasi terjadi tanpa ada respon dan sikap yang tegas untuk menghukum para pelaku teror dan intimidasi. 

Kedua, penyelenggara negara gagal untuk mendengarkan dan juga mengurai aspirasi kritis warga negara dan menormalisasi bentuk-bentuk tindakan yang mengabaikan suara publik dalam penanganan bencana dan sejumlah isu publik lainnya. 

Lagi-lagi, Warga Jaga Warga 

Koalisi menyebut, kepedulian dari warga yang kritis termasuk para pemengaruh di media sosial terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumatera adalah sebuah ekspresi solidaritas dan tanggung jawab yang menunjukkan kecintaan dan keberpihakan mereka terhadap warga negara yang mengalami duka dan luka. Ekspresi publik yang mereka sampaikan di sejumlah media sosial adalah merupakan respon natural dari nilai solidaritas. 

“Tindakan teror dan intimidasi kepada mereka yang kritis adalah sebuah pelecehan terhadap semangat gotong royong,” ungkap Koalisi dalam pernyataannya. 

Intimidasi dan teror yang dialamatkan tidak bisa hanya dilihat sebagai serangan dan/atau ancaman yang sifatnya individual, melainkan harus dilihat sebagai upaya serta tindakan untuk membungkam kritik, partisipasi publik dan melanggengkan ketidakadilan yang terjadi. 

• Sebulan Bencana Sumatera, Riset DIR ungkap Pemberitaan Positif Mendominasi
• Upah Minimum Kota Palembang Naik, Cek Besarannya Yuk!
• Sinopsis dan Fakta Menarik The Great Flood

“Situasi ini mau tidak mau menjadi penanda bagi kita untuk menjaga satu sama lain. Warga jaga warga. Koalisi masyarakat sipil tidak akan mendorong tuntutan dan desakan, karena kami rasa tuntutan atau desakan tidak akan banyak berguna dalam rezim penguasa yang pongah dan lalim."

Koalisi memastikan akan terus bersama dan membantu warga masyarakat terdampak bencana, menjaga satu sama lain agar tetap berani membongkar kebohongan dan bersama menuntut pertanggungjawaban negara dengan menetapkan status bencana nasional di Sumatera. (*)