Aturan Terbaru! Konsumen Akhir Tak Dipungut PPh 22 Saat Beli Emas

WhatsApp Image 2025-08-02 at 13.00.59.jpeg

Pemerintah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur ketentuan perpajakan atas kegiatan usaha bulion. 
PMK tersebut adalah PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. 

wongkito

Wajib Pajak Wajib Tahu: NIK Kini Terintegrasi dengan Layanan DJP


WhatsApp Image 2025-07-30 at 19.04.35.jpeg

Wajib Pajak Wajib Tahu: NIK Kini Terintegrasi dengan Layanan DJP

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)

DJP Resmi Luncurkan Piagam Wajib Pajak 2025, Ini Isi dan Tujuannya

WhatsApp Image 2025-07-25 at 21.24.49.jpeg

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 22 Juli 2025 secara resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak

DJP Sumsel dan Babel Blokir Rekening 178 Wajib Pajak, Tunggakan Capai Rp44,8 Miliar


WhatsApp Image 2025-07-12 at 20.57.31.jpeg

DJP Sumsel dan Babel Blokir Rekening 178 Wajib Pajak, Tunggakan Capai Rp44,8 Miliar

 Sebanyak 178 Wajib Pajak (WP) dan Penanggung Pajak dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp44.860.246.183 dilakukan pemblokiran rekening serentak

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Kardinal Suharyo dalam pesan Natal 2024.

Uskup Agung Jakarta Imbau jangan Berhenti Kritisi Kenaikan PPN

JAKARTA – Beragam kebijakan pemerintah yang  dinilai menyulitkan masyarakat didorong Keuskupan Agung Jakarta untuk terus dikritisi. Salah satu kebijakan yang baru-baru ini menuai banyak protes adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%.

tekstil

Redma Gita Wiraswasta : Bea Impor Tekstil China Terlambat

Jakarta, Wongkito.co - Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) impor untuk produk kain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48 tahun 2024 sudah sangat terlambat.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wiraswasta. Jumat, 9 Agustus 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua dari kanan) didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam penindakan barang impor ilegal di Bea Cukai Cikarang, Kamis, 26 Oktober 2023.

Menkeu-Pengetatan-Arus-Barang-Impor-untuk-Lindungi-Masyarakat-dan-Industri-Dalam-Negeri-2 (1).jpg

Mengenal Berbagai Macam Cukai di Indonesia

Jakarta, Wongkito.co - Tahun 2023-2024 kenaikan cukai rokok akan dikenakan sebesar 10 persen, hal ini dilakukan dalam upaya menekan prevelensi merokok di Indonesia. 

Kebijakan menaikan cukai rokok dalam dua tahun sekaligus atau yang dikenal dengan kebijakan multiyears. Senin, 27 Mei 2024.

Pekerja melinting tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting .jpg

Jakarta, Wongkito.co - Produksi rokok terus turun, akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT. Namun berbeda dengan produksi kertas Pelinting justru memiliki peluang besar. 

Jika dilihat dari sisi penerimaan negara dari cukai berdasarkan data APBN Kita, penerimaan cukai sepanjang 2023 mencapai 95,4% dari target atau Rp286,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kondisi ini merupakan koreksi dari pertumbuhan positif dua tahun berturut-turut, tumbuh 26,4% pada 2022 dan 18% pada 2021. Jumat, 24 Mei 2024.

Produksi Rokok Terus Turun

EKSISTENSI-PPN-PMSE-758x487.png

Pajak Penerimaan Negara Tahun 2023 Mencapai Rp1.869,2 Triliun

Jakarta, Wongkito.co - Penerimaan pajak sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, hal ini dilaporkan oleh Kementerian Keuangan.

Penerimaan pajaksebesar Rp1.868,2 triliun tersebut tumbuh atau mengalami kenaikan sebesar 8,9 persen, dibandingkan tahun lalu. Minggu, 14 Januari 2023.

Nampak aktifitas para pengguna rokok elektrik di sebuah toko vape di kawasan Depok Jawa Barat, Kamis 19 Januari 2023. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Ilustrasi Penjualan Rokok Elektrik - Panji 4.jpg

Pemerintah Menetapkan Pajak Sebesar 10% Rokok Elektrik

Jakarta, Wongito.co - Mulai 1 Januari 2024 pemerintah menetapkan pajak sebesar 10 persen, dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk rokok elektrik, dengan tarif CHT sebesar 15 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 143/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Implementasi tarif baru ini mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada Harga Jual Eceran (HJE). Selasa, 2 Januari 2023.