DJP Sumsel dan Babel Blokir Rekening 178 Wajib Pajak, Tunggakan Capai Rp44,8 Miliar

WongKito.co- Sebanyak 178 Wajib Pajak (WP) dan Penanggung Pajak dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp44.860.246.183 dilakukan pemblokiran rekening serentak.

Hal itu merupakan tindakan aktif berupa permintaan pemblokiran rekening yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel dan Kep. Babel).

Melalui sebelas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Sebelumnya, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) telah melakukan penyampaian surat teguran, penyampaian surat paksa, dan tindakan persuasif kepada WP tetapi tunggakan pajak belum juga dilunasi.

Baca Juga :

• Rilis Lagu Terbaru, BLACKPINK dan TWICE Perkuat Posisi YG dan JYP
• Simak 7 Ide Bisnis untuk Mahasiswa, Bisa Bantu Buat Tambahan Uang Jajan
• Tanaman Hias Jadi Peluang Usaha, Ini Kiprah Klaster Usaha Binaan BRI

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 10 Juli 2025 oleh JSPN tiap KPP didampingi oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel.

Dan secara langsung kepada 12 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Perbankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Ega Fitrinawati, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dalam keterangan tertulis mengatakan Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel menginisiasi kegiatan ini dalam rangka upaya percepatan pencairan piutang pajak.

Dan menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 27 dinyatakan bahwa Pemblokiran adalah tindakan pengamanan Barang milik Penanggung Pajak yang dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

Baca Juga :

• AgenBRILink Jadi Pilar Inklusi Keuangan di 67 Ribu Desa Indonesia
• Posko Rumah Merdeka: PLTU Sumsel I Ancam Sumber Ekonomi Masyarakat Sekitar
• Harga Uniqlo Naik Dampak Tarif Trump, Saatnya Pecinta Mode Kasual Menyesuaikan Diri

Dengan meliputi rekening bagi bank, subrekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau Entitas Lain.

Dengan tujuan agar terhadap Barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Pencabutan pemblokiran dapat dilakukan sesuai syarat pada Pasal 33 PMK Nomor 61 Tahun 2023.

Untuk selanjutnya diimbau agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku agar tindakan penagihan tidak dilaksanakan sampai dengan penyanderaan.