AJI Indonesia Kecam Tindakan Union Busting Terhadap Solidaritas Pekerja CNN Indonesia

JAKARTA - Usai melakukan deklarasi pendirian serikat buruh Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) yang dihadiri Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Sabtu sore (31/8/2024), pada sore harinya belasan aktivis SPCI mendapat surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh manajemen CNN Indonesia. Surat PHK dikirimkan ke alamat surat elektronik pendiri SPCI tak lama setelah deklarasi.

Padahal deklarasi SPCI bertujuan untuk membangun hubungan komunikasi antara pekerja CNN dengan manajemen yang lebih harmonis. Tercatat manajemen CNN sebelumnya mengeluarkan kebijakan pemotongan upah tanpa persetujuan penuh dengan pekerja maupun kompensasi dari pemotongan tersebut.

Menyikapi  itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida mengatakan AJI menilai, tindakan PHK sepihak oleh manajemen CNN bertentangan  kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

"Keputusan berupa PHK kepada anggota SPCI tersebut dapat diduga sebagai upaya perusahaan melakukan pemberangusan serikat pekerja (union busting)," kata dia, salam siaran pers, Minggu (1/9/2024).

Baca Juga:

• UIN Raden Fatah Buka Penerimaan CPNS tahun 2024, Ada Formasi untuk Disabilitas, Cek Link-nya Yuk!
• Kompetisi Sharia Faculty National Moot Court Competition VI Tahun 2024: FSH UIN Raden Fatah Raih Juara Umum
• Pameran Kriyanusa 2024: Sumsel Hadirkan Kain Lawon

Apalagi tambah dia, kebebasan untuk berserikat dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU Hak Asasi Manusia (HAM) serta UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kebebasan berserikat juga dijamin oleh konvensi International Labour Organization (ILO), dimana Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut.

Kemudian juga ada jaminan berserikat yang dituangkan dalam Pasal 28 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan dugaan pelanggaran UU ini, patut diduga ada tindak pidana berupa pemberangusan serikat pekerja SPCI.

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi,” bunyi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Baca Juga:

• Simak Ciri-Ciri Orang yang Boros Uang dan Cara Mengatasinya
• Hoaks: Ahmad Dhani Alami Kecelakaan dan Meninggal di Tempat
• Serunya, Lomba Permainan Tradisional di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Dalam Pasal 19 Peraturan Dewan Pers No 3 Tahun 2019 Tentang Standar Perusahaan Pers juga mengatur tentang prosedur PHK kepada jurnalis dan karyawan dengan bunyi; “Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan, perusahaan pers harus mengikuti UU Ketenagakerjaan."

Merespons kejadian union busting yang menimpa SPCI, maka:
1.AJI mendesak CNN Indonesia membatalkan surat PHK pada pendiri SPCI
2.AJI mendukung sepenuhnya langkah yang ditempuh SPCI dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan hak berserikat di CNN Indonesia
3.AJI mendukung perselisihan hubungan industrial ini diselesaikan sesuai mekanisme undang-undang, dengan tahapan bipartit, tripartit termasuk opsi ke pengadilan hubungan industrial (PHI)
4.Mendesak Dewan Pers untuk memantau dan menjadikan pertimbangan untuk mencabut status verifikasi media yang tidak mematuhi UU Pers Nomor 40/1999 dan UU Ketenagakerjaan no 13/2003.(ril)