SBY Ingatkan Manajemen Krisis Penanganan Bencana Sumatra

PALEMBANG, WongKito.co - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan kompleksitas penanganan bencana alam di Sumatera. 

Ia menilai fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi rawan salah kelola jika tidak ditopang komando yang kuat, perencanaan utuh, serta pengawasan penggunaan anggaran negara.

SBY mengatakan dirinya terus mencermati skala kerusakan, korban jiwa, serta langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat dan daerah. 

Ia juga mengikuti percakapan publik, termasuk kritik terhadap respons negara atas bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Pada fase tanggap darurat biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini,” tulis SBY di akun X, Rabu (24/12/2025).

• Hangat dan Unik, Simak 7 Tradisi Natal di Berbagai Negara

Menurut SBY, pengalaman pemerintahannya saat menangani tsunami Aceh dan Nias, gempa Yogyakarta dan Padang, hingga bencana besar lainnya menunjukkan bahwa kegagalan mengonsolidasikan komando sejak awal akan berdampak panjang pada proses pemulihan. 

Rehabilitasi dan rekonstruksi, kata dia, tidak hanya membutuhkan waktu dan dana besar, tetapi juga kebijakan yang terpadu dalam satu master plan nasional.

Ia menegaskan pentingnya efektivitas komando dan pengendalian dalam situasi krisis. Dalam pandangannya, presiden idealnya memimpin langsung manajemen krisis agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Meski demikian, SBY mengakui pendekatan setiap presiden tidak selalu sama. Ia menyebut gaya penanganan bencana Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan pendekatan yang ia terapkan semasa menjabat, baik karena perbedaan konteks, jenis bencana, maupun skala kerusakan.

Namun, SBY memberi catatan bahwa keseriusan turun ke lapangan harus diikuti oleh kerja sistemik, bukan sekadar respons simbolik. “Perhatian penuh perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konsisten dan implementasi yang efektif,” ujarnya.

Saat ini, menurut SBY, fokus pemerintah berada pada rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak di Sumatera. 

Ia menilai keberhasilan tahap ini akan sangat ditentukan oleh kepemimpinan di lapangan, kejelasan pembagian tugas, serta kemampuan negara menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

“Jangan dilupakan, akuntabilitas penggunaan uang negara harus dijaga dengan baik,” kata SBY, menegaskan potensi risiko kebocoran anggaran dalam proyek pemulihan pascabencana.

• Pembangkit Hantu, Harga Mahal Transisi Energi yang Inefisien
• Simak 15 Teknologi Baru Ini Akan Kuasai Dunia Tahun 2027
• Membaca Peradaban Lewat Fotografi di Musi Fotografi Festival 2025

SBY menutup pernyataannya dengan ajakan agar publik tetap mengawal kebijakan pemerintah dalam membangun kembali Sumatera pascabencana. 

Menurut dia, dukungan masyarakat harus berjalan beriringan dengan kontrol agar proses pemulihan tidak berakhir sebagai proyek jangka pendek tanpa perbaikan struktural. ***

Tulisan ini telah tayang di Ibukotakini.com, jejaring media WongKito.co, oleh Hadi Zairin pada 25 Desember 2025.