Aliansi Perempuan Desak Prabowo Hentikan MBG

JAKARTA, WongKito.co — Aliansi Perempuan Indonesia mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja layak, serta menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah dan rentan korupsi.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, Selasa (17/6/2026), aliansi yang terdiri dari jaringan perempuan, kelompok LGBTIQ, mahasiswa, buruh, pekerja migran, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas miskin kota menilai krisis yang dihadapi masyarakat saat ini merupakan akibat akumulasi kebijakan negara yang gagal melindungi rakyat.

Mereka menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan pokok, listrik, transportasi, obat-obatan, dan berbagai biaya hidup lainnya yang semakin membebani masyarakat. Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen pada Juni 2026 disebut memperparah tekanan ekonomi, terutama bagi perempuan, pekerja informal, buruh, dan keluarga berpenghasilan rendah.

Baca Juga:

• Yayasan Cerah Buka Beasiswa Liputan Transisi Energi bagi Jurnalis Sumsel
• Dorong Pariwisata, BI Sumsel dan Palembang Siap Gelar Gemilang Palembang Raya
• Perkuat Integritas Informasi Iklim, AMSI Latih Jurnalis Cek Fakta Isu Lingkungan

Aliansi juga menyoroti sulitnya memperoleh pekerjaan layak di tengah meningkatnya praktik kerja rentan, seperti magang berkepanjangan, pekerja lepas berupah rendah, kontrak jangka pendek, hingga pekerjaan informal tanpa jaminan sosial. Mereka menilai tingginya target penempatan pekerja migran ke luar negeri menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai di dalam negeri.

Selain persoalan ekonomi, mereka mengkritik pelaksanaan Program MBG yang dianggap memiliki tata kelola lemah, minim transparansi, dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Program tersebut dinilai lebih mengutamakan proyek populis dibanding menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang sedang menghadapi tekanan biaya hidup.

Aliansi Perempuan Indonesia juga menyoroti menguatnya represi terhadap kebebasan sipil, termasuk kritik terhadap revisi Undang-Undang Polri yang dinilai membuka ruang lebih besar bagi aparat aktif menduduki jabatan sipil. Kondisi ini dinilai berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan meningkatkan risiko intimidasi terhadap kelompok kritis.

Dalam bidang perlindungan perempuan, aliansi mengingatkan tingginya angka kekerasan berbasis gender yang masih terjadi. Mereka menilai negara belum optimal melindungi perempuan dari kekerasan seksual, femisida, perdagangan orang, maupun berbagai bentuk diskriminasi yang masih berlangsung.

Mereka juga menyoroti maraknya kebijakan diskriminatif terhadap kelompok LGBTIQ serta belum adanya perlindungan memadai bagi masyarakat adat yang masih menghadapi ancaman ekspansi industri ekstraktif dan proyek pembangunan berskala besar.

Baca Juga:

• Hoaks: Loker PLN, Cek Hasil Penelusuran Fakta Berikut ini
• Paradoks Energi Fosil: Pembunuh Senyap, Perempuan dan Anak paling Terdampak
• Hoaks: Edaran "Pemberhentian Sementara MBG" dari BGN

Karena itu, Aliansi Perempuan Indonesia mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, mengevaluasi serta menghentikan MBG, menciptakan lapangan kerja yang layak, menghentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, mencabut kebijakan diskriminatif, menghentikan pembangunan yang merusak lingkungan, serta memastikan perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan.

"Aksi ini adalah pernyataan politik bahwa perempuan dan rakyat tidak akan diam ketika negara terus memindahkan beban krisis kepada masyarakat. Kami tidak mau menanggung krisis. Negara harus bertanggung jawab," tegas Aliansi Perempuan Indonesia dalam pernyataannya. (ril)