Dorong Transformasi Ekonomi di Tengah Ketergantungan Batu Bara

PALEMBANG, WongKito.co — Sumatera Selatan mendorong transformasi ekonomi di wilayah penghasil batu bara melalui penerapan prinsip transisi energi berkeadilan. Kebijakan tersebut dinilai perlu melibatkan masyarakat, tenaga kerja, perempuan, generasi muda, dan pelaku ekonomi lokal.

Hal itu, terungkap dalam Diseminasi Dokumen Kebijakan Hasil Dialog Kebijakan Nasional tentang Transformasi Ekonomi di Wilayah Penghasil Batubara Provinsi Sumatera Selatan yang digelar Yayasan Mitra Hijau di Hotel The Zuri, Palembang, Selasa (22/9/2026).

Koordinator Proyek IKI-JET/Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto, mengatakan transformasi ekonomi perlu dipersiapkan sejak dini. Menurutnya, perubahan tidak cukup hanya dilakukan dengan mengganti sumber energi, tetapi juga harus memastikan masyarakat dan ekonomi lokal mampu beradaptasi.

“Transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara perlu dipersiapkan sejak dini. Yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti sumber energi, tetapi memastikan masyarakat dan ekonomi lokal memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang dalam perubahan tersebut,” ujar Dicky.

Baca Juga:

• Dorong Operasional Hijau, RSUP Dr. Sardjito Gunakan Layanan Gas Bumi PGN
• Cerita Inisiatif Warga Sekitar SM Padang Sugihan Terdampak Asap Karhutla
• Jejak Pahlawan Nasional di Museum AK Gani Palembang

Produksi Batu  Bara Sumsel Capai 120,74 Juta Ton

Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah penting dalam produksi batu bara nasional. Berdasarkan materi hasil konsultasi yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, produksi batubara Sumsel pada 2025 mencapai sekitar 120,74 juta ton, dengan cadangan diperkirakan sekitar 18,13 miliar ton.

Ketergantungan terhadap sektor batu bara juga menjadi tantangan dalam proses transisi ekonomi. Materi konsultasi menyebut sektor pertambangan memberikan kontribusi sekitar 17 persen terhadap APBD.

Kondisi tersebut membuat perubahan permintaan batubara berpotensi berdampak terhadap perekonomian daerah. Risiko yang perlu diantisipasi antara lain kehilangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi di wilayah tambang, kerusakan lingkungan pascatambang, ketergantungan fiskal daerah, serta belum siapnya sektor ekonomi pengganti.

Tiga Isu Utama Transisi Ekonomi

Dokumen kebijakan yang didiseminasikan merupakan hasil konsultasi dan "Dialog Kebijakan Nasional" yang berlangsung di Jakarta pada 9 Juni 2026.

Terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian, yakni integrasi prinsip "Just Transition" dan "Just Energy Transition" dalam kriteria keberhasilan pascatambang, diversifikasi keterampilan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan terutama perempuan, serta penyusunan "skills roadmap" untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi.

Selain itu, kebutuhan dan pilihan pembiayaan untuk mendukung transformasi ekonomi juga menjadi salah satu isu penting.

Eksistensi Perempuan dan Generasi Muda

Proses IKI-JET di Sumatera Selatan sebelumnya telah melibatkan berbagai pihak melalui survei, studi, diskusi, FGD, pelatihan, interaksi dengan masyarakat, hingga Forum Konsultasi Daerah (FKD).

Masukan yang dihimpun mencakup berbagai tahapan, mulai dari pra-tambang, masa operasi tambang, hingga pascatambang.

Pada tahap pra-tambang, isu yang dibahas antara lain peningkatan literasi publik, perencanaan transisi energi berkeadilan, tata ruang, kepastian lahan, dan penguatan partisipasi publik.

Sementara pada masa operasi tambang, perhatian mencakup perlindungan lingkungan dan kesehatan, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi hijau dan energi bersih, penguatan pasar dan rantai nilai, tata kelola CSR, serta pengembangan sumber daya manusia dan generasi muda.

Untuk fase pascatambang, pembahasan mencakup reklamasi dan pemulihan lingkungan, pemanfaatan lahan pascatambang, transformasi ekonomi, serta keberlanjutan sosial dan peran perusahaan.

Green Jobs dan Ekonomi Alternatif Didorong

Transformasi ekonomi juga membutuhkan pengembangan sektor ekonomi baru sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan IKI-JET di Sumsel, sejumlah kegiatan telah dilakukan, antara lain pelatihan "green business" dan "green jobs", pengembangan UMKM, pemasaran digital, penguatan produk lokal, pelatihan bagi perempuan, pengembangan potensi lokal melalui edu-wisata, serta peningkatan keterampilan masyarakat.

Pengembangan ekonomi hijau dan energi bersih juga menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan. Potensinya mencakup "green jobs" berbasis potensi lokal, energi terbarukan, pemanfaatan biomassa dan energi surya, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan energi alternatif.

“Diversifikasi ekonomi harus dimulai dengan melihat potensi yang sudah ada di masyarakat. Green jobs, UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, energi terbarukan, hingga ekowisata dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru apabila didukung oleh kebijakan, keterampilan, akses pasar, dan pembiayaan,” kata Dicky.

Kolaborasi Multipihak Diperkuat

Diseminasi kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyampaikan hasil dialog nasional, tetapi juga mengidentifikasi tindak lanjut yang dapat dilakukan pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya.

Baca Juga:

• Bangun Industri Vape Berintegritas, DPW APVI Deklarasikan 4 Poin Komitmen
• Di Balik Doa yang Dipanjatkan, Ada Harapan untuk 5 Jurnalis Kembali
• LKC Dompet Dhuafa Luncurkan Program Pos Sehat Lansia

Kolaborasi diarahkan untuk memperkuat perencanaan daerah, pengembangan keterampilan masyarakat dan tenaga kerja, penguatan ekonomi alternatif, perencanaan pascatambang berbasis prinsip "Just Transition", serta identifikasi dukungan pembiayaan.

Yayasan Mitra Hijau berharap dialog antara tingkat nasional dan daerah terus diperkuat agar rekomendasi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Sumatera Selatan.

“Dokumen kebijakan adalah salah satu instrumen, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana rekomendasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah bersama di daerah melalui kolaborasi multipihak,” ujar Dicky.(*)