PERMAMPU Desak Pemerintah Serius Tangani Bencana Ekologis

MEDAN, WongKito.co — Konsorsium PERMAMPU bersama jaringan organisasi perempuan di Pulau Sumatera mendesak pemerintah pusat dan daerah, untuk menunjukkan komitmen lebih serius dalam menangani dampak serta penyebab bencana ekologis yang terus berulang di berbagai wilayah Sumatera.

Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Perempuan Internasional yang digelar secara hybrid pada 7 Maret 2026. Kegiatan itu diikuti 312 peserta, terdiri dari 302 perempuan dan 10 laki-laki, yang merupakan perwakilan anggota PERMAMPU dan jaringan organisasi dari 10 provinsi di Sumatera.

Peringatan tersebut mengusung tema "Berbagi dan Belajar Bersama: Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender."

Baca Juga:

• Tren Baju Lebaran 2026, di Pasar 16 Ilir Palembang
• OPI Mall Ramadan Great Sale, Diskon 80% Mulai 14 Maret
• Kiat Jaga Kesehatan Mental dari Berita Konflik AS-Iran

Perwakilan INKLUSI, Ela Hasanah, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam penanganan bencana. Menurutnya, partisipasi perempuan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan itu, PERMAMPU menyoroti bahwa bencana sering menimbulkan dampak berlapis bagi perempuan dan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta perempuan dari kelompok minoritas. Namun respons pemerintah maupun relawan dinilai masih cenderung seragam, belum memenuhi standar minimum kemanusiaan, serta lebih berfokus pada rehabilitasi infrastruktur fisik.

Konsorsium PERMAMPU menyatakan telah melakukan sejumlah upaya yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyintas perempuan dan kelompok rentan, antara lain melalui penyediaan data terpilah, penjangkauan kelompok rentan, pemberian bantuan kebutuhan spesifik, serta dukungan pemulihan trauma.

Selain itu, organisasi ini juga menyoroti peran perempuan akar rumput yang dinilai mampu menunjukkan kepemimpinan dalam situasi bencana. Perempuan dampingan anggota konsorsium, seperti Flower Aceh, PESADA, dan LP2M turut terlibat dalam respons tanggap darurat, mulai dari mengumpulkan data korban, menyalurkan bantuan, hingga melakukan advokasi kepada pemerintah.

Salah satu kisah datang dari Nurbaeti, staf lapangan Flower Aceh sekaligus korban banjir di Aceh Tamiang. Ia menceritakan bagaimana dirinya menyelamatkan anak kembar dan orang tuanya saat banjir melanda, sementara ia terpisah dari suaminya. Walaupun rumahnya rusak dan harta benda hilang, Nurbaeti tetap terlibat membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan bagi warga di desanya.

Cerita serupa disampaikan Evi, aktivis kemanusiaan di Sumatera Barat yang juga penyandang disabilitas. Ia membantu menyelamatkan anak dan orang tuanya yang lanjut usia dari banjir bandang, sekaligus menghubungkan jaringan kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada warga sekitar.

PERMAMPU juga mencatat bahwa bencana banjir terus berulang di berbagai wilayah Sumatera dengan dampak yang semakin parah. Pada 6 Maret 2026, banjir dilaporkan terjadi di Lampung. Sementara di Riau, banjir disebut telah menjadi peristiwa yang berulang setiap beberapa tahun.

Meski demikian, kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dinilai masih rendah. Konsorsium ini juga menyoroti masih adanya penerbitan izin pengolahan hutan oleh pemerintah di Aceh meski wilayah tersebut tengah menghadapi situasi bencana.

Selain itu, pemerintah juga dinilai lamban dalam merespons tanggap darurat. Beberapa daerah bahkan dilaporkan minim bantuan pemerintah.

Seorang warga Tapanuli Tengah berinisial MZ, perempuan berusia 23 tahun, mengaku kesulitan mendapatkan bantuan saat orang tuanya terjebak longsor yang menimpa rumah mereka. Ia mengaku sempat mendapat respons bahwa korban di wilayahnya dianggap lebih sedikit dibanding daerah lain.

Baca Juga:

• Dari Keluarga Ulama, Khamenei Jadi Pemimpin Tertinggi Iran
• Panen yang Tak Lagi Sama di Lingkar PLTU Keban Agung
• Mite Kissaten: Kafe Bernuansa Jepang di Palembang

PERMAMPU juga menilai pemerintah pusat belum menjadikan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disebut hanya mencapai Rp56 triliun dari total Rp205 triliun yang diusulkan.

Dalam pernyataannya, PERMAMPU menyerukan agar pemerintah desa membangun sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah diminta menangani bencana ekologis di Sumatera secara sistematis, termasuk melalui upaya mitigasi, konservasi hutan, serta alokasi anggaran yang memadai untuk pemulihan pascabencana.

Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menegaskan bahwa perempuan di berbagai daerah di Sumatera telah menunjukkan kapasitas resiliensi dalam menghadapi bencana serta berperan aktif membantu penyintas lainnya.

"Kami mendesak agar pemerintah serius menangani bencana ekologis di Sumatera," tegas dia.(ril)