UMKM Terancam Penghapusan Sertifikat Halal Produk AS

JAKARTA, WongKito.co - Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada Februari 2026 menyisakan permasalahan. Salah satu isu yang kemudian berkembang, di ruang publik terkait poin kerja sama yang menyebut produk Amerika dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal.

Menanggapi isu tersebut, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Budi Guntoro menegaskan persoalan ini tidak sesederhana hanya soal penghapusan kewajiban halal. 

“Ini yang dipertaruhkan bukan sekadar label, namun keadilan kompetisi bagi UMKM halal, kedaulatan sistem pangan terutama pangan asal ternak, serta konsistensi standar etika produksi,” ujarnya, di Fakultas Peternakan UGM, Selasa (24/2/2026).

Baca Juga:

• Minat Tinggi! Pembiayaan Kendaraan BSI Tumbuh 19 Persen
• Cuan Saham MDKA Bantai Emas Fisik Awal 2026
• Cek Rinciannya, Harga Emas Antam Melonjak Rp40.000

Budi menjelaskan substansi ART tidak menghapus rezim halal nasional. Menurutnya produk yang tidak mengklaim halal tidak diwajibkan memiliki sertifikat halal, sedangkan produk dengan klaim halal tetap wajib memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH). 

Iapun mengingatkan adanya potensi ketimpangan kompetisi. Pelaku usaha domestik, khususnya UMKM, tetap menanggung biaya dan waktu untuk sertifikasi halal. Sementara itu, produk impor yang tidak mencantumkan klaim halal dapat terbebas dari beban administratif serupa.

“Asimetri biaya kepatuhan ini berpotensi menciptakan uneven playing field. UMKM bisa kalah harga bukan karena kualitas, tetapi karena regulasi,” jelas Budi yang juga sebagai Direktur LPPOM DIY.

Dalam pandangan Budi, isu menjadi lebih sensitif ketika menyentuh pangan asal ternak. Sektor ini, dinilainya, berkaitan langsung dengan kesehatan publik, biosekuriti, kesejahteraan peternak rakyat, dan kedaulatan pangan nasional. Masuknya produk impor berharga lebih murah dikhawatirkan menekan margin peternak dan pelaku usaha hilir seperti rumah potong hewan serta pengolah daging dan susu.

Baca Juga:

• Rumah Rakit Bertahan, di Tengah Arus Modernisasi (Bagian 1)
• Warga 2 Desa Tuntut Pekerjaan di Perusahaan Tambang
• Mahasiswa KKN UIN Palembang Ajak Warga Cegah 3 Hal ini

Sebagai solusi jalan tengah, Budi mendorong diterapkannya empat langkah strategis. Pertama, afirmasi dan subsidi bagi UMKM halal agar tidak menanggung beban kepatuhan sendiri. Kedua, penegakan transparansi label, termasuk penandaan non-halal untuk mencegah klaim tersirat yang menyesatkan konsumen. 

Ketiga, perlindungan komoditas strategis pangan asal ternak melalui audit dan ketertelusuran ketat. Keempat, komunikasi publik yang jujur bahwa halal merupakan infrastruktur kepercayaan dan etika pangan. “Perdagangan penting, tetapi keadilan, kepercayaan publik, dan etika pangan tidak boleh dinegosiasikan,” tegasnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Amirudin Zuhri pada 24 Feb 2026