Suara Tuntut Udara Bersih Palembang Terus Meluas

KETIKA pejabat Pemprov Sumatera Selatan dan Pemkot Palembang tampak gagap menghadapi kabut asap yang semakin pekat dan di tengah kualitas udara yang dilaporkan kerap  berbahaya. Ada kalimat-kalimat aneh yang meluncur dari para petinggi daerah.

"Saya enjoy saja," kata Walikota Palembang, Ratu Dewa saat diwawancarai jurnalis terkait aktivitasnya selama kabut asap terjadi, beberapa waktu lalu.

Gubernur Sumatera Selatan, pada Senin (5/10/2026) juga menyampaikan kalimat yang aneh ketika berhadapan dengan ratusan mahasiswa yang berunjukrasa di kantor Pemprov Sumsel. "Sistem tuhan," ujar dia menanggapi pertanyaan yang terlontar.

Baca Juga:

• Pakistani Baba Biryani, Hadir di OPI Food Carnaval Palembang
• Taksi Mobil Listrik: Mencari Ruang Baru bagi Penumpang dan Pengemudi
• 22.690 Hotspot di Lahan Konsesi, WALHI Desak Pemerintah Audit dan Tindak Tegas

Blundernya para pejabat, bukan berarti darurat Karhutla yang berdampak pada kabut asap yang pekat, bisa dinormalisasi.

Berbagai lapisan masyarakat juga meneruskan suara kritis dan menjerit atas kondisi udara yang berbahaya di kota Pampek.

Aktivis lingkungan, mahasiswa, akademisi, jurnalis dan juga influenser tampak konsisten menyuarakan keprihatinan dengan kondisi kabut asap.

Jembatan Ampera jadi Kulminasi

Ikon Kota Palembang, Jembatan Ampera menjadi kulminasi atas beragam aksi protes atas permasalahan karhutla dan kabut asap.

Komunitas Relawan Tim Cegah Api Greenpeace, Senin pagi (7/10/2026), bersemangat pagi-pagi sudah berada di Jembatan Ampera.

Zelvan Ramadhan mengatakan Bersama sejumlah peserta aksi lainnya, dia perpacu waktu untuk menyuarakan keresahan masyarakat Kota Palembang, kabut asap telah berdampak buruk berbagai aspek di kota pempek.

"Kami mengampanyekan, belum merdeka dari asap dan udara bersih adalah hak," kata dia yang juga anggota Perkumpulan Rawang itu.

“Kami sudah lelah dengan kabut asap yang membuat sesak napas hingga menelan korban jiwa," kata dia lagi.

Baca Juga:

• Mengintip Gemerlap Pembukaan PKM IV PTKIN se-Sumatera
• GRAFITACI 2026: Ketika Internasionalisasi Kampus Harus Berdampak bagi Masyarakat
• Karhutla 2026 Meluas, Koalisi Soroti Krisis Asap dan Tata Kelola Lahan

Dia mengungkapkan Karhutla terjadi hampir setiap tahun, tetapi pemerintah belum menunjukkan langkah konkret yang mampu mencegah bencana ini terus berulang. Masyarakat terus dipaksa mempertaruhkan kesehatan, menghentikan aktivitas, dan menghadapi kerugian ekonomi setiap kali asap datang.

Transparansi Banpres Rp100 Miliar

Dalam aksi yang diawali dari Bundaran Air Mancur Palembang itu, massa juga menuntut agar pemprov dan kabupaten yang mendapaikan bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp100 miliar menyampaikan secara terbuka penggunaan bantuan tersebut.

"Dana yang digelontorkan untuk penanganan karhutla sebesar Rp100 miliar yang meliputi Rp30 miliar untuk Pemprov Sumsel, Rp20 miliar masing-masing kepada Pemkab OKI dan Musi Banyuasin, serta Rp15 miliar didistribusikan ke Pemkab Ogan Ilir dan Banyuasin, penggunaanya disampaikan secara transparan ke public," kata dia.(*)