Ketika Tambang Datang, Perempuan yang Pertama Kehilangan

Oleh Wahyu Wulandari*

KETIKA suara alat berat mulai menggema di desa-desa sekitar tambang di Lahat, perusahaan datang dengan janji pembangunan dan perbaikan ekonomi. Namun dibalik janji itu, perempuan justru menjadi kelompok pertama yang merasakan kehilangan: tanah, air bersih, kesehatan, dan rasa aman. Mereka mulai menghitung hal-hal yang tak pernah dihitung dalam laporan pembangunan, berapa kali air sumur berubah warna, berapa kali anak mengalami sesak napas, dan bagaimana biaya hidup yang terus meningkat.

Kabupaten Lahat sendiri merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas tambang batu bara terbesar di Sumatera Selatan, bahkan kerap mendapat julukan sebagai “Lumbung Batu Bara”.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, warga di sekitar wilayah tambang justru berulang kali mengeluhkan pencemaran air, debu batu bara, serta banjir yang semakin sering terjadi.

Baca Juga:

• Simak inilah Deretan Korupsi dan Runtuhnya Kepercayaan Investor Asing
• DSI Dinilai Berpotensi Tingkatkan Ekspor serta Transparansi Pengelolaan SDA
• Keliru: Bank Indonesia Sengaja Lemahkan Rupiah

Di titik ini, janji kesejahteraan berhadapan langsung dengan realitas kerusakan lingkungan.

Di banyak desa, perempuan bercerita tentang air sumur yang berubah warna, debu Fly Ash Bottom Ash (FABA) yang menempel di daun-daun kebun, ikan yang perlahan menghilang dari sungai, dan banjir yang datang tiba-tiba setelah hujan.

Hasil panen yang dulu bisa diandalkan kini menurun drastis, begitu juga hasil tangkapan ikan. Perlahan, perempuan tidak hanya kehilangan sumber pangan dan penghidupan, tetapi juga ruang untuk hidup sehat dan tenang.

Dampak ekonomi paling nyata terlihat ketika lahan kebun yang selama ini menjadi sumber hidup keluarga hilang, lalu digantikan dengan pekerjaan serabutan dan buruh harian yang penghasilannya tidak menentu.

Dalam kondisi seperti ini, perempuan sering berada di garis depan krisis ekonomi rumah tangga. Mereka tetap harus memastikan dapur menyala, anak tetap sekolah, dan kebutuhan dasar terpenuhi, meski pendapatan keluarga tidak lagi stabil.

Di sisi lain, dampak kesehatan dan lingkungan juga semakin nyata. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan debu batubara dan air tercemar, mulai dari gangguan pernapasan, iritasi kulit, hingga ancaman terhadap kesehatan jangka panjang.

Di banyak desa, mereka hidup berdampingan dengan lingkungan yang terkontaminasi tanpa jaminan akses air bersih dan layanan kesehatan yang memadai. Situasi ini juga berdampak pada relasi sosial di dalam rumah tangga.

Sejumlah catatan lapangan menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, konflik pasangan, hingga bentuk-bentuk kekerasan ekonomi yang muncul seiring perubahan pola penghidupan masyarakat pasca-tambang.

Dalam situasi ini, perempuan sering kali menanggung beban ganda—secara ekonomi, emosional, sekaligus sosial—tanpa banyak ruang untuk memilih.

Selain itu, beban harian perempuan juga semakin berat. Banjir lumpur yang berulang merusak rumah, kebun, dan akses jalan, membuat mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk membersihkan rumah, mencari air bersih, dan menjaga kesehatan keluarga di tengah kondisi lingkungan yang terus memburuk.

Selama ini, memang sudah banyak orang yang berbicara soal perempuan sebagai “korban tambang”. Namun lagi lagi, kisah perempuan acapkali hilang dari ruang percakapan publik. Yang lebih sering muncul adalah cerita tentang produksi, investasi, atau kompensasi, sementara pengalaman sehari-hari perempuan justru berada di pinggiran.

Baca Juga:

• Film Dokumenter Kearifan Suku Musi, Lestarikan Jongot
• Keluarga Jemaah Dilarang Menjemput di Asrama Haji Palembang
• Masak Tepi Sungai: Angkat Tradisi Kopi dan Roti di Kampung Perigi 2 Ulu

Namun, di tengah kehilangan itu, perempuan juga muncul sebagai aktor perlawanan. Di Lahat, ibu ibu dan perempuan desa pernah turun ke jalan, menuntut ganti rugi, keadilan air bersih, dan penghentian praktik tambang yang membahayakan. Di situlah perempuan menunjukkan bahwa mereka bukan hanya korban, tapi juga pelaku perubahan.

Pada akhirnya, yang perlu dipertanyakan bukan hanya seberapa besar kontribusi tambang terhadap ekonomi daerah, tetapi juga siapa yang paling menanggung biaya sosial dan ekologisnya. Jika pembangunan hanya diukur dari jalan baru, alat berat, dan pendapatan daerah, maka perempuan akan selalu tercatat sebagai ‘korban sampingan’. Tetapi jika pembangunan diukur dari air bersih, kesehatan anak, dan rasa aman di rumah, maka perempuan justru menjadi indikator paling jujur dari keberhasilan atau kegagalan itu pembangunan itu sendiri.

Ketika tambang datang, perempuan yang pertama kehilangan. Tapi, justru di sanalah kita harus paling serius mendengarkan, “untuk siapa sebenarnya pembangunan itu berjalan?”.

*Akademisi Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang