Masifkan Kampanye Dare to Speak Up untuk Korban KDRT

JAKARTA,WongKito.co - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) masifkan kampaye dare to speak up  atau berani berbicara untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dipimpin langsung Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mendeklarasikan komitmen pemerintah dalam menghapuskan KDRT melalui Kampanye Penghapusan KDRT di Ruang Publik dengan tema “Gema Kolaboratif Multistakeholder Menghapuskan KDRT” yang diselenggarakan di lokasi Car Free Day, Minggu (15/10/2023).

KemenPPPA melibatkan organisasi masyarakat diantaranya tokoh agama, lembaga layanan, aktivis hak asasi manusia, dunia usaha, penyandang disabilitas, buruh, hingga penyintas kekerasan untuk menggaungkan komitmen bersama dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

“Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sudah menjadi dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan memberikan sanksi bagi para pelaku. Kita telah melihat perubahan yang signifikan dalam cara kita memandang dan menangani masalah ini," kata Menteri Bintang.

Baca Juga:

• Akhirnya ISPU Palembang Membaik
• Industri Rokok SKT Mulai Pulih Pasca Pandemi
• Asik nih! Kreasi Makanan Nori Ala Purbalingga Terbuat dari Daun Singkong

Ia mengungkapkan layanan pendukung dan perlindungan telah berkembang pesat untuk membantu korban kekerasan, termasuk pusat-pusat perlindungan dan jalur darurat.

"Pekerjaan kita belum selesai karena angka kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi," kata dia lagi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak  (Simfoni PPA) dari Januari-Desember 2022, kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di rumah tangga (KDRT) yakni sebesar 73,1 persen (8.432 kasus) dengan pelakunya sebagian besar adalah suami 56,3 persen.

“Kampanye yang kita laksanakan hari ini adalah upaya terus-menerus dalam mendorong komitmen seluruh pihak untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam upaya menghapuskan KDRT dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya kepada perempuan dan anak. Sejak tahun 2021 yang lalu, kami terus menyuarakan pentingnya para korban kekerasan untuk berani bersuara melalui kampanye Dare to Speak Up,” ungkap Menteri PPPA.

Melalui kampanye berani bersuara, diharapkan korban, keluarga korban dan masyarakat yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya kekerasan dapat melaporkan ke layanan pengaduan kekerasan KemenPPPA melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau WA di 08111 129 129.

Direktur JalaStoria, Ninik Rahayu mengapresiasi KemenPPPA dalam melakukan kampanye pencegahan dan perlindungan korban KDRT. Untuk memberikan dampak yang lebih masif, seluruh pihak mulai dari pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, jurnalis, penegak hukum, penyintas kekerasan hingga influencer diharapkan bisa turut serta menyuarakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Baca Juga:

• Cek Fakta: Beredar Video Hoaks Beras Bulog dari Plastik di Muara Enim
• Tiket Gerbong Compartement Suites Habis Terjual
• "Aerostreet" Sepatu Produk Lokal yang Lagi Tren

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani menyampaikan bahwa ruang domestik kerap menjadi tempat yang tidak aman bagi perempuan. Berdasarkan data pelaporan lembaga layanan dari seluruh Indonesia kepada Komnas Perempuan, presentasi kasus KDRT mencapai 60-70 persen dalam periode 20 tahun terakhir.

“Tingginya angka KDRT sangat disayangkan karena selama ini rumah dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi perempuan. Bahkan ketika korban yang sebagian besar perempuan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya mereka sering kali diminta berdamai untuk menutupi aib. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan kekerasan itu akan terus berulang, artinya kita membiarkan hidup seseorang dalam penyiksaan. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengedukasikan pentingnya UU PKDRT untuk melindungi korban,” kata dia.(*)