hoaks kpu majukan pleno penetapan
Selasa, 05 Desember 2023 22:01 WIB
Penulis:Nila Ertina
Editor:Nila Ertina
PALEMBANG, WongKito.co - Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumatera menyelenggarakan pertemuan di Pekanbaru, Riau, pada 28 – 29 November 2023. dalam rangka merayakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) sekaligus melakukan pendidikan politik dan konsolidasi untuk penguatan posisi politik FKPAR.
“Pertemuan FKPAR ini memberikan banyak pengetahuan seperti sesi pembelajaran terkait nomor urut peserta pemilu," kata perwakilan FKPAR Sumsel, Sutarmi.
Ia mengungkap pertemuan itu memberikan banyak manfaat dan motivasi bagi untuk membangun FKPAR Sumsel.
"Saya belajar banyak bagaimana kita bisa terintegrasi bersama puskesmas guna memberikan layanan hak kesehatan seksual dan reproduksi," ungkap dia.
Baca Juga:
Adapun dari Sumsel kegiatan tersebut dihadiri perwakilan WCC Palembang dan 3 orang FKPAR Sumselyang mewakili 227 anggota lainnya.
Pertemuan tersebut dihadiri delapan lembaga konsorsium Permampu yaitu Flower Aceh - Aceh, Pesada - Sumatera Utara, PPSW Riau - Riau, LP2M - Sumatera Barat, APM - Jambi, Cahaya Perempuan WCC - Bengkulu, WCC Palembang - Sumatera Selatan, Perkumpulan Damar - Lampung dan perempuan akar rumput yang berada di delapan provinsi dalam setiap lembaga.
Pertemuan ini dihadiri oleh 32 perempuan akar rumput yang mewakili 17.036 anggota FKPAR yang tersebar di 78 desa, 26 kabupaten/kota.
Dalam pertemuan ini juga dilakukan pemilihan pengurus FKPAR Sumatera yang berhasil memilih ketua yaitu Yudelmi.
FKPAR Sumatera melakukan banyak diskusi dan FKPAR Sumatera mengidentifikasi persoalan dan hambatan kepemimpinan perempuan yaitu:
Masih belum terpenuhinya hak politik perempuan di Pulau Sumatera dalam hal kepemimpinan Perempuan. Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di dua propinsi belum mencapai 30%, yaitu Sumatera Utara (29.52%) dan (23.2%) Bengkulu (Data BPS 2022).
Sementara untuk dua provinsi tertinggi adalah Jambi dan Sumbar yang juga dikritisi sebagai provinsi yang dalam kenyataan tidak mencerminkan data tersebut. Data ini juga belum mencerminkan sebaran prosentase pemimpin perempuan di setiap kabupaten/kota maupun propinsi di pulau Sumatera; khususnya partisipasi dalam penyelenggara pemilu maupun jabatan dalam pemerintahan.
Perempuan akar rumput memiliki hambatan kultural dan struktural untuk mencapai keterwakilan Perempuan di Pulau Sumatera. Pandangan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan keluarga yang belum mendukung kepemimpinan perempuan, dimana perempuan dianggap pelengkap dalam pilihan legislatif, serta minimnya modal politik dalam proses pemilu, ditambah politik uang dan kebijakan yang belum sepenuhnya beak pada Perempuan.
Untuk itu, FKPAR Sumatera dalam momentum Kampanye 16 HAKTP menyampaikan Manifesto Politik sebagai berikut:
1. Kami menginisiasi dan mendukung Credit Union/Koperasi untuk penguatan ekonomi Perempuan Akar Rumput.
2. Kami mempromosikan Hak-hak Azasi Perempuan dan Pendekatan Keluarga Pembaharu.
3. Kami mendorong dan mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.
4. Kami membangun dan memperkuat jaringan dengan berbagai organisasi perempuan.
5. Kami mendukung OSS&L sebagai Pusat Layanan Dan Pembelajaran HKSR berbasis komunitas.
Secara khusus FKPAR Sumatera menyatakan untuk mendukung Gerakan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di bawah 19 Tahun.
Baca Juga:
Dalam rangka Pemilu 2024 FKPAR Sumatera akan terlibat penuh dalam melaksanakan:
1. Pendidikan Pemilih untuk seluruh anggota FKPAR
2. Pemantauan proses Pemilu agar peka terhadap kebutuhan khusus para disabilitas, kelompok marginal, dan kelompok rentan ; khususnya perempuan
3. Pemantauan untuk memastikan kelompok minoritas memperoleh akses dan diterima dengan baik di TPS
4. Kampanye Perempuan pilih Perempuan, Keluarga pilih Perempuan.
5. PEMILU sebagai penyelenggara dan pemantau independen.
Seluruh pernyataan di atas adalah komitmen FKPAR dalam rangka mencapai mimpi yang telah disusun bersama yaitu:
“Terwujudnya gerakan perempuan akar rumput yang mandiri untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang mampu melakukan advokasi dalam pemenuhan hak-hak perempuan yang berkeadilan gender dan inklusif”.(ril)